Hasil Rakernas PDI-P: Negara Tak Boleh Dikendalikan Kepentingan Pemodal Besar

- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengingatkan agar negara tidak dikendalikan oleh kepentingan para pemodal besar.

Negara, tegas PDI-P, harus hadir menjadi pihak yang aktif dalam melindungi masyarakat Indonesia.

Hal tersebut merupakan satu dari 21 rekomendasi hasil rapat kerja nasional (Rakernas) PDI-P yang dibacakan di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, pada Senin (12/1/2026).

"Negara harus hadir secara aktif dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh Rakyat Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum," ujar Ketua DPD PDI-P Aceh, Jamaluddin Idham membacakan 21 poin rekomendasi hasil rakernas, Senin.

"Negara tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan pemodal besar, kekuatan ekonomi yang memonopoli dan mengeksploitasi sumber daya," sambungnya menegaskan.

Rakernas PDI-P, kata Jamaluddin, meneguhkan politik kerakyatan yang berlandaskan gotong royong sebagai watak asli bangsa Indonesia.

"Keberpihakan kepada rakyat marhaen petani, nelayan, buruh, masyarakat adat, pekerja informal, rakyat miskin kota, pelaku UMKM, perempuan, dan generasi muda merupakan perwujudan perjuangan mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekologis," ujar Jamaluddin.

Selain itu, PDI-P juga mendorong pemerintah memperkuat kemampuan produksi petani, nelayan, peternak sebagai pemenuhan kebutuhan pangan nasional.

Pemerintah disebut wajib mengembangkan riset dan inovasi bidang pangan, menjamin sarana dan prasarana produksi pangan nasional, perlindungan harga pokok produk pangan rakyat, hingga jaminan perlindungan lahan pertanian produktif.

"Serta melindungi benih-benih hasil pemuliaan petani. Rakernas juga mendorong pembudidayaan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai pemenuhan kebutuhan gizi rakyat," ujar Jamaluddin.

Dokumentasi PDI-P/Monang Sinaga Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri saat memberikan arahan dan pidato dalam penutupan Rakernas PDI-P, Senin (12/1/2026) di Ancol, Jakarta.

"Pemerintah Bukan Musuh"

Dalam pidato penutupan Rakernas, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa pemerintahan bukanlah musuh personal, melainkan obyek kritik kebijakan yang sah dalam sistem demokrasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Megawati saat menegaskan kembali sikap PDI-P sebagai partai penyeimbang di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Dalam menjalankan peran tersebut, saya tegaskan: pemerintahan bukan musuh personal. Pemerintahan adalah obyek kritik kebijakan yang sah dalam sistem demokrasi,” kata Megawati saat berpidato dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-P di Ancol, Jakarta, Senin (12/1/2026).

Megawati menyampaikan, demokrasi yang sehat menuntut adanya keseimbangan kekuasaan. Sebab kekuasaan harus berjalan dalam koridor konstitusi, berpihak kepada rakyat, serta menjunjung tinggi keadilan sosial.

Oleh karena itu, Megawati menilai peran partai penyeimbang menjadi sangat penting untuk menjaga arah demokrasi dan kepentingan rakyat.

Terlebih situasi politik nasional saat ini ditandai oleh dominasi kekuasaan dan koalisi besar.

"Kita menegaskan kembali jati diri PDI-P sebagai partai ideologis dan partai pelopor. Kita secara sadar dan bertanggung jawab memilih posisi sebagai kekuatan penyeimbang kekuasaan negara," kata Megawati.

Tag:  #hasil #rakernas #negara #boleh #dikendalikan #kepentingan #pemodal #besar