Kena Efisiensi Rp 20,5 T, Polri Bakal Potong Biaya Perjalanan Dinas dan Rapat

- Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan melakukan efisiensi anggaran dalam perjalanan dinas hingga biaya rapat imbas pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat.

“(Yang terkena efisiensi) baik itu untuk perjalanan dinas, kemudian rapat-rapat, ataupun hal lainnya,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho saat ditemui di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Sandi mengatakan, efisiensi anggaran ini akan dilakukan untuk mendanai sejumlah kegiatan yang lebih bermanfaat.

Lebih lanjut, dia menyebut, efisiensi anggaran ini juga sudah beberapa kali disinggung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Misalnya, pada saat Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri yang diadakan akhir Januari 2025 lalu.

“Setiap kali ada pertemuan Bapak Kapolri juga menekankan, termasuk pada Rapim TNI-Polri kemarin, untuk melaksanakan efisiensi anggaran sehingga bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat lainnya,” kata Sandi.

Sandi mengatakan, Polri akan melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto ini karena menyangkut keberlanjutan program pemerintah untuk bisa mensejahterakan rakyat Indonesia.

“Semangat untuk efisiensi anggaran dilaksanakan oleh Polri dan seluruh kementerian lembaga lainnya karena ini menyangkut masalah bagaimana keberlanjutan program pemerintah untuk bisa berhasil kita laksanakan dengan baik untuk mensejahterakan rakyat Indonesia,” ujar Sandi.

Diberitakan sebelumnya, Polri mengungkapkan bahwa anggarannya pada tahun 2025 mengalami efisiensi sebesar Rp 20,5 triliun atau 16,26 persen dari total pagu awal.

Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan dan Anggaran, Komjen Wahyu Hadiningrat, menjelaskan bahwa sebelum efisiensi, anggaran Polri mencapai Rp 126,6 triliun.

Dari jumlah tersebut, Rp 59,44 triliun atau 46,95 persen dialokasikan untuk belanja pegawai, Rp 34,007 triliun atau 26,91 persen untuk belanja barang, dan Rp 33,09 triliun atau 26,14 persen untuk belanja modal.

“Di sini kita urai dalam per program. Itu profesionalisme sumber daya manusia Rp 2,4 triliun, penyelidikan dan penyidikan Rp 5,6 triliun, pengadaan Alat Material Khusus (almatsus) Polri dan sarana prasarana Rp 45,7 triliun, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Rp 20,3 triliun, serta dukungan manajemen Rp 52,5 triliun,” ujar Wahyu dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Rabu (12/2/2025).

Setelahnya, Wahyu menjelaskan, Polri melakukan rekonstruksi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Prabowo Subianto dan rapat dengan Kementerian Keuangan.

Hasilnya, anggaran Polri mengalami pemangkasan sebesar Rp 20,5 triliun atau 16,26 persen dari total pagu awal.

“Kalau diurai, ini di luar dari belanja pegawai. Yang terkena rekonstruksi adalah belanja barang dan belanja modal,” kata Wahyu.

Wahyu mengatakan bahwa belanja pegawai tidak mengalami pemotongan atau tetap berada di angka Rp 59,4 triliun.

Sementara itu, belanja barang mengalami penurunan sebesar Rp 6,6 triliun atau 19,6 persen dari pagu awal. Kemudian, untuk belanja modal turun signifikan menjadi Rp 19,1 triliun.

“Tindak lanjut dari rekonstruksi anggaran, sehingga menghasilkan postur anggaran Polri menjadi Rp 106 triliun,” ujar Wahyu.

Tag:  #kena #efisiensi #polri #bakal #potong #biaya #perjalanan #dinas #rapat