WNI Gabung Scammer Kamboja, Puan Desak Pemerintah Buka Lapangan Kerja

- Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan yang layak dan aman di dalam negeri menyusul masih adanya 110 warga negara Indonesia (WNI) yang bergabung ke perusahaan penipuan daring (online scam) di Kamboja.

Menurutnya, tekanan sosial dan ekonomi menjadi pendorong banyak masyarakat ingin bekerja di luar negeri tanpa jalur resmi meski berisiko tinggi.

"Negara harus hadir memastikan setiap warga mendapatkan akses pekerjaan yang manusiawi dan terlindungi, di mana pun mereka bekerja,” kata Puan dalam siaran pers, Jumat (31/10/2025).

Ia beranggapan, kasus ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Begitu pun tanda bahwa pemerintah perlu meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran di luar negeri.

“Kasus ini menjadi peringatan serius bagi kita semua bahwa kebutuhan ekonomi dan sempitnya kesempatan kerja yang aman di dalam negeri sering kali memaksa warga kita mengambil risiko tinggi berangkat kerja ke luar negeri," ucapnya.

Puan menekankan, perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) harus dimulai sejak tahap pra-keberangkatan. Dimulai dengan memastikan calon pekerja memperoleh informasi yang benar, pelatihan yang layak, hingga penempatan yang terverifikasi.

Ia melanjutkan, pemerintah, melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kementerian Luar Negeri, dan instansi terkait, perlu memperkuat koordinasi agar tidak ada lagi warga yang berangkat tanpa izin penempatan resmi.

Selain itu, melakukan pengawasan teknis di lapangan terhadap jalur mobilitas pekerja non-prosedural. Ia mendorong sistem early warning bagi pekerja migran Indonesia yang melibatkan kerja sama antar lembaga.

Oleh karenanya, perlu kolaborasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi, aparat bandara, hingga maskapai penerbangan. Kerja sama diperlukan untuk memantau perjalanan mencurigakan ke negara-negara berisiko tinggi seperti Kamboja, Myanmar, dan Laos, yang menjadi pusat aktivitas penipuan daring dan kerja paksa.

“Lonjakan penerbangan ke negara yang tidak memiliki hubungan resmi penempatan pekerja migran harus menjadi perhatian. Pemerintah perlu membangun mekanisme deteksi dini di titik keberangkatan agar tidak ada lagi warga yang berangkat tanpa perlindungan negara,” sebutnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan, penanganan korban tidak berhenti pada upaya penyelamatan. Pemerintah perlu memastikan pemulihan fisik, mental, dan sosial bagi para korban begitu mereka tiba di Indonesia, serta membuka akses ke pelatihan kerja dan program pemberdayaan ekonomi lokal.

“Kita tidak boleh membiarkan mereka kembali ke situasi yang sama tanpa arah. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata: program pelatihan, akses modal, dan penempatan kerja domestik yang menjamin kesejahteraan mereka,” tandasnya.

110 WNI jadi korban 

Sebelumnya diberitakan, 110 WNI korban online scam di Kamboja kabur dari perusahaan online scam di Kota Chrey Thum, Provinsi Kandal, Kamboja, hingga terlibat kerusuhan.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mengataan, seluruh 110 WNI telah berada di rumah detensi imigrasi Phnom Penh untuk proses pendataan dan pemeriksaan oleh otoritas setempat.

Kedutaan Besar RI untuk Kamboja mengungkap kerusuhan terjadi karena 97 WNI ingin kabur dari perusahaan penipuan daring tempat mereka bekerja.

Sementara Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha mengatakan, peristiwa itu menyebabkan 86 WNI ditahan oleh kepolisian setempat. Sedangkan 11 lainnya harus dirawat di rumah sakit lantaran mengalami luka-luka.

Dari pemeriksaan kepolisian setempat, empat WNI diproses hukum lebih lanjut karena diduga melakukan kekerasan dalam aksi unjuk rasa tersebut.

Tag:  #gabung #scammer #kamboja #puan #desak #pemerintah #buka #lapangan #kerja