WFH Prabowo dan Narasi Politik dalam Situasi Krisis

DI tengah gejolak dunia yang tak menentu, ketegangan geopolitik makin meruncing serta bayang-bayang krisis energi.

Negara-negara panik dan mulai menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk menyesuaikan lonjakan harga energi global.

Namun Presiden Prabowo Subianto menempatkan Indonesia pada posisi yang berbeda: bukan sekadar mengikuti arus global, tetapi berupaya menahan gejolak agar tidak langsung menghantam masyarakat.

Dalam hal ini, Prabowo memilih tidak menaikkan harga BBM dan mencari alternatif kebijakan. Prabowo lebih memilih soft policy, yakni dengan memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) untuk menekan konsumsi energi dan menjaga daya beli masyarakat.

WFH dimaksudkan sebagai penyeimbang psikologis. Ia tidak menyentuh langsung kantong masyarakat, tetapi memberi sinyal bahwa negara sedang berupaya mengurangi tekanan hidup sehari-hari.

Baca juga: Ekonomi Perhatian Vs Otonomi Perhatian: Merebut Kembali Kedaulatan di Peron 7 Stasiun Bekasi

Langkah ini juga mencerminkan upaya antisipatif pemerintah dalam meredam gejolak ekonomi yang berpotensi membebani hajat masyarakat.

Pendekatan ini menunjukkan orientasi pada stabilitas sosial dan perlindungan langsung terhadap masyarakat, dengan menghindari dampak inflasi yang biasanya mengikuti kenaikan harga BBM.

WFH satu hari dalam sepekan bukanlah sekadar efisiensi birokrasi.

Bilamana dibaca dalam lanskap politik di tengah tekanan ekonomi global, terutama kenaikan harga energi dan ketegangan geopolitik, langkah ini dinilai mencerminkan strategi komunikasi krisis yang lebih dalam: meredam gejolak, mengelola emosi publik, dan menjaga stabilitas sosial.

WFH satu hari mungkin nampak sederhana, namun dalam konteks politik dan psikologi, ini adalah bagian dari upaya yang lebih besar: menjaga ketenangan di tengah ketidakpastian.

Dan dalam kondisi krisis, ketenangan bukan sekadar keadaan, ia adalah hasil dari strategi.

Dalam kacamata politik modern, kemampuan pemimpin tidak hanya diukur dari keberanian mengambil keputusan, tetapi juga dari kecakapan mengelola emosi publik.

Di sinilah kebijakan sederhana bisa memiliki dampak besar jika ditempatkan dalam kerangka komunikasi yang tepat.

Dalam perspektif teori komunikasi krisis Timothy Coombs, pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk merespons krisis bukan hanya dengan tindakan konkret, tetapi juga dengan narasi yang tepat.

Ia menekankan bahwa dalam situasi krisis, publik membutuhkan tiga hal; kejelasan informasi, rasa aman, dan arah yang dapat dipercaya.

Di sinilah politik tidak boleh hanya dimaknai soal kebijakan namun bagaimana negara berbicara kepada rakyatnya, hadir memberikan rasa aman bagi rakyat di tengah ketidakpastian. 

Baca juga: WFH Burung, Kucing, dan Sapi

Kebijakan WFH, jika dikomunikasikan dengan baik, dapat menjadi bagian dari reassurance strategy untuk menenangkan publik tanpa mengabaikan realitas krisis.

Ini penting, terutama di tengah kenaikan harga energi global yang berpotensi memicu keresahan sosial.

Alih-alih menekankan ancaman (misalnya krisis energi global), pemerintah justru mengirim sinyal bahwa situasi masih terkendali, dan kehidupan dapat tetap berjalan.

WFH satu hari, dalam hal ini, menjadi simbol politik: negara hadir, tetapi tidak represif; negara waspada, tetapi tidak panik.

Membangun Narasi

Di tengah situasi ketidakpastian geopolitik, kepemimpinan presiden Prabowo tidak hanya dituntut untuk merumuskan respons kebijakan, namun juga dituntut membangun narasi besar yang mampu menjaga stabilitas psikologi publik.

Sebab dalam krisis global, persepsi sering kali sama pentingnya dengan realitas itu sendiri. Persepsi bukan sekadar dampak, ia adalah medan tempur itu sendiri.

Di sini narasi yang dibangun negara akan menjadi instrumen strategis yang menentukan apakah publik akan merespons dengan kepanikan atau dengan ketahanan.

Di titik ini Kepemimpinan diuji, bukan hanya dalam kemampuan teknokratis mengelola krisis, tetapi juga dalam kecakapan komunikasi politik yang mampu meredam kecemasan kolektif tanpa menafikan realitas yang ada.

Di era digital, kekosongan informasi adalah bahan bakar kepanikan.

Ketika negara lambat bicara, ruang publik akan diisi oleh rumor, algoritma, dan ketakutan yang tak terkendali.

Karena itu, menjaga ritme komunikasi menjadi sama pentingnya dengan merancang kebijakan itu sendiri.

Langkah WFH yang diambil Prabowo bisa dibaca sebagai bagian dari strategi nasional menghadapi ketidakpastian global, dan itu harus dijelaskan oleh pemerintah kepada publik.

Karena situasi krisis dalam perspektif politik dan psikologi, bukan hanya soal angka dan kebijakan, tetapi juga soal rasa, dan rasa itu dibentuk oleh komunikasi.

Pakar teori komunikasi krisis Timothy Coombs mengatakan, keberhasilan respons krisis sangat ditentukan oleh bagaimana publik mengatribusikan tanggung jawab dan bagaimana pemimpin membingkai realitas tersebut.

