Kemenag: Biaya Operasional Penyelenggaraan Haji Rentan Kena Penghematan

– Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama Hilman Latif mengungkapkan, biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji sering kali terkena pemangkasan anggaran.

Salah satu penyebabnya adalah anggaran perjalanan dinas yang dianggap lebih dominan dalam struktur belanja Ditjen PHU.

"Biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji rentan terkena penghematan anggaran karena anggaran perjalanan dinas dianggap lebih dominan," ujar Hilman dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Kamis (20/2/2025).

Padahal, banyaknya anggaran perjalanan dinas dalam anggaran Ditjen PHU bukan semata untuk kegiatan pegawai, melainkan untuk mendukung penyelenggaraan haji.

"Sebagian besar anggaran perjalanan dinas digunakan untuk penyediaan layanan jemaah haji di asrama haji, layanan di Arab Saudi, serta perjalanan dinas petugas haji," kata Hilman

Di samping itu, anggaran penyelenggaraan ibadah haji juga belum memiliki program khusus dalam struktur APBN.

Alhasil, anggarannya tidak mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun.

"Belum ada pemisahan yang jelas antara komponen BPIH yang bersumber dari APBN, BIPIH, nilai manfaat, efisiensi, dan sumber lain yang sah," ujar Hilman.

Lebih lanjut, dia juga menyoroti perlunya kebijakan yang lebih fleksibel dalam pengelolaan dana haji agar operasional layanan bagi jemaah tetap optimal.

Dengan begitu, Hilman berharap pembahasan usulan BPIH yang dilakukan pada masa mendatang bisa lebih efektif dan efisien, tanpa ada kendala berarti.

"Oleh karena itu, perlu ada klausul tambahan dalam revisi Undang-Undang Haji yang memungkinkan penggunaan dana BPIH untuk mendukung operasionalisasi petugas haji dengan tetap mengedepankan prinsip efektif, efisien, dan ekonomis," kata dia.

Sebagai informasi, Komisi VIII DPR RI mulai menggelar rapat pembahasan mengenai RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Wakil Ketua Komisi VIII, Singgih Januratmoko, mengatakan bahwa RUU tersebut adalah usulan inisiatif DPR RI dan masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2025.

“RUU tersebut masuk dalam salah satu RUU Prolegnas DPR RI tahun 2025, yang termasuk prioritas yang harus segera diselesaikan. Pembahasan masih dalam tahapan menggali dari stakeholder,” kata Singgih, Senin (17/2/2025).

Dalam rapat Senin (17/2/2025) lalu, Komisi VIII DPR RI meminta masukan dari beberapa asosiasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Tag:  #kemenag #biaya #operasional #penyelenggaraan #haji #rentan #kena #penghematan