Ahok di Sidang Anak Riza Chalid : Minta Presiden Diperiksa hingga Pisah Jalan dengan Jokowi
Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi saksi sidang kasus dugaan korups tata kelola minyak di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Dalam kesaksiannya di muka sidang, Ahok blak-blakan soal pengalamannya selama menjadi pengawas perusahaan minyak pelat merah tersebut.
Ahok bercerita soal kondisi Pertamina yang berdarah-darah, alasannya mundur dari Pertamina, hingga permintaannya agar presiden diperiksa dalam kasus ini.
Baca juga: Jadi Saksi Sidang Kasus Minyak Mentah, Ahok: Kita Sampaikan Apa Adanya
Minta Presiden dan BUMN diperiksa
Mulanya jaksa mempertanyakan keterangan Ahok di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menyebut dua nama, yakni Djoko Priyono dan Mas’ud Khamid, keduanya merupakan mantan direksi di anak perusahaan Pertamina.
Djoko Priyono pernah menjabat Direktur Utama (Dirut) PT Kilang Pertamina Internasional tahun 2021-2022, sementara Mas’ud Khamid pernah menjabat sebagai Dirut PT Pertamina Patra Niaga (PPN) tahun 2020-2021.
Jaksa kemudian menanyakan apakah terdapat persoalan tertentu yang menyebabkan keduanya dicopot dari jabatannya.
Menjawab hal ini, Ahok menyebut keduanya adalah dirut hebat yang dimiliki Pertamina karena mau bekerja untuk memperbaiki produksi kilang.
Baca juga: Ahok Minta Presiden dan BUMN Diperiksa Usai Djoko Priyono Dicopot
Dalam konteks ini, Ahok bahkan menyebut Djoko adalah “orang kilang”.
Sebab, pengalamannya sebagai Komut Pertamina, Djoko kerap kali memberitahunya tentang kelemahan kilang.
Oleh karena itu, Ahok mengaku menangis usai mendengarkan informasi pencopotan terhadap Djoko.
“Saya telepon dia. Dia bilang gini, 'Pak, sudahlah Pak, saya di Yogya saja, kerja last saja' dia bilang. Saya pikir BUMN ini keterlaluan gitu lo, mencopot orang yang bukan meritokrasi. Kenapa orang yang mau melakukan yang saya lakukan dicopot?” ujar Ahok.
“Ini orang terbaik Pak Djoko itu, makanya saya tulis dicopot. Makanya saya selalu bilang sama Pak Jaksa, kenapa saya mau laporin ke Jaksa? Periksa tuh sekalian BUMN, periksa tuh Presiden bila perlu, kenapa orang terbaik dicopot?” imbuh dia.
Pertamina berdarah-darah
Ahok juga menyatakan bahwa kondisi Pertamina justru berdarah-darah di bawah kepemimpinannya.
Meski Pertamina menguasai pasar migas, pergerakan uang alias cash flow di perusahaan justru tidak terus mendapatkan untung.
Ahok mengatakan, kondisi kerugian yang dialami Pertamina disebabkan pemerintah meminta agar barang subsidi tidak boleh dinaikkan.
Oleh sebab itu, Pertamina kerap meminjam dana untuk menutupi kerugian perusahaan.
Baca juga: Saat Jadi Komut, Ahok: Kondisi Kami Itu Berdarah-darah!
"Di situlah kami terpaksa minjam uang dengan pendek, Direksi pinjam, kami setuju," kata dia.
Ahok mengaku sempat melaporkan persoalan tersebut kepada Presiden.
Dia mengusulkan agar sistem subsidi diubah menjadi berbasis individu melalui mekanisme digital lewat aplikasi MyPertamina.
Namun, usulan tersebut tidak disetujui Presiden.
Padahal, perubahan sistem subsidi itu dinilai dapat membuat Pertamina memperoleh keuntungan sekitar 6 miliar dollar AS per tahun.
"Lalu apa yang terjadi? Tidak disetujui. Nah, itu yang saya sampaikan, Pak. Padahal, kalau saya bilang, saya bisa untung 6 miliar dollar AS kami, kalau subsidi tidak dalam bentuk barang tapi dengan sistem voucer digital," jelas dia.
Baca juga: Ahok Sempat Minta Jabatan Dirut Buat Benahi BUMN ke Jokowi
Minta jabatan dirut
Dalam kesaksiannya ini terungkap bahwa Ahok sempat meminta jabatan kepada Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, sebagai Dirut Pertamina.
Ahok meminta jabatan tersebut karena ia merasa posisi komisaris utama tidak punya wewenang yang cukup untuk membenahi Pertamina
“Sayangnya, 2 tahun terakhir, keputusan mengangkat direksi atau bukan itu tidak melalui Dekom (Dewan Komisaris) sama sekali, langsung di-bypass oleh Menteri BUMN,” kata Ahok.
