Beras Langka, Diduga karena Pembatasan Ekspor Negara Pemasok Beras hingga Macetnya Distribusi

- Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah turut mengomentari kelangkaan beras yang terjadi di Indonesia.

Trubus menilai faktor pembatasan ekspor dari negara-negara pemasok beras, turut mempengaruhi stok beras di Indonesia.

Pasalnya, sejumlah negara melarang melakukan ekspor beras karena mengedepankan stok pangan mereka sendiri.

Hal itu yang membuat tren harga beras di pasar global meningkat.

"Persoalannya sekarang ini sebenarnya negara-negara yang selama ini memberikan impor pun sebenarnya ada masalah, karena mereka membatasi ekspornya ke negara kita," ujar Trubus pada Senin (12/2/2024).

Selain itu, kata Trubus, faktor di dalam negeri juga turut mempengaruhi kelangkaan beras ini.

Satu di antaranya karena stok beras yang berasal di daerah-daerah yang menjadi lumbung padi mengalami hambatan distribusi.

Trubus menduga ada beberapa pihak yang sengaja menahan distribusi beras.

"Jadi ada daerah-daerah yang sebenarnya surplus berasnya itu, tapi dia tahan nanti nunggu bulan puasa," kata Trubus.

Hal ini nantinya yang akan membuat harga beras melambung.

Untuk mengatasi itu, diperlukan upaya lebih dari pemerintah daerah dalam mendistribusikan beras.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat rata-rata harga beras di DKI Jakarta per hari ini, Senin (12/2/2024), harga beras kualitas bawah I Rp 14.650/kg.

Lalu beras kualitas bawah II Rp 13.950/kg, beras kualitas medium I Rp 15.900/kg, beras kualitas medium II Rp 15.050/kg, beras kualitas super I Rp 19.000/kg, beras kualitas super II Rp 16.850/kg.

Pembelian Dibatasi

Diketahui, pemerintah sebelumnya telah melakukan pembatasan pembelian beras di pasar ritel modern maksimal 2 pack per orang sejak Oktober 2023 lalu.

Aturan ini berlaku hanya untuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digelontorkan oleh Perum Bulog.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) atau Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, beras SPHP yang berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini digunakan untuk memperluas jangkauan penyaluran sehingga masyarakat dapat lebih mudah memperolehnya.

Hal ini merupakan strategi pemerintah untuk mengamankan stok beras di Indonesia.

"Untuk jenis beras yang dibatasi 2 pack di pasar ritel, hanya berlaku untuk beras SPHP yang dari Bulog. Kalau untuk beras komersial, itu tergantung dari kebijakan ritel masing-masing."

"Perlu dipahami beras SPHP ini berasal dari CBP yang digelontorkan secara luas ke masyarakat demi stabilisasi pasokan dan harga. Ini juga merupakan arahan Bapak Presiden Joko Widodo yang memerintahkan agar beras pemerintah disalurkan secara masif," kata Arief dalam keterangannya, Selasa (3/10/2023).

Namun, yang terjadi saat ini beras mengalami kelangkaan.

Arief membeberkan alasan di balik pembelian beras premium di ritel modern atau toko swalayan dibatasi.

Ia mengatakan, hal ini agar distribusinya bisa berjalan merata.

"Enggak, (sudah) dari dulu (pembatasan dilakukan), dari beberapa bulan lalu kan udah dikerjain begitu. Dari berapa bulan lalu kan memang kita (membatasi pembeliannya per orang) 2 pack. Supaya apa? Supaya distribusinya rata," kata Arief di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Senin (12/2/2024).

Jika tak dibatasi, lanjut Arief, ada kemungkinan konsumen bisa membeli beras dalam jumlah banyak.

"Misalnya biasa nyetok di rumah 5 kg atau 10 kg, didobelin jadi 20 kg. Kebayang enggak kalau 2 kali lipat? Buat apa juga (menyimpan beras, red) di rumah terlalu banyak? Orang barangnya ada terus kok," ujar Arief.

Disebut Tak Ancam Ketahanan Pangan Nasional

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan, fenomena kelangkaan beras premium sebenarnya belum akan berdampak signifikan pada ketahanan pangan nasional.

Sebab, stok beras non-premium ketersediannya masih cukup di tingkat pedagang.

"Karena ini beras premium sejatinya belum mengancam soal kelangkaan pangan, karena ada beras lain yang non-premium," papar Tulus pada Senin (12/2/2024).

Meski demikian, kata Tulus, pemerintah tetap harus turun tangan untuk membenahi kelangkaan di sejumlah wilayah ini.

Jika dalam kurun waktu beberapa hari ke depan harga beras premium tak kunjung turun, dikhawatirkan dapat mempengaruhi harga beras jenis lainnya.

"Pemerintah via Bapanas dan Bulog harus segera mengatasi terganggunya pasokan beras premium tersebut, tujuannya agar tidak menimbulkan kecemasan di masyarakat hingga bisa memicu kenaikan harga untuk jenis beras lainnya," ujar Tulus.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Dennis Destryawan/Nitis Hawaroh/Endrapta Ibrahim Pramudhiaz/Bambang Ismoyo)

Tag:  #beras #langka #diduga #karena #pembatasan #ekspor #negara #pemasok #beras #hingga #macetnya #distribusi