Megawati-Gibran Bercanda, Residu Pilpres 2024 Perlahan Hilang?

- Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menegaskan bahwa politik di Indonesia sangat cair. Hal itu menanggapi pertemuan antara Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka saat upacara Hari Pancasila di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Bahkan, Adi berpandangan bahwa residu Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 perlahan mulai hilang. Sebab, ada momen keakraban dalam pertemuan antara Megawati dan Gibran.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa pertemuan Megawati dan Gibran juga diselengi momen bercanda dengan sejumlah pejabat dan petinggi lainnya.

“Jangan mengherankan kalau kemudian dalam pertemuan kemarin, misalnya Megawati dan Gibran itu secara gesture menunjukan keakraban, menunjukkan kehangatan, dan sempat bertegur sapa. Ini menegaskan bahwa residu Pilpres 2024 secara perlahan sudah mulai hilang,” kata Adi kepada Kompas.com, Selasa (3/6/2025).

Oleh karena itu, Adi mengatakan, berpolitik di Indonesia tidak boleh terlalu dibawa perasaan atau baper. Sebab, politik di Indonesia sangat cair.

“Artinya, konfrontasi dan friksi politik secara perlahan juga mulai hilang satu persatu. Oleh karena itu, di Indonesia memang berpolitiknya itu tidak boleh baperan, berpolitiknya itu harus siap dengan segala cuaca politik,” ujarnya.

“Sebenarnya apa yang terjadi pada gesture yang menunjukan keakraban antara Megawati dan Gibran ini mengonfirmasi sebenarnya bahwa politik kita itu cepat cair dan cepat meleleh. Hari ini kawan, besok bisa musuh. Hari ini musuh, besok bisa jadi kawan,” kata Adi lagi.

Bagaimana dengan Jokowi?

Namun, Adi mengakui bahwa pertemuan Ketua Umum PDI-P Megawati dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bakal lebih rumit dibandingkan dengan pertemuan dengan Gibran.

Apalagi, menurut Adi, pertemuan antara Megawati dan Gibran sesungguhnya terjadi dalam forum formal yakni Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila.

Megawati adalah Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Sedangkan Gibran hadir sebagai Wakil Presiden RI.

“Ini yang rumit (dengan Jokowi). Karena bisa saja pertemuan Megawati-Gibran kemarin kapasitasnya acara formal kenegaraan. Gibran posisinya Wapres sementara Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP,” ujar Adi.

"Bisa saja pertemuan ini karena forum formal. Dan belum tentu terjadi di forum informal,” katanya lagi.

Diketahui, hubungan PDI-P dan Jokowi mulai diisukan retak sejak Pilpres 2024. Keretakan mulai terlihat nyata saat putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto.

Padahal, PDI-P mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres). Kemudian, menunjuk Mahfud MD sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Hingga akhirnya, pasangan Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024, dan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI.

Kemudian, PDI-P mengambil langkah tegas dengan memecat Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution.

Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P mengumumkan pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobby dari keanggotaan partai pada 16 Desember 2024.

Komarudin mengatakan, pemecatan Jokowi dari keanggotaan PDI-P tertuang dalam dalam Surat Keputusan (SK) nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditetapkan pada 14 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.

“Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan, satu memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan PDI-P,” ujar Komarudin saat itu.

Jokowi dinilai telah melakukan pelanggaran berat karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) Partai Tahun 2019 serta Kode Etik dan Disiplin Partai.

Sebab, melawan terang-terangan terhadap keputusan DPP Partai terkait dukungan Calon Presiden dan Wakil Presiden pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung oleh PDI-P pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, dan mendukung Calon Presiden dan Wakil Presiden dari partai politik lain (Koalisi Indonesia Maju).

Kemudian, Jokowi juga disebut telah menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem moral-etika kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan pelanggaran etik dan disiplin Partai.

Tag:  #megawati #gibran #bercanda #residu #pilpres #2024 #perlahan #hilang