Soal Penulisan Ulang Sejarah, Dasco: Jangan Menuduh Ada Kepentingan dari Penguasa
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad dalam acara gelar griya atau open house yang diselenggarakan di kediaman pribadinya di Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (31/3/2025).(KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI)
13:32
24 Juni 2025

Soal Penulisan Ulang Sejarah, Dasco: Jangan Menuduh Ada Kepentingan dari Penguasa

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta publik tidak menuduh proyek penulisan ulang sejarah nasional untuk mengakomodasi kepentingan penguasa.

Hal itu disampaikan Dasco saat menanggapi isu penulisan ulang sejarah yang sarat kepentingan penguasa, bahkan bertujuan menutupi fakta serta peristiwa tertentu pada masa lalu.

“Begini, kita kan enggak tahu, jangan menuduh ada kepentingan dari penguasa,” ujar Dasco di Gedung DPR RI, Selasa (24/6/2025).

Dasco menegaskan proses penulisan ulang sejarah tersebut masih berjalan.

Komisi X DPR RI pun terus mengawal pelaksanaannya, serta mendalami materi-materi yang akan dimuat.

“Kan itu baru akan didalami oleh Komisi X. Nah setelah didalami baru diambil kesimpulan, jangan diambil kesimpulan sekarang,” kata Dasco.

Dalam kesempatan itu, Dasco mengatakan bahwa Komisi X DPR RI juga telah menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Rapat tersebut dalam rangka mendengarkan penjelasan Fadli Zon terkait pernyataannya mengenai peristiwa pemerkosaan massal saat kerusuhan 1998 yang menuai polemik.

“Komisi terkait saya dengar akan meminta menteri yang bersangkutan untuk memberikan keterangan di DPR, saya pikir itu bagus, untuk men-clear-kan hal-hal yang kemudian menjadi polemik di masyarakat,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Fadli Zon menyebut tidak ada peristiwa pemerkosaan massal pada tahun 1998, saat kementerian yang dipimpinnya tengah melakukan penulisan ulang sejarah nasional.

Pernyataan ini dikritik banyak pihak, termasuk oleh aktivis perempuan yang terjun langsung menangani korban pada tahun kelam itu.

Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas mengecam keras pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang mempertanyakan kebenaran kekerasan seksual dalam Peristiwa Mei 1998 dan menyebutnya sebagai “rumor”.

Koalisi mendesak Fadli Zon segera mencabut ucapannya secara terbuka dan meminta maaf kepada para korban dan keluarga korban.

Tag:  #soal #penulisan #ulang #sejarah #dasco #jangan #menuduh #kepentingan #dari #penguasa

KOMENTAR