DPR-MPR Ingatkan Fadli Zon: Jangan Hapus Jejak Kekerasan Seksual

- Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengingatkan Menteri Kebudayaan Fadli Zon tak menghapus kasus pemerkosaan pada kerusuhan Mei 1998 dalam penulisan ulang sejarah nasional Indonesia.

Hal tersebut diingatkannya, mengingat pernyataan Fadli Zon menjadi diskursus di publik usai menyatakan kasus pemerkosaan massal pada Mei 1998 hanyalah rumor.

"Itu adalah tragedi kemanusiaan yang nyata. Jangan menghapus jejak kekerasan seksual yang nyata dan telah diakui oleh masyarakat luar. Komnas Perempuan juga sudah melaporkan," ujar Lalu lewat keterangan tertulisnya, Selasa (17/6/2025).

Ia menegaskan, penulisan ulang sejarah nasional oleh pemerintah janganlah direduksi demi kepentingan kekuasaan.

Pasalnya, sejarah itu menyangkut kepentingan bangsa, bukan hanya untuk pemerintah, Fadli Zon, dan Kementerian Kebudayaan saja.

"Sejarah bukan sekadar narasi masa lalu, melainkan fondasi jati diri bangsa. Maka ketika ada upaya penulisan ulang sejarah, yang perlu kita pastikan bukan siapa yang menulis, tetapi mengapa dan untuk siapa sejarah itu ditulis," jelas Lalu.

Komisi X, kata Lalu, akan mengawal proyek penulisan ulang sejarah nasional yang digagas Fadli Zon itu. Jangan sampai proyek tersebut justru menjadi tempat untuk merekayasa sejarah.

"Sejarah bukan milik kementerian, tapi milik rakyat. DPR mewakili rakyat dan punya tanggung jawab memastikan proses ini tidak menjadi rekayasa ingatan kolektif, melainkan rekonstruksi objektif," ujar Lalu.

Ingatkan Pernyataan Habibie

Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bambang Wuryanto atau akrab disapa Bambang Pacul meminta Fadli Zon untuk melihat data dan fakta terkait kasus pemerkosaan pada kerusuhan Mei 1998.

Salah satu yang disinggung Bambang Pacul adalah pernyataan Presiden ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie yang menyatakan penyesalannya terhadap kasus pemerkosaan yang terjadi.

"Terkait dengan tidak ada pemerkosaan, ya silakan dibaca Pak Habibie. Waktu itu Presiden Habibie, de jure Presiden, statement-nya apa? Ya silakan dibaca," ujar Bambang Pacul dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/6/2025).

Ia mengatakan, Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan mungkin memiliki pandangan tersendiri dalam melihat sejarah.

Dalam hal ini, Bambang Pacul meminta politikus Partai Gerindra itu tidak merasa benar sendiri dalam melihat kasus pemerkosaan pada kerusuhan 1998.

"Subjektivitas akan mempengaruhi. Ini yang disadari. Jangan kemudian sok bener-beneran, enggak bisa, ya. Begitulah logika dunia wilayah timur, dunia wilayah timur, ada rasa... Artinya soal rasa sangat amat penting di wilayah dunia timur. Jadi jangan sok bener sendiri, oke," ujar Bambang Pacul.

Sebagai informasi, berikut adalah pernyataan Habibie yang menyesal terhadap kasus pemerkosaan yang terjadi pada kerusuhan Mei 1998 pada 15 Juli 1998:

"Setelah saya mendengar laporan dari ibu-ibu tokoh Masyarakat Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dengan bukti-bukti yang nyata dan otentik, mengenai kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun juga di bumi indonesia pada umumnya dan khususnya yang terjadi pada pertengahan bulan Mei 1998, menyatakan penyesalan yang mendalam terhadap terjadinya kekerasan tersebut yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

Untuk hal itu, saya menyatakan bahwa pemerintah akan proaktif memberikan perlindungan dan keamanan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menghindari terulangnya kembali kejadian yang sangat tidak manusiawi tersebut dalam sejarah bangsa Indonesia.

Saya harapkan kerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan segera kepada aparat pemerintah jikalau melihat adanya kecenderungan ke arah kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun juga dan dimana pun juga.

Oleh karena itu, saya atas nama pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia, mengutuk berbagai aksi kekerasan panda peristiwa kerusuhan di berbagai tempat secara bersamaan, termasuk kekerasan terhadap perempuan."

Tag:  #ingatkan #fadli #jangan #hapus #jejak #kekerasan #seksual