Wamenaker Tuding Megawati Pendendam usai Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret di Magelang

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menuding Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai sosok pendendam usai mengeluarkan surat edaran berupa larangan bagi kepala daerah dari PDIP untuk mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang yang digelar pada 21-28 Februari 2025.

Noel, sapaan akrabnya, mengatakan rakyat bakal memberi sanksi seberat-beratnya kepada Megawati buntut larangan tersebut.

Namun, beda dengan rakyat, Noel menyebut Prabowo Subianto tidak akan ambil pusing terkait adanya surat larangan dari Megawati kepada kepala daerah dari PDIP.

"Ini saya melihatnya bentuk kacamata nyata yang dipertontonkan oleh Bu Megawati terhadap bangsa ini. Ini lho saya, 'saya seorang pendendam yang tidak akan pernah berhenti mendendamkan bangsa ini ke dalam kebencian yang saya (Megawati) tenteng."

"Tapi, lihat rakyat bakal menonton ini dan rakyat akan memberikan sanksi seberat-beratnya. Tapi, saya yakin Pak Prabowo tidak akan melakukan itu," kata Noel dikutip dari YouTube metrotvnews, Minggu (23/2/2025).

Noel juga mengungkapkan kepala daerah yang lebih mematuhi instruksi larangan dari Megawati untuk tidak mengikuti retret bakal dihukum oleh sejarah.

Di sisi lain, dia mengatakan kepala daerah yang tidak mengikuti retret tak akan diberi sanksi oleh pemerintah pusat.

Selain itu, Noel juga menegaskan hal tersebut tidak akan mengganggu kinerja pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

"Semua terkait anggaran adalah pajak rakyat, semuanya (pemerintah daerah) harus dikasih," jelasnya.

"Soal kepala daerah ini bukan era Orde Baru di mana beda pilihan lantas di sana diberi sanksi sosial dan secara politik. Ini Pak Prabowo nggak begitu deh kayaknya, jauh banget," sambung Noel.

Sebelumnya, Megawati menginstruksikan agar seluruh kepala daerah dari PDIP untuk menunda keberangkatan retret di Magelang.

Adapun instruksi tersebut tertuang dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/2025 pada Kamis (20/2/2025), yang mengacu pada dinamika politik nasional, termasuk penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK. 

Megawati mengingatkan dalam surat tersebut bahwa keputusan ini didasarkan pada AD/ART PDIP, khususnya Pasal 28 Ayat 1 yang memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum dalam mengendalikan kebijakan dan instruksi partai. 

Poin penting dalam surat tersebut adalah agar kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah berencana mengikuti retret pada 21-28 Februari 2025, untuk menunda perjalanan mereka dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.

"Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21 - 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).

Megawati juga menekankan, agar para kepala daerah dari PDIP tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

55 Kepala Daerah dari PDIP Sudah di Magelang, Belum Masuk Akmil

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menuturkan jumlah peserta retret kepala daerah yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah masih sama seperti hari sebelumnya yaitu 450 orang.

Dia menuturkan hingga Minggu (23/2/2025) pagi, belum ada tambahan peserta retreat dari kepala daerah yang belum bergabung.

"Belum ada, kami masih menunggu untuk yang belum bergabung," ujar Bima Arya saat ditemui di Magelang, Jawa Tengah, dikutip dari Kompas.com.

Bima juga menegaskan, termasuk para kader PDI-Perjuangan yang saat ini bersiaga di sekitar lokasi retreat untuk bergabung. 

"Ya dari semua lah (termasuk kepala daerah kader PDI-P), kita semuanya," imbuhnya.

Sementara, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyebut ada 55 kepala daerah dari kader PDIP sudah berkumpul di sebuah kafe di Magelang untuk mempersiapkan diri menuju retreat pada Sabtu (22/2/2025) kemarin.

Hasto mengatakan, para kepala daerah tersebut berkumpul usai mendapat arahan dari pengurus DPP PDIP Pramono Anung yang juga Gubernur Jakarta.

"Iya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pram, Pak Pramono Anung (Gubernur Jakarta), bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retreat, dan waktunya, kapan masuknya akan ditentukan," katanya.

Hasto menjelaskan, Pramono Anung juga akan menjadi perwakilan PDI-P untuk membicarakan kelanjutan retreat kepala daerah dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
 
"Sehingga komunikasi yang dilakukan Pak Pramono tentu sudah mewakili dua arah, ya mewakili kami-kami yang ada di sini standby untuk masuk, kemudian juga mewakili keputusan-keputusan yang ada di DPP," kata Hasto.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Kompas.com/Singgih Wiryono)

 

Tag:  #wamenaker #tuding #megawati #pendendam #usai #larang #kepala #daerah #pdip #ikut #retret #magelang