Politikus PDI-P ini bercerita, ia pernah emosi karena salah satu direksi Pertamina diganti tanpa sepengathuannya.
Dalam sebuah rapat, dia justru marah besar karena tidak mendengar pemberhentian ini.
Saat itu, seorang corporate secretary (corsec) langsung mengingatkan Ahok bahwa pergantian direksi sepenuhnya sudah berada di tangan Menteri BUMN.
Hal ini yang membuat Ahok malah tambah naik pitam.
Ahok mengaku, telah berulang kali melaporkan kondisi tersebut kepada Jokowi.
Baca juga: Ahok Marah di Rapat karena Direksi Diganti Tanpa Sepengetahuannya, Hampir Lempar Botol
“Makanya saya terus lapor pada Presiden. Satu tahun, dua tahun tidak ada reaksi, makanya tahun ketiga saya sudah putuskan,” ucap dia.
Ahok meyakini, jabatan Dirut Pertamina akan membuatnya mampu membenahi Pertamina yang berdarah-darah.
“Makanya di situ tadi saya sampaikan pada Pak Jaksa. Yang pertama, di situ saya sampaikan pada Pak Presiden, ‘kalau Anda betul-betul mau saya perbaiki Pertamina, kasih saya jabatan Dirut atau enggak sama sekali’,” kata Ahok.
Mundur dari jabatan
Ahok pun blak-blakan dirinya mundur dari Pertamina karena tidak satu pandangan dengan Jokowi.
Ahok mengatakan, ia seharusnya mengundurkan diri pada akhir Desember 2023 usai menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024.
Namun, pengesahan RKAP 2024 melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh Menteri BUMN baru dilakukan pada Januari, sehingga ia baru mengundurkan diri setelah pengesahan tersebut.
Baca juga: Ahok Blak-blakan, Keluar dari Pertamina karena Tak Sejalan dengan Jokowi
"Tapi di situ saya sudah meninggalkan sebuah catatan RKAP dengan sistem pengadaan yang baru harus memberikan penghematan 46 persen. Dan direksi semua sudah tanda tangan. Nah saya keluar karena alasan politik, beda pandangan dengan Presiden Pak Jokowi," ungkap dia.
Ahok juga tidak memungkiri, sikap Jokowi yang kerap menolak usulnya turut mendasari keputusannya mundur dari Pertamina.
“Dan ketika usulan saya ditolak soal subsidi segala macam, procurement tidak dilakukan, saya nyatakan, saya mundur,” ujar Ahok.
“Saya bukan kejar gaji, bukan kejar jabatan, saya kejar legacy untuk memperbaiki Pertamina kok. Kalau Anda enggak sepakat dengan saya, walaupun Anda Presiden, saya berhenti. Itu saya lakukan Pak,” kata dia.
BUMN seperti titipan politik
Dalam sidang, Ahok juga menyatakan bahwa BUMN ini seperti titipan politik.
Hal tersebut disampaikan Ahok saat menjawab pertanyaan hakim Adek Nurhadi soal pengalamannya menjabat sebagai komut Pertamina.
“Terakhir ya. Selama saksi menjabat jadi Komut, apakah saksi mengetahui ataupun sebelumnya, adanya campur tangan selain internal ataupun dari pemerintah terkait dengan perjalanan perusahaan di Pertamina?” tanya Adek.
“Kalau mau ngomong jujur Pak ya... BUMN ini seperti titipan politik. Saya suka bicara, kalau saya bukan teman Presiden, tidak mungkin ditaruh saya di Komut,” jawab Ahok.
Baca juga: Ahok: BUMN Ini Seperti Titipan Politik
Mendengar pernyataan ini, Adek langsung memotong pernyataan Ahok karena dianggap keluar konteks.
Adek pun kembali bertanya kepada eks gubernur Jakarta itu.
Dalam hal ini, Ahok mengatakan bahwa dia kurang bergaul dengan orang-orang migas.
“Orang tambang, Pak. Orang dagang. Makanya saya sebetulnya tidak gitu familier dengan pelaku-pelaku migas, Pak,” ucap Ahok.
Oleh karena itu, Ahok mengaku tidak mengetahuinya.
Baca juga: Ahok di Sidang Anak Riza Chalid: Banyak yang Bisa Ditangkap di Indonesia
Korupsi minyak mentah
Kasus korupsi tata kelola minyak mentah ini menjerat sejumlah terdakwa, yakni beneficial owner PT Orbit Terminal Merak, Muhamad Kerry Adrianto Riza; Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi; VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono.
Lalu, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, Dimas Werhaspati; Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak, Gading Ramadhan Joedo, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan.
Kemudin, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin; Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya; dan VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne.
Secara keseluruhan, para terdakwa maupun tersangka disebutkan telah menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp 285,1 triliun.
Tag: #ahok #sidang #anak #riza #chalid #minta #presiden #diperiksa #hingga #pisah #jalan #dengan #jokowi