Soal Kesepakatan Kelola Laut Ambalat, Hikmahanto: Jangan Sampai Malaysia Lebih Diuntungkan

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai langkah Indonesia dan Malaysia untuk mengelola bersama wilayah Laut Ambalat yang masih disengketakan merupakan pilihan rasional dan pragmatis.

Meski menyambut baik langkah ini, Hikmahanto juga mengingatkan tantangan sebenarnya bukan lagi soal hukum internasional, tetapi soal pembagian manfaat ekonomi secara adil.

Pernyataan ini merespons kesepakatan kerja sama eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam antara Indonesia dan Malaysia di wilayah Laut Ambalat yang selama ini menjadi titik sengketa kedua negara.

"Nah, tantangan terberat adalah nanti dua negara harus duduk bersama dan memikirkan opsi-opsi seperti apa dalam rangka joint development. Tentu dari sisi kedua negara, maunya harusnya win-win," kata Hikmahanto kepada Kompas.com, Minggu (29/6/2025).

"Jadi, jangan sampai Malaysia yang lebih dapat diuntungkan atau Indonesia dapat lebih banyak untung, tapi harus win-win, sehingga keuntungan ekonomi dari landas kontinen ini bisa dimanfaatkan oleh kedua negara," tambahnya.

Dalam pandangannya, kesepakatan joint development menjadi solusi saling menguntungkan atau win-win solution bagi kedua negara di tengah kebuntuan penyelesaian hukum batas wilayah.

Menurut Hikmahanto, secara umum ada tiga opsi penyelesaian sengketa Ambalat: Pertama, membawa ke pengadilan internasional, namun ini kecil kemungkinan karena Indonesia punya pengalaman buruk saat kalah dalam sengketa Sipadan-Ligitan.

Kedua, menggunakan kekuatan militer, yang menurutnya jelas tidak rasional.

Ketiga, membiarkan status quo, yang artinya wilayah dibiarkan tanpa pengelolaan dan tanpa kesepakatan.

Namun, pemerintah Indonesia dan Malaysia mengambil jalur keempat, yakni pengelolaan bersama (joint development) yang menurut Hikmahanto bisa menjadi jalan tengah yang saling menguntungkan.

"Yang diambil opsi oleh Pak Prabowo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim itu adalah, sudah lah masalah hukum kita akui, tapi sayang juga kalau misalnya sumber daya alam yang ada tidak dieksplorasi dan dieksploitasi," ungkap Hikmahanto.

"Nah, oleh karenanya kenapa kita tidak kemudian melakukan joint development, di wilayah yang saling klaim ini, beririsan," sambungnya.

Hikmahanto menegaskan bahwa skema kerja sama semacam ini bukan hal asing bagi Indonesia.

Ia mencontohkan kerja sama serupa yang pernah dilakukan antara Indonesia dan Australia di kawasan Timor Gap saat Timor Timur masih menjadi bagian dari Indonesia.

"Saat itu kita kerja sama dengan Australia di Palung Timur. Jadi kita punya pengalaman," ujarnya.

Dalam konteks Ambalat, joint development hanya dilakukan di wilayah yang tumpang tindih klaimnya, bukan di seluruh area landas kontinen masing-masing negara.

Hikmahanto menjelaskan, konflik Ambalat tidak berkaitan dengan laut teritorial atau batas wilayah laut di permukaan, melainkan menyangkut landas kontinen atau continental shelf, yaitu wilayah dasar laut yang dapat diklaim hingga 200 mil laut dari garis pantai untuk kepentingan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam.

"Ini berkaitan dengan dasar laut, sumber alam yang ada di dalam dasar laut yang kemudian kita bisa tarik sampai 200 mil dari pantai. Nah, sementara kalau di atasnya kolom air itu kan zona ekonomi eksklusif," tutur dia.

"Nah, memang antara Indonesia dengan Malaysia, kita masih belum menetapkan batas zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menyelesaikan masalah perbatasan dengan penyelesaian yang akan menguntungkan kedua belah pihak, salah satunya mengenai konflik Blok Ambalat.

Hal tersebut Prabowo sampaikan dalam joint statement usai dirinya bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana, Jakarta, Jumat (27/6/2025).

"Sebagai contoh, kita sepakat hal-hal yang masalah perbatasan yang mungkin memerlukan waktu lagi untuk menyelesaikan secara teknis. Tapi prinsipnya, kita sepakat untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan kedua pihak," ujar Prabowo.

Untuk Blok Ambalat, kata Prabowo, Indonesia dan Malaysia akan mengeksploitasi lautnya secara bersama.

"Contoh, masalah Ambalat, kita sepakat bahwa sambil kita saling menyelesaikan masalah-masalah hukum kita sudah ingin mulai dengan kerja sama ekonomi yang kita sebut joint development. Apa pun yang kita ketemu di laut itu kita akan bersama-sama mengeksploitasinya," jelasnya.

"Jadi kita sepakat bahwa kita ini harus bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat kita masing-masing," imbuh Prabowo.

Tag:  #soal #kesepakatan #kelola #laut #ambalat #hikmahanto #jangan #sampai #malaysia #lebih #diuntungkan