Pimpinan Komisi IX Usul BGN Buat Kanal Aduan Online Progam MBG
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025).(KOMPAS.com/FIRDA JANATI)
13:42
23 Januari 2026

Pimpinan Komisi IX Usul BGN Buat Kanal Aduan Online Progam MBG

- Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) membuat kanal aduan daring terkait program makan bergizi gratis (MBG).

Menurut dia, kanal aduan tersebut penting untuk segera disediakan agar masyarakat dapat menyampaikan masukan maupun keluhannya terhadap pelaksanaan MBG di lapangan.

"Dengan anggaran lebih dari Rp 3 triliun untuk program digitalisasi saya rasa bukan hal yang sulit bagi BGN untuk mengadakan fasilitas ini," ujar Charles kepada wartawan, Jumat (23/1/2026).

Politikus PDI-P itu mengusulkan agar layanan aduan tersebut dibuat dalam bentuk situs atau aplikasi ponsel. Dengan begitu, setiap aduan bisa disampaikan secara lengkap lewat foto dan deskripsi masalah.

Dia pun meyakini penyediaan fasilitas ini dapat mempercepat BGN untuk menangani setiap persoalan, sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan program MBG.

“Kanal pengaduan ini akan menjadi mekanisme korektif yang memaksa penyedia makanan (SPPG) untuk terus memperbaiki kualitas produk yang diberikan kepada anak-anak dan kelompok rentan lainnya,” kata Charles.

Charles mengeklaim bahwa selama ini Komisi IX DPR RI masih kerap mendapat aduan atau keluhan terkait MBG dari masyarakat.

Salah satunya berkaitan dengan kualitas makanan yang didapatkan oleh para penerima.

“Baik karena kandungan gizinya yang tidak seimbang, maupun karena kondisi makanan yang telah rusak, busuk, atau kedaluwarsa,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Charles, terdapat pula keluhan mengenai menu MBG yang dinilai terlalu banyak menggunakan ultra-processed food (UPF), misalnya sosis, nugget, dan makanan kemasan tinggi gula.

“Yang justru bertentangan dengan semangat program MBG untuk meningkatkan kualitas gizi anak,” kata Charles.

Charles mengingatkan, keberhasilan program MBG tidak boleh hanya diukur dari banyaknya cakupan penerima sejak program dilaksanakan.

“Keberhasilan program MBG seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi dari dampak nyata terhadap kualitas gizi dan kesehatan masyarakat,” pungkasnya.

Tag:  #pimpinan #komisi #usul #buat #kanal #aduan #online #progam

KOMENTAR