Penuhi Syarat CPMI, BP2MI Gandeng Bank BUMN
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menerima 62.930 Pendaftaran Ujian EPS TOPIK Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di tahun ini. Pada pelaksanaan Pendaftaran Ujian EPS TOPIK Tahun 2024 BP2MI menggandeng BNI dari tahapan awal sebagai salah satu syarat resmi pendaftaran.
"Ini pertama kalinya pelaksanaan Pendaftaran Ujian EPS TOPIK Tahun 2024 menggandeng BNI dari tahapan awal sebagai salah satu syarat resmi pendaftaran, yaitu kewajiban membuka Rekening Taplus PMI G to G Korea Selatan," kata Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (27/2).
Seperti diketahui, Pendaftaran Ujian EPS TOPIK dibuka pada Kamis (15/2) dan ditutup pada Selasa (20/2) Pukul 12.00 WIB. Pada tahun ini terdapat peningkatan antusiasme publik atas skema G to G Korea Selatan dengan adanya pendaftar sebanyak 62.930.
"Merupakan loncatan jumlah yang sangat signifikan mengingat rekor sebelumnya tahun 2023 yaitu 35.589 pendaftar," ujarnya.
Sebanyak 62.930 pendaftar ini pun harus melengkapi berbagai persyaratan. Salah satu membuat rekening. Dalam hal ini, pihak BP2MI menggandeng Bank BUMN yakni BNI sebagai mitra kerjanya. "Berkat terobosan pembukaan Rekening Taplus ini. BNI Taplus PMI G to G sendiri memiliki banyak kelebihan," kata Benny.
Benny menyebut, keuntungan yang didapat oleh CPMI yakni setoran awal minimum Rp 10.000, bebas biaya administrasi bulanan, ebas dari Dormant (Aktif seumur hidup) dan tidak ada saldo minimum. Meski sempat mengalami kendala pada awal pendaftaran, namun kini kendala itu sudah dapat diatasi.
"Penting dicatat bahwa keberadaan rekening BNI Taplus PMI G to G ini akan memberikan sejumlah kemudahan bagi CPMI G to G Korea. Salah satunya pendaftar Ujian EPS TOPIK Tahun 2024 yang belum beruntung, maka biaya pendaftaran ujian sebesar Rp 442.754 akan dikembalikan melalui rekening BNI Taplus," ungkapnya.
Benny berharap dapat mewujudkan optimalisasi KUR yang juga merupakan sebuah terobosan di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo ini dan merupakan amanat dari Permenko Nomor 1 Tahun 2022. "Kami berharap pihak BNI (tentu termasuk Bank Pemerintah lainnya, Bank Syariah Pemerintah dan jajaran Bank Pembangunan Daerah) dapat mengoptimalisasikan hal ini untuk Pekerja Migran Indonesia baik program G to G maupun P to P," tutupnya.