Waka BGN: SPPG Tak Boleh Tolak Pasokan UMKM, Petani, dan Peternak

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak boleh menolak produk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) maupun hasil pertanian, peternakan, dan perikanan.

Nanik mengatakan, UMKM hingga para petani serta peternak justru harus dirangkul dan diarahkan untuk menjadi pemasok dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Jadi ingat ya, Kepala SPPG, Mitra, jangan pernah menolak produk petani, peternak, dan nelayan kecil dengan semena-mena," kata Nanik ketika memberikan arahan kepada para Kepala SPPG se-Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo, dikutip keterangan pers, Selasa (27/1/2026).

Nanik menuturkan, pemerintah mewajibkan SPPG untuk menerima produk UMKM, petani, peternak, dan nelayan kecil agar bisa menggerakkan perekonomian rakyat.

Ia menyebut, Presiden RI Prabowo Subianto telah menekankan hal ini pada saat merancang program MBG.

"Dalam Pasal 38 ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025, penyelenggaraan MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa/kelurahan merah putih, dan BUMDesa," kata dia.

Nanik menegaskan, pemerintah akan menindak tegas SPPG yang menolak dan malah mengutamakan supplier besar yang kemudian memonopoli pasokan bahan pangan.

"Akan saya suspend. Sebab ini berarti Anda melawan Peraturan Presiden," ujar Nanik.

SPPG harus mengakomodasi dan membina UMKM, petani, peternak, dan nelayan, agar bisa memasok bahan pangan untuk dapur MBG.

Mitra pun harus mendukung keterlibatan mereka.

"Laksanakan program MBG dengan nurani, dan jangan hanya sekadar bisnis oriented," kata Menurut Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga untuk pelaksanaan program MBG ini.

Tag:  #waka #sppg #boleh #tolak #pasokan #umkm #petani #peternak