LAB 45: Penempatan Koarmada Baru di Kaltim dan Ambon Sudah Tepat Tangkal Ancaman Laut

Analisis Utama Politik Keamanan Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45), Reine Prihandoko, menilai penempatan dua Komando Armada (Koarmada) TNI Angkatan Laut di Kalimantan Timur dan Ambon sudah tepat.

Penambahan tersebut merupakan bagian dari rencana pembangunan kekuatan TNI hingga 2029, di mana TNI AL menargetkan memiliki lima Koarmada pada tahun itu.

“Selain (Koarmada yang sudah dimiliki) di Riau, Surabaya, dan Sorong. Saya dengar, penambahan dua Koarmada ada di Kalimantan Timur dan Ambon. Nah, ini sangat masuk akan untuk menangkal ancaman-ancaman,” ujar Reine saat dihubungi Kompas.com, Rabu (5/11/2025).

Reine menjelaskan, arah pembangunan pertahanan Indonesia periode 2025–2029 seharusnya disusun berdasarkan dua pendekatan utama, yakni berbasis ancaman (threat-based) dan berbasis kemampuan (capability-based).

Ia mencontohkan, pendekatan threat-based dapat digunakan untuk menentukan arah pembangunan pertahanan dengan mempertimbangkan berbagai potensi ancaman yang nyata.

Indonesia, kata Reine, memiliki banyak jalur strategis global yang juga menjadi titik rawan atau choke point maritim.

Kondisi ini meningkatkan berbagai risiko di wilayah perairan nasional, seperti penyelundupan, perompakan, penculikan, perdagangan senjata, transportasi ilegal, pencurian ikan, hingga meningkatnya aktivitas kapal asing di zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Bahkan, jalur-jalur tersebut berpotensi dimanfaatkan sebagai rute operasi kelompok terorisme.

Dengan penempatan dua Koarmada baru di Kalimantan Timur dan Ambon, diharapkan bisa menangkap sejumlah ancaman tersebut.

“Utamanya (ancaman) yang datang dari, mungkin sisi utara atau timur laut Indonesia. Karena kan letaknya di Kalimantan Timur dan Ambon,” jelas dia.

KRI yang cocok

Dalam hal ini, Riene menganalisis jenis-jenis Kapal Republik Indonesia (KRI) yang dinilai cocok untuk ditempatkan di dua Koarmada tambahan tersebut.

Wilayah Kalimantan Timur berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan Selat Makasar, serta memiliki dengan Filipina dan Malaysia. Selain itu, posisinya juga berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Karena situasinya seperti itu, ancamannya mungkin lebih ke perompakan, terorisme, ada potensi konflik di situ,” ujar dia.

Karena itu, tipe KRI yang diperlukan di kawasan tersebut lebih mengarah pada kapal-kapal pengamanan perbatasan dan pelindung area laut strategis.

“Selain kapal cepat rudal, mungkin ada juga korvet ringan. Karena untuk perairan terbukanya. Lalu, kapal bantu logistik atau tanker, mungkin butuh untuk (mobilitas) ke IKN,” ucap dia.

“Kapal amfibi (seperti) LPD/LSD juga baiknya ada untuk dukungan kebencanaan atau evakuasi logistik,” kata dia lagi.

Ia menambahkan, kapal patroli cepat juga mutlak diperlukan untuk mengawasi wilayah pesisir, terutama di Selat Makassar dan Balikpapan.

“Kalau memungkinkan, bisa juga ada kapal intelijen atau kapal survei bawah laut untuk mendeteksi aktivitas maritim di kawasan tersebut,” imbuhnya.

Meski begitu, Riene menilai wilayah Kalimantan Timur tidak terlalu membutuhkan kapal selam karena perairannya relatif dangkal.

“Tapi kalau digunakan untuk operasi yang menjangkau ke utara, mendekati Filipina, keberadaan kapal selam tetap bisa mendukung,” ujarnya.

Sementara untuk wilayah Ambon, lanjutnya, karakteristiknya berbeda karena memiliki perairan terbuka ke arah selatan dan langsung menghadap Australia.

Menurutnya, jenis kapal yang sesuai di kawasan ini antara lain fregat atau korvet berukuran sedang, kapal cepat rudal, kapal amfibi, kapal bantu logistik, hingga kapal survei hidrografi.

“Dan karena perairan di Maluku relatif dalam, kapal selam juga bisa dioperasikan di sana. Itu bisa memperkuat jangkauan operasi hingga ke Laut Banda dan membantu Koarmada di Sorong,” tuturnya.

Secara umum, Riene menyimpulkan, Koarmada di Kalimantan Timur akan berperan lebih defensif dengan fokus pada perlindungan IKN, pengamanan choke point, dan pengawasan perbatasan utara.

Sementara Koarmada di Ambon bisa bersifat lebih ofensif karena berada di kawasan laut dalam yang strategis menuju Pasifik dan Australia.

Rencana penambahan kekuatan

Diberitakan sebelumnya, TNI menargetkan kekuatan pembangunan mulai dari ratusan batalion Angkatan Darat (AD), armada Angkatan Laut (AL), hingga puluhan satuan radar (Satrad) Angkatan Udara (AU).

Pembangunan kekuatan TNI itu merupakan bagian dari implementasi Optimum Essential Force (OEF) yang menjadi amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, untuk mewujudkan postur pertahanan nasional yang adaptif dan modern.

Hal tersebut menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), pada Rabu (29/10/2025).

"Melalui Rakor ini, Kemenko Polkam memastikan arah pembangunan kekuatan TNI tahun 2025-2029 berjalan terpadu dan sejalan dengan kebijakan pertahanan nasional yang diamanatkan dalam RPJMN,” ujar Asdep Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polkam Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo, dalam keterangannya, Jumat (31/10/2025).

TNI AD memfokuskan penguatan pertahanan darat di wilayah perbatasan seperti Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur, serta menargetkan pembentukan 750 Batalyon Tempur (BTP) hingga 2029.

Sementara itu, TNI AL berencana membentuk lima Komando Armada (Koarmada) dan lima belas Komando Daerah Maritim (Kodaeral), serta meningkatkan modernisasi sarana dan prasarana kapal baru yang berbasis teknologi informasi hingga 2029.

Sedangkan TNI AU menargetkan pembentukan 33 Satrad hingga 2029 serta pengembangan Satuan Antariksa di bawah Kohanudnas untuk memperkuat sistem pertahanan udara nasional.

Tag:  #penempatan #koarmada #baru #kaltim #ambon #sudah #tepat #tangkal #ancaman #laut