Dampak Psikologis Sindikat Penjualan Bayi, Ini Penjelasan Pakar IPB

Kasus sindikat penjualan bayi bukan hanya kejahatan terorganisasi, tetapi juga meninggalkan luka psikososial yang mendalam bagi anak maupun orang tuanya.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Kajian Gender dan Anak (PKGA) IPB University, Dr Yulina Eva Riany.

Anak berisiko mengalami krisis identitas

Dr Yulina menjelaskan, anak yang dijual atau dipisahkan dari orang tua biologis berpotensi mengalami krisis identitas karena tidak mengetahui asal-usulnya.

Kondisi ini dapat menghambat proses pembentukan jati diri, terutama pada masa remaja hingga dewasa awal.

"Dalam teori perkembangan sosial Erikson, masa remaja adalah fase krusial pembentukan identitas. Ketika tidak tahu siapa dirinya dan dari mana berasal, remaja akan mengalami kebingungan mendalam yang berdampak jangka panjang,” ujarnya Dr Yulina dikutip dari laman IPB University, Senin (17/11/2025).

Dampak emosional dan sosial

Ketidakjelasan asal-usul juga dapat menimbulkan perasaan hampa, rendahnya rasa memiliki, serta kesulitan menjalin relasi intim.

Dalam konteks budaya Indonesia yang sangat menekankan garis keturunan, anak korban penjualan bayi bahkan dapat menghadapi stigma dan diskriminasi, misalnya dalam proses pernikahan atau administrasi hukum.

Trauma berat pada orangtua

Dampak serupa dirasakan orang tua yang kehilangan anak secara paksa.

Menurut Dr Yulina, mereka berisiko mengalami rasa bersalah, stres berat, depresi, hingga Post Traumatic Stress Disorder (PTSD).

Tekanan ekonomi kerap membuat mereka rentan dan mudah terjerumus dalam jaringan sindikat tanpa memahami konsekuensinya.

canva.com ilustrasi bayi baru lahir.

Ikatan emosional yang terganggu

Mengutip Attachment Theory oleh Bowlby dan Ainsworth, Dr Yulina menjelaskan bahwa pemisahan bayi dari orang tua biologis dapat menghambat pembentukan secure attachment, yaitu ikatan emosional yang aman dan stabil.

Anak yang kemudian berpindah tangan berkali-kali bahkan lebih rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan perdagangan manusia lainnya.

Perlu kolaborasi lintas sektor

Untuk mencegah dan menangani kasus-kasus ini, Dr Yulina menilai perlunya kerja sama lintas sektor.

Ini mencakup aparat penegak hukum, lembaga sosial, tenaga kesehatan, hingga lembaga perlindungan anak seperti Komnas PA dan KPAI.

Ia menekankan pentingnya memanfaatkan teknologi, seperti registrasi kelahiran terpadu dan verifikasi biometrik, guna menekan praktik pemalsuan identitas bayi.

Kerja sama internasional dan penegakan hukum ramah anak

Dr Yulina juga mendorong kerja sama dengan lembaga internasional seperti UNICEF dan Interpol untuk mengusut jaringan perdagangan bayi lintas negara.

Ia menegaskan bahwa penegakan hukum perlu berbasis child-sensitive justice dan didukung layanan rehabilitasi psikososial yang berorientasi pada pemulihan trauma.

Komunitas sebagai garda terdepan

Di tingkat akar rumput, masyarakat dapat berperan besar melalui konsep community-based child protection (CBCP).

"Tokoh agama, kader posyandu, hingga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bisa menjadi garda terdepan. Mereka dapat membantu mendeteksi indikasi adopsi ilegal dan aktivitas klinik persalinan yang tidak resmi," jelasnya.

Edukasi dan kampanye publik

Menurut Dr Yulina, kampanye publik harus dilakukan terus-menerus melalui media sosial, televisi, sekolah, hingga lingkungan keluarga.

Materi seputar hak anak dan bahaya perdagangan manusia sebaiknya masuk dalam kurikulum pendidikan dan program parenting.

"Nilai-nilai lokal dan agama dapat menjadi penguat kesadaran kolektif. Keluarga dan komunitas adalah benteng pertama melawan sindikat ini," ungkapnya.

Penguatan sistem perlindungan anak

Upaya preventif disebut perlu mencakup edukasi pengasuhan, dukungan ekonomi bagi keluarga rentan, serta pembentukan early warning system di tingkat RT/RW.

Kelompok masyarakat seperti PKK, posyandu, dan karang taruna dapat berperan dalam menciptakan sistem perlindungan informal yang efektif.

Tag:  #dampak #psikologis #sindikat #penjualan #bayi #penjelasan #pakar