Bahlil Usulkan Koalisi Permanen, PDIP Tegaskan Sikap sebagai Partai Penyeimbang

- Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Guntur Romli menekankan sikap partainya yang berada di luar pemerintahan dan bertindak sebagai penyeimbang.

Hal tersebut disampaikan ketika ditanya soal usulan dibentuknya koalisi permanen dari Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

"Jadi kalau misalnya yang di dalam pemerintahan maupun itu koalisi permanen atau apapun namanya, itu di luar komentar kami, kami lebih ke sikap bahwa kami tetap menegaskan di luar pemerintahan dan sebagai politik penyeimbang," ujar Romli di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

PDI-P, kata Romli, tidak mempunyai kapasitas untuk mengomentari usulan Bahlil soal dibentuknya koalisi permanen.

Namun, ia mengingatkan bahwa dipermanenkannya koalisi jangan malah menjerumuskan kepada kekuasaan yang absolut.

Ia pun mengutip pernyataan Lord Acton yang menyebut "power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely" atau kekuasaan cenderung merusak, dan kekuasaan mutlak pasti merusak secara mutlak.

"Kami mau mengingatkan, jangan sampai koalisi yang disebut dengan permanen itu malah menjerumuskan kepada kekuasaan yang absolut," ujar Romli.

Tidak Ada Urgensinya

Dalam kesempatan berbeda, Ketua DPP PDI-P, Andreas Hugo Pareira menilai tak ada urgensi terkait pembentukan koalisi permanen.

“Usulan seperti ini mengada-ada, tidak sesuai dengan realita politik, cenderung lebih bersifat kepentingan pribadi. Enggak ada urgensinya,” kata Andreas saat dihubungi, Selasa (9/12/2025).

Dalam sistem presidensial di Indonesia, kata Andreas, tidak mengenal konsep koalisi permanen.

Koalisi permanen dinilainya relevan terhadap negara yang pemerintahannya menerapkan sistem parlementer.

"Koalisi itu hanya ada dalam sistem parlementer. Dalam sistem presidensial yang ada adalah kerja sama antarpartai untuk mendukung pemerintahan presiden yang memenangkan pilpres. Artinya, partai berada di kabinet atau di luar kabinet," ujar Andreas.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa platform pemerintahan di Indonesia mengikuti gagasan yang disusun dan dikampanyekan oleh presiden.

"Platform pemerintahan adalah platform politik yang sudah disusun dan dikampanyekan presiden, bukan platform politik partai-partai yang menterinya ikut di kabinet," ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR itu.

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia saat memberikan sambutan dalam puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar, di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam.

Bahlil Usul Koalisi Permanen

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengusulkan terbentuknya koalisi permanen untuk mewujudkan stabilitas politik di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Usulan tersebut disampaikan Bahlil saat memberikan sambutan dalam puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar, di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam.

"Partai Golkar berpandangan Bapak Presiden, bahwa pemerintahan yang kuat dibutuhkan stabilitas. Lewat mimbar yang terhormat ini, izinkan kami menyampaikan saran, perlu dibuatkan koalisi permanen," ujar Bahlil dalam sambutannya.

"Jangan koalisi on-off, on-off. Jangan koalisi in-out. Jangan koalisi di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang," sambungnya.

Menurut Bahlil, Indonesia sudah harus memiliki prinsip yang kuat untuk meletakkan kerangka koalisi yang benar.

Bahlil menegaskan, baik penderitaan maupun kegembiraan harus dirasakan bersama-sama.

"Kalau mau menderita, menderita bareng-bareng. Kalau mau senang, senang bareng-bareng," tegas Bahlil.

KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto berfoto bersama para ketua umum partai politik anggota KIM seusai pertemuan di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat (13/10/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menyampaikan salah satu keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.

Munas tersebut memutuskan agar Partai Golkar sepenuhnya mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu menyampaikan, Partai Golkar merasa nyaman bekerja di dalam pemerintahan Prabowo.

"Tidak terasa sudah selama satu tahun Bapak Presiden memimpin negara ini. Sudah banyak program yang sudah tereksekusi, maupun yang akan dieksekusi. Program-program pro rakyat," ujar Bahlil.

Tag:  #bahlil #usulkan #koalisi #permanen #pdip #tegaskan #sikap #sebagai #partai #penyeimbang