Dorong Sinkronisasi Pembangunan Desa, Wakil Ketua DPR Gelar Dialog Lintas Level Pemerintahan

- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendorong sinkronisasi program pembangunan desa dengan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan lintas level dalam agenda resesnya di daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat (Jabar).

Dalam reses tersebut, ia memfasilitasi dialog antarpemangku kebijakan, mulai dari kepala desa, ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung, hingga anggota DPRD Provinsi Jabar.

Menurut Cucun, dialog lintas pemangku kepentingan bertujuan untuk memastikan tidak adanya program dan anggaran yang tumpang tindih, sekaligus memperkuat efektivitas pelaksanaan program di lapangan.

Oleh karena itu, forum tersebut fokus membahas optimalisasi anggaran dan penyelarasan program pembangunan desa dari berbagai sumber pembiayaan.

Cucun menyebut, masih banyak program berbasis desa yang selama ini berjalan sendiri-sendiri tanpa integrasi perencanaan di level kabupaten, provinsi, maupun kementerian/lembaga.

“Saya hadirkan ketua DPRD kabupaten dan anggota DPRD provinsi agar semua program desa ini bisa sinkron,” ujarnya dalam keterangan persnya, Senin (23/6/2025).

Progam desa yang dimaksud meliputi program rumah layak huni, subsidi perumahan, serta pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui Dana Stimulan Pemberdayaan Sosial (DSPS)

Dalam dialog lintas level tersebut, isu strategis yang menjadi fokus pembahasan adalah perumahan layak bagi warga miskin, perluasan akses permodalan UMKM, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Selama forum berlangsung, pimpinan DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu menyoroti pentingnya keterlibatan desa dalam program nasional, seperti subsidi perumahan dan bantuan sosial, agar pelaksanaannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat.

Selain itu, Cucun juga menekankan bahwa desa memiliki potensi besar untuk terlibat dalam rantai pasok nasional, khususnya dalam sektor pangan dan bantuan sosial.

Salah satu peluang konkret yang bisa dilaksanakan oleh koperasi desa adalah menjadi pemasok bahan baku untuk Badan Pangan Nasional (Bapanas) atau sebagai pengelola distribusi program Bantuan Pangan NonTunai (BPNT).

“Koperasi di desa bisa berperan sebagai pemasok bahan pokok untuk program nasional, bahkan bisa mengelola distribusi bantuan BPNT secara langsung. Hal ini bukan hanya bertujuan mendorong pelaksanaan bantuan sosial, tetapi juga penguatan ekonomi lokal,” ujar Cucun.

Semangat bersama membangun desa

Dalam forum tersebut, Cucun menegaskan bahwa seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat desa, kabupaten, maupun provinsi, harus memiliki satu semangat yang sama dalam membangun dari bawah.

Menurutnya, arah kebijakan pembangunan desa tidak boleh hanya bersifat konsumtif atau sekadar menyerap anggaran, tetapi harus berdampak jangka panjang dan menciptakan efek ganda bagi masyarakat.

“Rugi kalau dana desa habis untuk kegiatan seremonial atau proyek tanpa dampak ekonomi. Kita harus arahkan agar anggaran yang ada mampu menghasilkan daya ungkit. Contohnya, untuk modal koperasi, pelatihan UMKM, atau memperluas peluang kerja di desa,” jelas Cucun.

Sebagai penutup, ia menyampaikan komitmen DPR RI untuk terus memfasilitasi dan mengawal kebijakan yang mendukung kemandirian desa.

Cucun berharap, peningkatan koordinasi dan sinergi antarlevel pemerintahan dapat mempercepat kemajuan seluruh desa di Indonesia sekaligus menjadikan desa sebagai motor penggerak pembangunan nasional.

“Kunci keberhasilan pembangunan desa itu ada di komunikasi dan kolaborasi. Kalau semua pihak mau duduk bersama seperti ini, pembangunan akan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Tag:  #dorong #sinkronisasi #pembangunan #desa #wakil #ketua #gelar #dialog #lintas #level #pemerintahan