DPR Harapkan Pemerintahan Prabowo Mampu Evaluasi Kebijakan Pertanian dengan Tidak Membuka Keran Impor

  - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan berharap pemerintahan selanjutnya bisa lebih memperhatikan kesejahteraan para petani di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Daniel Johan yang bertepatan pada peringatan Hari Tani Nasional (HTN) pada 24 September.   DPR juga mendorong pemerintahan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto untuk dapat mengevaluasi kebijakan pertanian agar dapat lebih berpihak kepada petani dan memberikan manfaat nyata.    "Pertanian adalah kekuatan dan masa depan Indonesia, bila Indonesia berhasil mengelola pertanian dengan baik maka Indonesia akan sejahtera, tapi bila gagal maka suram masa depan Indonesia,” kata Daniel Johan kepada wartawan, Rabu (25/9).   

  "Semoga pemerintahan berikutnya dapat memastikan terwujudnya pertanian sebagai kekuatan dan prioritas utama bangsa sehingga kedaulatan pangan dapat kita raih," sambungnya.   Legislator fraksi PKB itu menyoroti impor pangan yang semakin besar saat ini. Menurutnya, kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi sektor pertanian dalam negeri.    “Kalau kita tidak segera meningkatkan kualitas di sektor pertanian, maka ke depan petani Indonesia akan kalah bersaing. Bahkan tergerus oleh digitalisasi,” ungkap Daniel.   Anggota Komisi DPR yang membidangi urusan pertanian itu khawatir, dengan impor pangan yang semakin besar menjadi tantangan bagi Pemerintah agar melakukan intervensi di sektor pertanian, sehingga produk tani memiki daya saing produk pangan.    “Jangan sampai karena kurangnya dukungan di sektor tani, harga pangan kita jadi mahal tapi kualitas produk dan kesejahteraan petaninya justru paling rendah," ujar Daniel.    Daniel menyinggung soal reforma agraria yang kerap menjadi tuntutan para petani. Menurutnya, hingga kini masih banyak wilayah yang mengalami konflik agraria di negara agraris yang mengakibatkan petani Indonesia tidak sejahtera.    "Sebagai pusat kehidupan agraris Indonesia, sudahkah petani dan desa terbebas dari kemiskinan? Harusnya desa di Indonesia menjadi pusat kesejahteraan yang didukung oleh kekayaan alam, namun faktanya kemiskinan di desa masih tinggi, terutama di kalangan petani," tegas Daniel.    Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sejak 2015 hingga 2023, terdapat 2.939 konflik agraria yang mencakup 6,3 juta lahan masyarakat dan 1,759 korban terdampak. Konflik agraria menyasar semua sektor termasuk pertanian.    Ia menilai, kondisi tersebut membuat petani kesulitan meningkatkan produksi dan pendapatannya, sehingga potensi desa sebagai pusat pertanian belum termanfaatkan secara maksimal. Daniel berharap masalah Reforma Agraria yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) dapat membaik pada pemerintahan Prabowo nanti.   "Akses lahan menjadi masalah mendasar yang masih dihadapi oleh petani Indonesia. Banyak petani hanya memiliki lahan dengan luas yang sangat terbatas, bahkan ada yang tidak memiliki lahan sama sekali sehingga terpaksa menjadi buruh tani dan mendapatkan upah yang tidak sesuai," pungkasnya.  

Tag:  #harapkan #pemerintahan #prabowo #mampu #evaluasi #kebijakan #pertanian #dengan #tidak #membuka #keran #impor