VIDEO Saat Jokowi Gencar Bagikan Bansos di Masa Kampanye: Banjir Kritik, Mensos Tak Diajak

Presiden Joko Widodo (Jokowi) gencar membagikan bantuan sosial (bansos) saat masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sontak, aksi Presiden Jokowi itu mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak.

Terlebih, dalam pembagian bansos, Presiden Jokowi tak melibatkan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Kritik itu datang dari calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres), partai politik hingga politikus lainnya.

Seperti diketahui, Jokowi membagikan bansos berupa beras hingga modal usaha di beberapa wilayah Indonesia.

Termasuk di Pasar Mungkid, Magelang, Jawa Tengah.

Presiden Jokowi juga menyerahkan sejumlah bantuan sosial bagi para pedagang.

Selain itu, Jokowi membagikan bansos saat kunjungan di gudang Bulog di Kelurahan Purwomartani, Kalasan, Kabupaten Sleman pada 29 Januari 2024.

Tampak Jokowi didampingi oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarata, Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Kedatangan Kepala Negara tersebut, selain membagikan bantuan pangan beras 10 kg kepada masyarakat juga mengecek ketersediaan stok beras di gudang.

Di kesempatan itu, Jokowi menekankan kepada masyarakat petani agar meningkatkan produktivitas sehingga dapat menekan harga kembali naik.

Sebab, jika produktivitas harga turun seperti tahun lalu akibat dampak El-Nino maka harganya pasti kembali naik karena suplainya untuk kebutuhan tidak cukup.

Kondisi tersebut terjadi hampir di seluruh negara.

Karena itu, untuk membantu masyarakat yang terdampak perubahan cuaca ini, maka Pemerintah menggelontorkan bantuan pangan berupa beras 10 kg kepada 22 juta keluarga penerima manfaat.

Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengakui Jokowi tidak mengajak Menteri Sosial Tri Rismaharini saat membagikan sejumlah bansos akhir-akhir ini.

Menurut Ari, bansos yang dibagikan Presiden akhir-akhir ini berkaitan dengan cadangan pangan.

Sehingga, Jokowi langsung melibatkan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Pagnan Nasional saat membagikan bansos.

Saat ditanya lebih lanjut apakah ada kaitan dengan status Mensos Risma yang merupakan kader PDIP, Ari membantahnya.

Kritik Anies

Capres nomor urut 01 Anies Baswedan mengkritik Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yang tidak melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).

Anies menegaskan mengelola negara tidak boleh berdasarkan selera pribadi.

"Ini kan lagi-lagi tata kelola negara itu ada aturannya."

"Nah negara nggak boleh diatur pakai selera, itulah yang mau kami kembalikan," kata Anies di Padepokan Kalisoga, Brebes, Jawa Tengah, Selasa (30/1/2024).

Anies menjelaskan, seharusnya Mensos dilibatkan dalam penyaluran bansos.

Sebab, bansos merupakan program yang dikelola oleh Kementerian Sosial.

"Tapi kalau itu dikacaukan tata negara kita menjadi rusak," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sebab itu, dirinya berkomitmen jika memenangkan pilpres 2024, akan mengembalikan tatanan negara kembali ke cara-cara yang benar.

"Apakah ini mau dilanjutkan? apakah ini mau dibiarkan?"

"Saya rasa rakyat menginginkan dikembalikan ketatanan yang benar," ucap Anies.

Anies juga memberikan kritik kepada Jokowi soal pemberian bansos, berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu yang dibagikan per bulan, mulai Januari hingga Maret 2024.

Penyaluran akan dilakukan pada Februari 2024 dengan cara dirapel sehingga masyarakat akan mendapatkan bansos tersebut sebesar Rp600 ribu.

Anies mengkritik, akan lebih baik bansos diberikan sesuai waktu yang ditetukan, yakni per bulan bukan dirapel.

Anies tak ingin pembagian bansos ini mengikuti kalender politik, mengingat bulan Februari 2024 adalah pelaksanaan Pilpres 2024.

PDIP

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik Presiden Jokowi yang tidak melibatkan Mensos Risma dalam penyaluran bantuan sosial ke masyarakat.

Menurutnya, Jokowi telah melakukan penyalahgunaan yang serius.

Hasto menduga, Risma tidak diajak menyalurkan bansos karena statusnya sebagai menteri dari PDIP, yang mana merupakan partai politik pengusung paslon Pilpres 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Sementara Jokowi disebut-sebut mendukung putranya, Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Prabowo Subianto sebagai Paslon 02 di Pilpres.

Kritik dari PDIP juga datang dari Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo.

Ia menegaskan bantuan yang dibagikan tersebut merupakan bantuan dari negara, bukan dari pribadi pejabat tertentu.

Meski begitu, FX Rudy tidak mempermaslahkan hal ini lantaran menurutnya, pembagian bansos tidak serta merta menentukan pilihan politik masyarakat.

Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga menanggapi Presiden Jokowi yang kerap membagikan bansos jelang Pemilu 2024.

Puan Maharani mengembalikannya kepada rakyat untuk memberi penilaian masing-masing.

Menurutnya, apa yang dilakukan Jokowi sudah sesuai dengan aturan yang ada.

Putri Megawati Soekarnoputri itu pun mengatakan bantuan yang diberikan Jokowi tersebut diperuntukkan bagi rakyat dengan maksud mengentaskan kemiskinan.

Sehingga hal tersebut memang sudah seharusnya dilakukan oleh negara untuk rakyatnya.

Kata Cak Imin

Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berharap, Presiden Jokowi berlaku adil terkait bagi-bagi bansos.

Ia mengingatkan supaya Jokowi dapat memposisikan dirinya sebagai negarawan saat bagi-bagi bansos, bukan sebagai politisi.

Lalu Cak Imin juga mengingatkan ihwal bansos yang merupakan uang milik rakyat sehingga tak boleh sama sekali diklaim sebagai bantuan dari sebuah kelompok.(*)

Tag:  #video #saat #jokowi #gencar #bagikan #bansos #masa #kampanye #banjir #kritik #mensos #diajak