Ketua Komisi V DPR Sorot Pemerintah yang Gelagapan Tangani Bencana

- Komisi V DPR Lasarus menyorot pemerintah yang kerap gelagapan dalam penanganan bencana di Indonesia.

Salah satu yang kerap dikeluhkan masyarakat adalah terkait koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah dalam penanganan bencana.

"Indonesia yang terkenal dengan wilayah rawan bencana Pak, mulai gunung berapi, kemudian banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, dan seterusnya. Kita perlu mekanisme yang mapan," ujar Lasarus dalam rapat kerja dengan pemerintah terkait penanganan bencana di Sumatera, Selasa (27/1/2026).

"Sehingga ketika terjadi bencana itu kita tidak gelagapan gitu loh," sambungnya menegaskan.

Baca juga: Menteri PU Sebut Indikasi Anggaran Penanganan Bencana Sumatera Rp 73,98 Triliun

Salah satu yang disorotnya adalah peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam penanganan bencana di Indonesia.

Ia tidak ingin, gelagapannya pemerintah justru merugikan masyarakat yang menjadi korban bencana.

"Ingat, keterlambatan dalam penanganan, yang terdampak yang menderita Pak. Masyarakat di bawah yang menderita kalau terjadi kelambatan kita menggapai mereka," ujar Lasarus.

Oleh karena itu, Komisi V ingin tidak adanya kendala birokrasi hingga masalah non-teknis dalam penanganan bencana.

"Sehingga tidak terjadi kelambatan penanganan," tegas politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Baca juga: Menteri PU: Jalan dan Jembatan Nasional di Sumatera Sudah Berfungsi Penuh

Prioritas Nasional

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah telah bekerja sangat keras dalam penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Ia menyebutkan, penanganan bencana di tiga provinsi tersebut diperlakukan selayaknya bencana-bencana berstatus bencana nasional.

“Saya hanya ingin mengingatkan bahwa di masa tanggap darurat, pemerintah pusat sudah bekerja dengan sangat maksimal melakukan mobilisasi nasional. Jadi diperlakukan dengan menghadapi bencana nasional,” kata Tito dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Baca juga: Mendagri Persilakan Warga Manfaatkan Gelondongan Kayu Sisa Banjir Sumatera

Kekuatan pemerintah sudah dikerahkan ke lokasi bencana sejak 25 November 2025 ketika bencana baru saja terjadi

Ribuan personel TNI dan Polri dari berbagai daerah juga dikerahkan ke tiga provinsi untuk menangani bencana

“Demikian juga BNPB dengan jumlah personel dan kekuatannya. Badan SAR Nasional, Kementerian PU ribuan dikerahkan. Kemenhub, Kementerian Kesehatan relawannya saja sudah hampir 4.700 yang berangkat,” kata Tito.

Baca juga: Mendagri Sebut Rehabilitasi Pascabencana Sumatera Tunjukkan Kemajuan Cepat

“Kementerian Sosial hampir 1.000 Tagana-nya, 648. Kemendikdasmen, KKP, Badan Pusat Statistik, saya mohon maaf kalau ada yang saya enggak sebutkan, banyak sekali. Dan ini memberikan hasil. Setelah lebih dari 40 hari, banyak terjadi perubahan,” imbuh dia.

Tag:  #ketua #komisi #sorot #pemerintah #yang #gelagapan #tangani #bencana