Penguatan Integritas Dinilai Penting untuk Hadapi Lunturnya Etika Penyelenggara Negara

      - Sekretaris Jenderal Transparancy International Indonesia (TII) Danang Widoyoko mengatakan, persoalan pelanggaran etika oleh penyelenggara negara masih menjadi hal mendasar di Indonesia. Menurutnya, integritas penyelenggara negara dalam hal ini lembaga peradilan memang harus menjadi perhatian lebih.   Ia mencontohkan, kasus dugaan pelanggaran etik yang menimpa Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Menurutnya, Ghufron dijatuhkan sanksi sedang berupa teguran tertulis dan pemotongan gaji.   "Independensi peradilan dan integritas aktor peradilan adalah kunci utama," kata Danang dalam diskusi digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Rabu (18/9).   Ia mencontohkan sosok Jaksa Agung, Baharuddin Lopa dan Hakim Agung, Artidjo Alkostar yang dengan kesederhanaan dan integirtasnya, tidak mudah diintervensi oleh kekuasaan.   “BPIP dan pancasila punya kemampuan untuk mendorong dan menegakkan integritas (di Masyarakat),” ujar Danang.   Sementara, pakar politik Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi mengatakan, etika harus berlandaskan pada reasoning atau penalaran yang rasional.   "Etika publik adalah kemampuan reasoning. Sehingga kita memiliki argumen rasionalnya untuk berhadapan dengan publik," jelasnya.  

    Ia menegaskan, rasionalitas dalam pengambilan Keputusan oleh kekuasaan penting agar hukum di Indonesia tidak dijadikan alat untuk menghadirkan otokrasi legalisme, yaitu menggunakan hukum untuk memperkuat kekuasaan.   “Kerentanan penyelenggara negara jangan-jangan jantungnya pada kehilangan rasionalitas dan berpikir kritis tentang tindakan dan sikap yang diambil penyelenggara negara tadi. Sehingga kemudian, yang muncul bukan etika,” pungkasnya.    

Tag:  #penguatan #integritas #dinilai #penting #untuk #hadapi #lunturnya #etika #penyelenggara #negara