Ketika krisis berasal dari eksternal, seperti konflik geopolitik global, tugas utama pemerintah bukan defensif, melainkan membangun kepercayaan melalui kejelasan, konsistensi, dan empati.

Jika diamati lebih dalam, narasi besar yang dibangun pemerintah dalam menghadapi situasi krisis ini cenderung bertumpu pada dua poros: kewaspadaan dan kendali.

Baca juga: Pesan Tersembunyi di Balik Kenaikan Harga Plastik

Di satu sisi, publik diajak untuk sadar bahwa dunia memang sedang tidak baik-baik saja. Di sisi lain, negara hadir dengan pesan bahwa situasi tetap dalam jangkauan kontrol.

Di sini pemerintah mampu membingkai situasi sebagai langkah preventif dan rasional, bukan sebagai respons panik.

Ini penting untuk menghindari spiral ketakutan yang bisa memperburuk kondisi ekonomi dan sosial.

Narasi “penghematan energi” serta “efisiensi”, pemerintah secara persuasif melibatkan publik dalam agenda stabilitas nasional tanpa menciptakan alarm kecemasan.

Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, rasa tenang adalah kebutuhan yang sama pentingnya dengan stabilitas politik dan ekonomi.

Mengelola Kecemasan Kolektif

Krisis global selalu melahirkan efek psikologis yang luas. Lonjakan harga energi, ancaman konflik antarnegara, hingga ketidakpastian ekonomi menciptakan rasa cemas kolektif.

Kecemasan ini, jika tidak dikelola, berpotensi memicu kepanikan publik, distrust terhadap pemerintah, hingga instabilitas sosial.

Dalam konteks ini kebijakan WFH oleh pemerintah memiliki pendekatan yang tidak hanya dapat dilihat secara teknokratis, tetapi juga sebagai strategi psikologis untuk menstabilkan emosi publik.

Dalam kerangka George Marcus pada teori Affective Intelligence, menjelaskan, dalam situasi ketidakpastian, masyarakat cenderung mengalami collective anxiety (kecemasan bersama) yang dapat mempengaruhi cara masyarakat berpikir dan bertindak secara politik.

Kecemasan kolektif ini berbahaya bilamana tidak dikelola dengan baik. Karena dapat memicu kepanikan, mempercepat penyebaran informasi yang salah, hingga menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah.

Kebijakan WFH, dapat dibaca untuk mengaktivasi kesadaran publik tanpa harus menciptakan kepanikan.

Karena ketika kecemasan meningkat akibat situasi yang tidak pasti, mekanisme “surveillance system” dalam diri manusia aktif: individu menjadi lebih waspada, lebih terbuka terhadap informasi baru, dan lebih sensitif.

WFH dalam konteks ini dapat dibaca sebagai “sinyal psikologis”.

Ia bukan hanya soal mengurangi mobilitas atau efisiensi energi, tetapi juga memberi pesan implisit: negara hadir, situasi sedang tidak biasa, dan masyarakat diajak untuk menyesuaikan ritme kehidupan secara kolektif.

Di sinilah kecemasan berfungsi sebagai “alarm” yang mendorong refleksi dan transformasi.

Selain itu, WFH memberikan rasa kontrol kepada individu, masyarakat tetap produktif tanpa harus menghadapi risiko eksternal yang tidak pasti.

Rutinitas kerja yang tetap berjalan membantu menjaga stabilitas psikologis masyarakat.

Ini sejalan dengan teori psikologi sosial yang menyebutkan bahwa struktur dan rutinitas dapat mengurangi kecemasan dalam situasi krisis.

Namun, kebijakan WFH tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus diiringi dengan komunikasi publik yang transparan, konsisten, dan empatik.

Pemerintah perlu menjelaskan alasan di balik kebijakan tersebut, mengaitkannya dengan situasi global, serta memberikan kepastian mengenai durasi dan evaluasinya.

Lebih dari itu, pengelolaan kecemasan kolektif juga menuntut narasi yang menenangkan tanpa mengabaikan realitas.

Alih-alih menutupi risiko, pemerintah perlu membingkai situasi sebagai tantangan yang dapat dihadapi bersama. Di sinilah pentingnya membangun collective efficacy keyakinan bahwa masyarakat, bersama negara, memiliki kapasitas untuk mengatasi krisis.

WFH memberi jeda. Ia mengurangi tekanan mobilitas, menurunkan intensitas interaksi yang bisa memicu stres, dan secara simbolik mengatakan: Situasi ini serius, tetapi masih bisa dikendalikan bersama.

Keyakinan kolektif ini tidak lahir secara spontan, melainkan dibentuk melalui konsistensi pesan, transparansi informasi, dan keteladanan dalam tindakan.

Ketika negara mampu menunjukkan arah yang jelas dan langkah yang terukur, publik akan lebih mudah mempercayai bahwa krisis bukanlah akhir, melainkan fase yang dapat dilalui dengan solidaritas dan ketahanan bersama.

Pendekatan semacam ini juga menggeser posisi masyarakat dari sekadar objek kebijakan menjadi subjek yang aktif dalam menghadapi krisis.

Rasa memiliki terhadap situasi yang dihadapi sense of ownership akan memperkuat partisipasi publik, mengurangi kepanikan, dan mendorong munculnya inisiatif-inisiatif kolektif yang justru mempercepat pemulihan.

Tag:  #prabowo #narasi #politik #dalam #situasi #krisis