Revisi UU Minerba Resmi Disahkan, Anggota Baleg DPR RI Sebut Ini Kado Untuk Rakyat

–Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) dalam rapat paripurna ke-13 yang digelar pada Selasa (18/2). Revisi menandai perubahan keempat terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Dalam revisi terbaru, terdapat sejumlah poin krusial yang membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan lahan pertambangan. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, kini memiliki akses untuk berpartisipasi dalam sektor pertambangan.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto menyebut, UU ini merupakan sebagai hadiah istimewa bagi rakyat.

”Ini kado buat rakyat saya kira. Karena melalui UU Minerba ini prinsip keadilan dapat kami hadirkan bagi semuanya. Jadi, bukan hanya para pemilik modal atau korporasi-korporasi besar saja yang bisa kelola tambang Minerba. Masyarakat pun sekarang bisa mengelola,” ujar Firnando Hadityo Ganinduto, politikus muda Partai Golkar itu, Rabu (19/2).

Firnando menegaskan, sejak awal keterlibatan di Baleg, fraksinya telah berkomitmen kuat memperjuangkan kepentingan masyarakat agar dapat mengelola tambang secara mandiri.

”Alhamdulillah hasilnya dalam UU Minerba yang baru ini keterlibatan unsur masyarakat (koperasi, UMKM, ormas keagamaan) untuk berpartisipasi mengelola tambang minerba dapat kami perjuangkan dan disetujui seluruh fraksi,” ucap Firnando.

Firnando optimistis kehadiran UU Minerba yang baru akan menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Dengan keterlibatan masyarakat dalam sektor pertambangan, diharapkan akan tercipta peluang usaha baru dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

”Harapan kami, ekonomi masyarakat akan semakin kuat dan berkembang dengan adanya UU Minerba ini. Regulasi ini memberikan kesempatan lebih luas bagi rakyat untuk berkontribusi dalam industri pertambangan,” ujar Firnando Hadityo Ganinduto.

Selain itu, revisi UU Minerba juga membawa angin segar bagi dunia pendidikan. Salah satu poin penting yang disepakati dalam pembahasan tingkat satu adalah skema pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Dalam aturan baru ini, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta, diwajibkan untuk berbagi keuntungan dengan perguruan tinggi guna mendukung kemandirian layanan pendidikan dan fasilitas akademik.

”Lelang tetap ke BUMN, BUMD, atau swasta, namun perguruan tinggi mendapatkan keuntungan. Yang jelas, UU Minerba ini dapat kita katakan sebagai implementasi sila ke-5,” jelas Firnando.

Tag:  #revisi #minerba #resmi #disahkan #anggota #baleg #sebut #kado #untuk #rakyat