Soal Polemik Tambang Raja Ampat, Golkar Sebut Bahlil Korban Kelalaian Pihak Lain

- Politikus Golkar di Senayan membela Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait polemik tambang di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Ketua Fraksi Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng mengatakan, tidak ada alasan kuat untuk mengkritik Bahlil soal aktivitas pertambangan yang dijalankan PT Gag Nikel.

Menurutnya, Bahlil hanya menjadi korban dari kelalaian pihak lain dalam persoalan tersebut. Sebab, PT Gag Nikel sudah memiliki izin sejak 30 November 2017 dan berlaku hingga 30 November 2047.

“Tidak ada alasan yang cukup etis jika banyak pihak menyerang Menteri ESDM saat ini Bahlil Lahadalia yang hanya menerima akibat dari kelalaian pihak lain,” ujar Mekeng dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Senin (9/6/2025).

“Karena sebagai Menteri ESDM, Pak Bahlil sangat bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab kelembagaan yang diembannya saat ini,” sambungnya.

Ketua Badan Anggaran DPR RI itu berpandangan bahwa Bahlil justru langsung merespon dugaan pelanggaran akibat aktivitas tambang tersebut.

Bahkan, lanjut Mekeng, pemerintah menangguhkan sementara izin PT Gag Nikel sampai hasil evaluasi membuktikan tidak adanya pelanggaran serius.

“Semua elemen perlu mendukung langkah cepat yang sudah diambil pemerintah dan mengawal proses selanjutnya agar semuanya berjalan transparan dan akuntabel untuk kebaikan masyarakat lokal, bangsa, dan negara,” ucap Mekeng.

Senada dengan Mekeng, Ketua Fraksi Golkar DPR RI Sarmuji berpandangan bahwa kritik terhadap Bahlil dalam polemik tambang di Raja Ampat salah sasaran.

Sebab, pemberian izin bagi PT Gag Nikel dikeluarkan sebelum Bahlil menjabat sebagai menteri ESDM.

“Itu kritikan salah sasaran. Tambang itu sudah mendapatkan izin jauh hari sebelum Menteri Bahlil menjabat sebagai menteri. Justru begitu ada masalah, Menteri ESDM langsung menghentikan sementara sembari melakukan evaluasi,” kata Sarmuji, Senin (9/6/2025).

Sarmuji pun menduga kritik terhadap Bahlil dalam persoalan ini adalah serangan balik terhadap kebijakan pemerintah, yang justru memperketat izin pertambangan.

“Bisa jadi ini serangan balik pihak yang dirugikan oleh kebijakan menteri yang pro rakyat, seperti pencabutan IUP yang ditelantarkan dan peningkatan lifting migas yang mengancam mengganggu impor,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa aktivitas tambang nikel yang dikelola oleh PT Gag Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, tidak menunjukkan adanya permasalahan signifikan.

Penilaian ini disampaikan setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meninjau langsung lokasi tambang bersama timnya.

“Kami lihat dari atas tadi bahwa sedimentasi di area pesisir juga tidak ada. Jadi overall ini sebetulnya tambang ini nggak ada masalah,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, saat mendampingi Menteri Bahlil meninjau Pulau Gag, dikutip dari Jakarta, Minggu (8/6/2025).

Meskipun demikian, Tri menjelaskan bahwa pihaknya tetap menurunkan tim Inspektur Tambang untuk melakukan inspeksi menyeluruh di sejumlah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang berada di Kabupaten Raja Ampat.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pertambangan, termasuk yang dilakukan oleh PT Gag Nikel, berjalan sesuai ketentuan.

“Kalau secara keseluruhan, reklamasi di sini cukup bagus juga, tapi nanti kita tetap menunggu laporan dari Inspektur Tambang seperti apa. Hasil dari evaluasi itulah yang akan menjadi dasar bagi Menteri ESDM untuk mengeksekusi keputusan selanjutnya,” ujar Tri.

Tag:  #soal #polemik #tambang #raja #ampat #golkar #sebut #bahlil #korban #kelalaian #pihak #lain