Komnas Perempuan Minta Fadli Zon Cabut Pernyataan Tak Ada Pemerkosaan Masal 1998

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meminta agar Menteri Kebudayaan Fadli Zon mencabut pernyataannya yang menyebut tidak pernah ada bukti kasus pemerkosaan massal pada tahun 1998.

"Kami sangat menyayangkan dan berharap Pak Menteri mencabut ucapannya," kata Anggota Komnas Perempuan, Deden Sukendar, kepada Kompas.com, Minggu (15/6/2025).

Deden mengatakan, Fadli Zon seharusnya meminta maaf dan menyadari dirinya khilaf menyebut kasus tersebut sebagai rumor.

Karena dengan menyebut peristiwa perkosaan tersebut tidak terjadi, Fadli Zon justru seperti menghapus sejarah bangsa Indonesia.

"Itu kan berarti menafikan sejarah, sedangkan bangsa yang baik adalah bangsa yang menghargai sejarahnya," ucap Deden.

Selain itu, Deden menegaskan fakta pemerkosaan massal yang terjadi pada 1998 sudah disampaikan oleh Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan telah diakui langsung oleh mantan Presiden RI, Baharuddin Jusuf Habibie.

"Jadi itu adalah fakta, bukan rumor," tandasnya.

Sebelumnya, dalam wawancara bersama IDN Times, Fadli Zon mengeklaim peristiwa pemerkosaan massal tahun 1998 tidak ada buktinya.

Menurutnya, peristiwa itu hanya berdasarkan rumor yang beredar dan tidak pernah ada bukti pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 1998.

"Nah, ada perkosaan massal. Betul enggak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Itu enggak pernah ada proof-nya (bukti). Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak pernah ada," ucap Fadli Zon dalam program Real Talk with Uni Lubis, Senin (8/6/2025).

Fadli mengaku pernah membantah keterangan tim pencari fakta yang pernah memberikan keterangan ada pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 98.

"Saya sendiri pernah membantah itu dan mereka tidak bisa buktikan. Maksud saya adalah, sejarah yang kita buat ini adalah sejarah yang bisa mempersatukan bangsa dan tone-nya harus begitu," ujar Fadli Zon.

Diketahui, saat ini pemerintah tengah menggodok penulisan ulang sejarah oleh Kementerian Kebudayaan.

Fadli menyebutkan, penulisan ulang sejarah Indonesia itu akan mengedepankan pendekatan positif ketimbang mencari kesalahan pihak-pihak tertentu dalam sejumlah peristiwa sejarah.

"Tone kita adalah tone yang lebih positif. Karena kalau mau mencari-cari kesalahan, mudah. Pasti ada saja kesalahan dari setiap zaman, setiap masa," kata Fadli saat ditemui di Cibubur, Depok, Jawa Barat, Minggu (1/6/2025).

Tag:  #komnas #perempuan #minta #fadli #cabut #pernyataan #pemerkosaan #masal #1998