Dave Sebut Presidensi Dewan HAM Perkuat Posisi RI Bela Palestina

- Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan, jika Indonesia dimandatkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, maka akan memperkuat posisi mereka untuk menyuarakan isu HAM.

Dave mengungkit Indonesia yang terus menolak pelanggaran HAM di Palestina. Dengan posisi Presiden Dewan HAM PBB, maka Indonesia memiliki bobot yang lebih besar untuk memastikan keadilan.

"Saya melihat mandat ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam menyuarakan isu-isu HAM yang relevan dengan kepentingan internasional, termasuk perjuangan rakyat Palestina," ujar Dave kepada Kompas.com, Jumat (26/12/2025).

"Indonesia selama ini konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di sana. Dengan posisi sebagai Presiden Dewan HAM PBB, suara Indonesia akan memiliki bobot lebih besar dalam mendorong solidaritas global dan memastikan prinsip keadilan serta kemanusiaan tetap menjadi pijakan utama," sambungnya.

Maka dari itu, Dave berpandangan, pencalonan Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB 2026 oleh kelompok Asia-Pasifik merupakan sebuah kehormatan besar, sekaligus bukti konsistensi diplomasi RI dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan.

Menurutnya, hal ini menegaskan bahwa peran Indonesia di dunia semakin diakui, bukan hanya sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, tetapi juga sebagai mitra yang dipercaya untuk memimpin agenda global terkait hak asasi manusia.

"Meski demikian, kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB tidak hanya terbatas pada isu Palestina. Indonesia akan membawa perspektif yang lebih luas dengan menekankan pentingnya dialog, kerja sama, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di berbagai kawasan," jelas Dave.

Dave mengatakan, dengan cara ini, peran Indonesia akan semakin strategis dalam menjembatani kepentingan negara-negara anggota sekaligus memperkuat posisi Asia-Pasifik dalam percaturan global.

Terkait apakah Indonesia percaya diri bisa terpilih menjadi Presiden Dewan HAM PBB, Dave menyebut posisi Indonesia sebagai calon tunggal adalah buktinya.

"Penunjukan sebagai calon tunggal sudah menjadi bukti nyata kepercayaan internasional terhadap kredibilitas diplomasi kita," ucapnya.

Calon Tunggal

Sebelumnya, Indonesia resmi dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) tahun 2026.

“Penetapan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda hak asasi manusia di tingkat global,” demikian siaran pers Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Rabu (24/12/2025).

Kemlu mengatakan, nominasi Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 akan ditetapkan dalam Pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026.

Jabatan tersebut akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.

Dalam kapasitas itu, Indonesia akan memimpin jalannya sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang.

“Indonesia saat ini merupakan anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026. Berdasarkan mekanisme rotasi kawasan, Asia-Pacific Group memperoleh giliran memegang Presidensi Dewan HAM pada siklus ke-20 tahun 2026, sehingga penetapan Indonesia sejalan dengan pengaturan regional yang telah disepakati,” lanjut keterangan Kemlu.

Kemlu mengatakan, dukungan luas negara-negara Asia Pasifik terhadap Indonesia didorong oleh rekam jejak Indonesia sebagai bridge builder dalam isu-isu HAM, posisinya sebagai negara berkembang yang independen dan tidak berafiliasi pada kepentingan blok tertentu, serta komitmen konsisten Indonesia dalam memperjuangkan isu kemanusiaan di berbagai belahan dunia.

“Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB memperkuat profil diplomasi HAM Indonesia sekaligus menegaskan kepemimpinan Indonesia di tingkat internasional,” lanjut keterangan Kemlu.

Kemlu mengatakan, Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan serta dukungan seluruh negara anggota Asia-Pacific Group (APG) kepada Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026.

“Indonesia berkomitmen menjalankan amanah tersebut secara profesional, transparan, dan berlandaskan semangat kerja sama multilateral demi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua,” demikian keterangan siaran pers Kemlu.

Tag:  #dave #sebut #presidensi #dewan #perkuat #posisi #bela #palestina