Dirut BPJS Kesehatan ke Anggota DPR: Kalau Bisa Tangani Data PBI, Saya Gaji!

- Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, merespons keras anggota DPR yang menilai BPJS Kesehatan tidak proaktif mengantisipasi terjadinya masalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) nonaktif yang tidak bisa berobat pada awal Februari lalu.

“Kalau Bapak bisa kerja seperti itu, saya gaji. Bapak minta berapa?” ujar Ali Ghufron kepada Anggota DPR Zainul Munasichin.

Rapat dengan tensi yang sempat panas itu terjadi di Komisi IX DPR, di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (11/2/2025).

Baca juga: Mensos Didorong Revisi SK yang Nonaktifkan PBI BPJS Kesehatan

Mereka membahas data PBI nonaktif yang merepotkan masyarakat, termasuk masyarakat miskin dengan penyakit berat yang hendak berobat ke rumah sakit secara gratis, mulai 1 Februari lalu.

Awal debat panas

Dari 11 juta PBI yang dinonaktifkan, ada 120.000 PBI nonaktif berpenyakit katastropik (penyakit berat yang butuh penanganan medis khusus).

Mensos menyebut jumlahnya 106.000 PBI setelah data diverifikasi. BPJS Kesehatan menyebut jumlah akhir PBI nonaktif itu menjadi 102.921 peserta.

Baca juga: Menkes Minta Warga Lapor jika RS Tolak Pasien BPJS PBI Pengidap Penyakit Katastropik

Awalnya, Anggota DPR dari Fraksi PKB, Zainul Munasichin, mempertanyakan kinerja BPJS Kesehatan yang tidak segera memilah data jumlah peserta nonaktif berpenyakit katastropik dari 11 juta PBI yang dinonaktifkan.

“Ke depan kita minta BPJS tidak hanya pasif apa adanya menerima data penoaktifan dari Kemensos,” kata Zainul.

Kanal Youtube DPR RI, TVR Parlemen Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKB, Zainul Munasichin.

Zainul menyayangkan BPJS Kesehatan yang tidak memberi masukan ke Menteri Sosial Saifullah Yusuf bahwa dari 11 juta PBI nonaktif itu ada 120.000 pasien katastropik.

Ali Ghufron bereaksi. Dia menegaskan tidak diam melihat masalah PBI yang dinonaktifkan itu.

“BPJS diam, begitu? Enggak. Kerja, Pak,” kata Ali.

Soroti Kemensos terlalu cepat

Rapat memanas. Ali menjelaskan bahwa permasalahan ini muncul karena pihak Kementerian Sosial (Kemensos) terlalu cepat mengeksekusi kebijakan penonaktifan 11 juta PBI di seluruh Indonesia, tanpa BPJS Kesehatan bisa memilah-milah data terlebih dahulu.

Penonaktifan keanggotaan PBI ini mengacu pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026, diteken Mensos Saifullah Yusuf pada 19 Januari 2026, diundangkan pada 22 Januari 2026.

BPJS Kesehatan baru menerima surat penonaktifan 11 juta PBI dari Kemensos melalui Kementerian Kesehatan pada 27 Januari lalu.

“Terus, 1 Februari sudah berlaku, harus berlaku. Berapa hri itu? Seminggu enggak sampai,” kata Ali.

Baca juga: Anggota DPR Minta Semua PBI Nonaktif Dilayani, Tak Hanya Pasien Katastropik

Dalam waktu tiga hari, mustahil bagi BPJS Kesehatan untuk melakukan sosialisasi penonaktifan PBI ke seluruh Indonesia.

“Memag seluruh Indonesia bisa sosialisasi seperti itu? Kalau Pak Zainul bisa, saya angkat jempol itu,” kata Ali yang merupakan mantan Wakil Menteri Kesehatan era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Dirut tantang menggaji anggota DPR

BPJS Kesehatan juga kesulitan untuk memilah data PBI nonaktif sehingga PBI berpenyakit katastropik tidak ikut dirugikan seperti awal Februari kemarin.

“Sekarang Bapak bayangkan, 27 Januari data kami terima, surat kami terima, surat. Kapan mau kerjanya, seluruh indonesia lho ini, 1 Februari harus berlangsung, jadi berapa hari? Kalau Bapak bisa kerja seperit itu, saya gaji, Bapak minta berapa? Bener,” tutur Ali kepada Zainul.

Zainul lantas menimpali bahwa Ali sering membanggakan tim informasi dan teknologi (IT) BPJS Kesehatan.

Ali lantas menjelaskan kembali bahwa waktunya tidak cukup. Akhirnya lewat rapat DPR Senin (9/2/2026) lalu, penonaktifan PBI ini ditunda tiga bulan ke depan.

“Tiga bulan cukup lah. Tapi kalau kurang dari seminggu, ya berat, seluruh Indonesia,” kata Ali.

Baca juga: Polemik PBI BPJS Kesehatan, Komisi IX Sorot Tidak Jelasnya Arti Desil 1-10

Jamin masalah sudah beres

Ali Ghufron menyatakan masalah PBI nonaktif berpenyakit katastropik sudah bisa berobat ke rumah sakit tanpa biaya. Jumlahnya adalah hampir 103.000.

“Sebetulnya yang butuh cuci darah hingga penyakit kronis itu sudah selesai. Yang belum selesai yang 11 juta yang mungkin tidak berpenyakit yang berbiaya katastropik,” kata Ali.

Tag:  #dirut #bpjs #kesehatan #anggota #kalau #bisa #tangani #data #saya #gaji