Komitmen Prabowo Hapus Outsourcing Saat Angka PHK Tembus 18.610 Orang pada 2025

- Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk menghapus outsourcing atau alih daya dalam peringatan Hari Buruh di Lapangan Monas, Jakarta, pada Kamis (1/5/2025).

Komitmen dalam penghapusan outsourcing itu akan diambil pemerintah dalam pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

Prabowo menjelaskan, Badan Kesejahteraan Buruh Nasional itu akan berperan sebagai penasihat presiden dalam menyusun arah kebijakan terkait ketenagakerjaan, seperti hak dan perlindungan pekerja.

"Sebagai hadiah untuk kaum buruh hari ini, saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional," ujar Prabowo.

Salah satu tugas Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional adalah mengkaji dan merumuskan mekanisme transisi yang tepat menuju penghapusan sistem outsourcing.

Prabowo menjelaskan, penghapusan outsourcing harus dilakukan secara bertahap dan penuh pertimbangan dengan iklim investasi.

"Kita ingin hapus outsourcing. Tapi kita juga harus realistis. Kita harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau tidak ada investasi, tidak ada pabrik, maka buruh juga tidak bisa bekerja," ujar Prabowo.

18.610 Orang Di-PHK

Sebelum Prabowo berkomitmen untuk menghapus outsourcing, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) merilis data yang menunjukkan bahwa 18.610 tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada periode Januari hingga Februari 2025.

Berdasarkan laman resmi Satu Data Kemenaker, Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling banyak melakukan PHK, yaitu sekitar 57,37 persen atau 10.677 orang.

Terbanyak kedua adalah Provinsi Jambi dengan jumlah PHK sebanyak 3.530 tenaga kerja. Selanjutnya adalah Provinsi Jakarta, sebanyak 2.650 pekerja.

Setelah ketiga provinsi tersebut, jumlah PHK di daerah lain tidak ada yang menembus angka 1.000 pada Januari hingga Februari 2025.

Provinsi-provinsi tersebut adalah Sumatera Utara (2 tenaga kerja), Sumatera Barat (2 tenaga kerja), Sumatera Selatan (25 tenaga kerja), Bangka Belitung (3 tenaga kerja), Kepulauan Riau (67 tenaga kerja), dan Jawa Barat (23 tenaga kerja).

Selanjutnya, Jawa Timur (978 tenaga kerja), Banten (411 tenaga kerja), Bali (87 tenaga kerja), Kalimantan Tengah (72 tenaga kerja), Sulawesi Selatan (77 tenaga kerja), dan Sulawesi Tenggara (6 tenaga kerja).

Satgas PHK

Dalam peringatan Hari Buruh. Prabowo juga mengumumkan rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pembentukan Satgas PHK merupakan respons atas masukan dari para pimpinan serikat buruh, seperti Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat.

"Kita tidak akan membiarkan rakyat kita, kita tidak akan membiarkan pekerja-pekerja di-PHK seenaknya," kata Prabowo di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Prabowo menambahkan, negara akan turun tangan jika untuk melindungi hak-hak pekerja. "Bila perlu, tidak ragu-ragu, kita, negara, akan turun tangan, saudara-saudara," ujarnya disambut sorak para buruh.

Adapun peringatan Hari Buruh yang dihadiri Prabowo di Monas diikuti sekitar 200.000 orang. Mereka berasal dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, serta seluruh daerah di Indonesia.

Tag:  #komitmen #prabowo #hapus #outsourcing #saat #angka #tembus #18610 #orang #pada #2025