Mensos Jawab Kritik Luhut Soal Bansos: Kami Pelajari dan Evaluasi

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, kritik dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan soal efektivitas penyaluran bantuan sosial (bansos) akan menjadi evaluasi bagi Kementerian Sosial (Kemensos).

Gus Ipul, sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan penggunaan data yang lebih akurat untuk meningkatkan ketepatan sasaran.

"Pak Presiden mengajak kita untuk bekerja dengan data yang lebih akurat. Apa yang kami kerjakan dalam tiga bulan terakhir ini adalah upaya untuk mendapatkan data yang lebih baik. Kami akan pelajari dan jadikan bahan evaluasi," kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Sebagai bagian dari perbaikan sistem bansos, Kementerian Sosial telah bersepakat dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperbarui data penerima bansos setiap tiga bulan.

"Setiap tiga bulan, data akan dimutakhirkan dan diverifikasi kembali. Jadi, penerima bansos bisa saja berubah dalam tiga bulan berikutnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar diberikan kepada mereka yang membutuhkan," ujar Gus Ipul.

Mensos juga mengimbau masyarakat agar memahami kemungkinan perubahan dalam penerimaan bansos.

"Masyarakat perlu tahu bahwa jika sebelumnya menerima bansos, bisa saja di periode berikutnya tidak menerima lagi karena kondisi ekonomi mereka sudah membaik. Namun, jika ada yang merasa berhak, mereka bisa mengajukan protes atau usulan melalui aplikasi Cek Bansos," kata dia.

Kendati demikian, Gus Ipul mengaku belum paham betul dengan pernyataan Luhut yang menyebutkan bahwa dari total anggaran bansos sebesar Rp 500 triliun, hanya setengahnya yang benar-benar sampai ke penerima yang berhak.

Sebab, jumlah anggaran bansos yang dikelola oleh Kemensos tidak sebesar itu.

"Saya belum memahami betul maksud Pak Luhut terkait angka tersebut. Yang berada di Kementerian Sosial sendiri sekitar Rp 79 triliun, sudah termasuk operasional,” ujar Mensos.

“Sedangkan dana yang langsung diberikan sebagai cash transfer mencapai Rp 75 triliun lebih, melalui Himbara dan PT Pos," kata dia.

Menurut Mensos, dana bansos yang dikelola Kementerian Sosial juga mencakup anggaran untuk gaji pendamping sosial, operasional, serta program bansos adaptif yang diperuntukkan bagi situasi darurat, seperti bencana alam.

Gus Ipul berpandangan, kritik yang disampaikan Luhut adalah efektivitas bansos dalam 10 tahun terakhir, tetapi tetap menjadi bahan evaluasi bagi Kemensos.

"Mudah-mudahan dengan data baru ini, kita bisa mengakomodasi dan memperbaiki masalah yang disampaikan oleh Pak Luhut," ujar dia.

Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan mengkritisi efektivitas program bansos dalam lima tahun terakhir karena dari total anggaran Rp 500 triliun, hanya setengah yang benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

"Saya melihat sendiri bagaimana efektivitas bansos menghadapi tantangan besar. Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama," ujar Luhut dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (8/2/2025).

Tag:  #mensos #jawab #kritik #luhut #soal #bansos #kami #pelajari #evaluasi