Alasan Kepala Daerah Wajib Ikut Retreat, Wamendagri: Tidak Semua Paham Prinsip Pemerintahan Bersih

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, para kepala daerah wajib mengikuti retreat atau pembekalan karena tidak semua kepala daerah paham prinsip pemerintahan yang bersih dan profesional.

Padahal, hal itu sangat krusial karena pemerintah daerah akan ikut serta dalam pengelolaan APBD yang nilainya mencapai Rp 1.300 triliun.

“APBN kita itu Rp 3.600 triliun, APBD kita, jumlah uang yang beredar, sekitar Rp 1.300 triliun. Itu harus dikelola dengan baik, prinsip pemerintahan bersih dan profesional. Enggak semua kepala daerah itu paham juga,” ujar Bima Arya dalam program Gaspol! Kompas.com, Selasa (18/2/2025).

Bima mengungkapkan, KPK, Kapolri, Jaksa Agung, BPK, hingga BPKP akan ikut memberikan pembekalan untuk memastikan para kepala daerah yang baru dilantik ini paham soal prinsip pemerintahan bersih dan profesional.

“Makanya, ada KPK yang berbicara, Kapolri, Jaksa Agung, BPK, BPKP, supaya selamat Rp 3.600 triliun uang rakyat ini harus kembali ke rakyat,” ujar mantan wali kota Bogor itu.

Bima menyebutkan, 42 orang menteri Kabinet Indonesia Maju juga akan memberikan pembekalan mengenai Asta Cita atau visi misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Para menteri, 42 orang itu akan bicara soal Asta Cita, diturunkan lagi, bukan hanya makan bergizi, tapi soal ketahanan pangan, persoalan irigasi, bagaimana soal pendidikan, kesehatan, kependudukan, banyak itu,” kata Bima.

Sejumlah program strategis akan dibahas dalam retreat ini dan dibedah otoritas antara pusat dengan daerah.

Misalnya, soal pembagian tugas dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Semua bicara soal otoritas masing-masing dan ada kejelasan. Selama ini kan pemda bingung MBG peran daerah di mana? Nah ini bisa dengar langsung,” ujar dia.

Proses pembekalan ini juga akan dilaksanakan secara dua arah sehingga para kepala daerah bisa bertanya langsung kepada menteri atau pemateri lainnya.

“Ada juga momennya nanti dipecah kelas kecil. Nanti ada kelas besar, 503 orang. Ada kelas kecil kapasitas 50-100 orang, di situ jadi dialog interaksi,” kata Bima.

Sebelumnya, Presiden Prabowo bakal mengumpulkan kepala daerah terpilih dari hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 untuk retreat.

Sebanyak 503 kepala daerah terpilih, yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota, dijadwalkan mengikuti retreat yang berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025.

Presiden Prabowo Subianto dipastikan hanya akan hadir pada acara penutupan retreat atau pembekalan bagi kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, pada 28 Februari 2025.

Tag:  #alasan #kepala #daerah #wajib #ikut #retreat #wamendagri #tidak #semua #paham #prinsip #pemerintahan #bersih