Anggaran Provinsi Baru Papua Belum Cukup, Cucu Sukarno: Perlu Terobosan

- Anggota Komisi II DPR Fraksi PDI-P Romy Soekarno menilai perlu terobosan berani untuk menyelesaikan problem kurangnya anggaran untuk provinsi-provinsi baru di Papua.

“Diperlukan terobosan konkret dan kebijakan afirmatif yang lebih berani. Tanpa itu, percepatan pembangunan di DOB Papua tidak akan maksimal, dan manfaatnya tidak akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Romy dalam rapat antara Komisi II DPR dan Mendagri Tito Karnavian di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Dia menegaskan bahwa permasalahan yang terjadi di Papua sejatinya adalah permasalahan Indonesia secara keseluruhan.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan di Papua harus dipandang sebagai kunci dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Cucu Presiden ke-1 RI Sukarno ini menyebut pendekatan pembangunan di Papua tidak lagi bisa sekadar mengandalkan perhitungan teknokratis atau teori pembangunan semata.

Mengingat, kata dia, pembangunan Papua adalah soal rasa keadilan, kemanusiaan, dan komitmen kebangsaan.

“Ini bukan sekadar soal data atau angka. Ini soal panggilan jiwa sebagai bangsa. Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil, setiap rupiah yang dianggarkan untuk Papua, mencerminkan rasa keadilan dan empati yang tulus,” ujar Romy.

Romy pun mendorong Kementerian Keuangan dan Bappenas sebagai institusi teknokratis utama untuk memperluas cara pandangnya.

Dia menilai penyusunan kebijakan anggaran dan perencanaan pembangunan untuk Papua tidak cukup hanya berdasar pada efisiensi fiskal.

Romy berpandangan bahwa harus ada pendekatan yang lebih inklusif, humanistik, dan kontekstual, dengan mempertimbangkan realitas sosial, budaya, dan geografis masyarakat Papua.

Adapun saat ini, tantangan pembangunan di Papua, terutama di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB), menuntut perhatian khusus.

Soalnya, anggaran yang tersedia masih belum cukup untuk menjawab kompleksitas masalah.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian mengungkapkan terdapat permasalahan pada empat daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Papua, khususnya terkait serapan belanja daerah.

Dia membeberkan bahwa tiga daerah selain Papua Tengah menjadi daerah dengan serapan anggaran terendah.

Hal tersebut Tito sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

”Provinsi Papua Barat Daya ini pendapatannya 17 persen, belanjanya baru 11 persen lebih.

Artinya ini lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai.

Belanja untuk masyarakatnya kami khawatir belum menyentuh,” ujar Tito.

Tito menjelaskan bahwa DOB Papua ini memang aktif dalam menyerap anggaran dari pemerintah pusat.

Meski demikian, anggaran tersebut lebih banyak disimpan di bank dan untuk pengeluaran belanja pegawai.

Lalu, Tito melanjutkan, pada semester awal kedua ini, seharusnya daerah-daerah setidaknya sudah menyerap 40 persen dari anggaran. “Kemudian Papua Pegunungan, ini yang memprihatinkan kita, karena pendapatannya yang mengandalkan pusat baru terserap 14 persen di Juni, belanjanya sudah 20 persen, artinya terjadi defisit di Papua Pegunungan,” jelasnya. “Sementara Papua Selatan perlu ditingkatkan juga karena baru 18 persen,” sambung Tito.

Tag:  #anggaran #provinsi #baru #papua #belum #cukup #cucu #sukarno #perlu #terobosan