RI Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Anggota DPR: Dorongan Berbenah Rumah Sendiri

- Anggota Komisi I DPR Fraksi Nasdem, Amelia Anggraini, meyakini Indonesia akan lebih cepat berbenah 'rumah sendiri' usai diusulkan menjadi Presiden Dewan HAM PBB.

Amelia mendorong pemerintah menunjukkan konsistensi dengan menerapkan kebijakan berstandar HAM internasional.

"Justru pencalonan di PBB ini bisa menjadi alat ukur kemajuan, sekaligus pendorong percepatan pembenahan di rumah sendiri. Pemerintah perlu menunjukkan konsistensi melalui kebijakan yang selaras dengan standar HAM internasional, pelaporan yang transparan, serta kerja sama yang erat dengan lembaga pengawas nasional dan para pemangku kepentingan terkait," ujar Amelia kepada Kompas.com, Jumat (26/12/2025).

Amelia menyampaikan, dirinya mengapresiasi langkah penting diplomasi Indonesia di panggung internasional dengan nominasi tersebut.

Nominasi ini, kata dia, mencerminkan kepercayaan yang kuat dari negara-negara anggota kawasan Asia-Pasifik terhadap peran dan komitmen Indonesia dalam memajukan agenda hak asasi manusia di tingkat global.

"Bagi saya, proses pencalonan yang berjalan melalui mekanisme yang disepakati bersama juga menunjukkan bahwa Indonesia dipandang mampu menjadi jembatan dialog yang inklusif dan objektif dalam menghadapi isu-isu HAM yang kompleks," jelasnya.

Amelia mengatakan, Indonesia sebagai negara berkembang yang independen dan tidak terikat pada kepentingan blok tertentu memiliki kesempatan untuk menegaskan kepemimpinan yang berpihak pada dialog, kerja sama multilateral, serta perlindungan hak asasi manusia bagi semua pihak.

Meski begitu, Amelia juga ingin menegaskan bahwa kritik publik adalah bagian dari ekosistem demokrasi.

Dia menekankan kritik menjadi pengingat agar komitmen HAM tidak berhenti pada diplomasi luar negeri, tetapi juga tecermin nyata di dalam negeri.

"Pada akhirnya, ini bukan sekadar kebanggaan diplomasi Indonesia. Ini adalah peluang strategis untuk ikut memperkuat tata kelola HAM internasional yang lebih konstruktif, yang mengakar pada dialog, kerja sama, dan penghormatan universal terhadap martabat manusia," imbuh Amelia.

Indonesia dinominasikan jadi Presiden Dewan HAM PBB

Sebelumnya, Indonesia resmi dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) tahun 2026.

"Penetapan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda hak asasi manusia di tingkat global," demikian siaran pers Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Rabu (24/12/2025).

Kemlu mengatakan, nominasi Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 akan ditetapkan dalam Pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026.

Jabatan tersebut akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.

Dalam kapasitas itu, Indonesia akan memimpin jalannya sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang.

"Indonesia saat ini merupakan anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026. Berdasarkan mekanisme rotasi kawasan, Asia-Pacific Group memperoleh giliran memegang Presidensi Dewan HAM pada siklus ke-20 tahun 2026, sehingga penetapan Indonesia sejalan dengan pengaturan regional yang telah disepakati," lanjut keterangan Kemlu.

Kemlu mengatakan, dukungan luas negara-negara Asia Pasifik terhadap Indonesia didorong oleh rekam jejak Indonesia sebagai bridge builder dalam isu-isu HAM, posisinya sebagai negara berkembang yang independen dan tidak berafiliasi pada kepentingan blok tertentu, serta komitmen konsisten Indonesia dalam memperjuangkan isu kemanusiaan di berbagai belahan dunia.

"Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB memperkuat profil diplomasi HAM Indonesia sekaligus menegaskan kepemimpinan Indonesia di tingkat internasional," lanjut keterangan Kemlu.

Kemlu mengatakan, Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan serta dukungan seluruh negara anggota Asia-Pacific Group (APG) kepada Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026.

"Indonesia berkomitmen menjalankan amanah tersebut secara profesional, transparan, dan berlandaskan semangat kerja sama multilateral demi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua," demikian keterangan siaran pers Kemlu.

Tag:  #diusulkan #jadi #presiden #dewan #anggota #dorongan #berbenah #rumah #sendiri