AS, Inggris, dan PBB Pertimbangkan Hapus HTS dari Daftar Kelompok Teroris Pasca-Kejatuhan Assad
Pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS) Abu Mohammed al-Julani berbicara kepada orang banyak di Masjid Ummayad di Damaskus, setelah pemberontak Suriah mengumumkan bahwa mereka telah menggulingkan Presiden Bashar al-Assad, pada Minggu, 8 Desember 2024. - AS, Inggris, dan PBB tengah mempertimbangkan untuk menghapus Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dari daftar kelompok teroris asing. 
15:40
12 Desember 2024

AS, Inggris, dan PBB Pertimbangkan Hapus HTS dari Daftar Kelompok Teroris Pasca-Kejatuhan Assad

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden yang akan segera berakhir tengah mempertimbangkan untuk menghapus Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dari daftar kelompok teroris asing.

Pembicaraan mengenai langkah ini terungkap melalui laporan NBC News yang mengutip dua pejabat AS yang tidak disebutkan namanya serta seorang mantan pejabat senior.

Pembicaraan ini dianggap penting, karena dapat membuka jalan bagi dunia internasional untuk lebih berinteraksi dengan pemerintah baru yang terbentuk setelah kejatuhan Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Menurut mantan pejabat yang memberikan informasi kepada NBC News, keputusan ini masih dalam tahap awal.

Akan tetapi pihak AS berencana untuk segera mencabut label "teroris" dari HTS

Kelompok ini sebelumnya dikenal sebagai cabang al-Qaeda di Suriah, namun telah memutuskan hubungan dengan al-Qaeda pada tahun 2016.

Jika keputusan ini diteruskan, salah satu dampaknya adalah penghapusan hadiah sebesar USD 10 juta yang diberikan AS untuk penangkapan pemimpin HTS, Abu Mohammad al-Julani (nama asli: Ahmed al-Sharaa).

Keputusan ini juga dapat berdampak pada hubungan internasional yang lebih luas, mengingat posisi HTS dalam konflik Suriah.

PBB Pertimbangkan Hapus HTS dari Daftar Teroris

Utusan Khusus PBB untuk Suriah, Geir Pedersen, menyatakan bahwa PBB dapat menghapus Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dari daftar kelompok teroris, jika mereka dapat menunjukkan inklusivitas dalam proses pembentukan pemerintahan Suriah yang baru.

Dikutip dari The New Arab dan Reuters, hal ini seiring dengan langkah perubahan besar yang terjadi pasca-kejatuhan Presiden Bashar al-Assad, di mana pemberontak HTS berhasil menguasai ibu kota Damaskus.

Pedersen menambahkan bahwa keputusan tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan HTS untuk menjaga stabilitas dan mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta memperlihatkan komitmennya terhadap pembangunan pemerintahan yang lebih inklusif dan adil bagi semua pihak di Suriah.

Jika kelompok ini dapat memenuhi kriteria tersebut, langkah penghapusan label teroris mungkin akan dipertimbangkan oleh PBB dalam waktu dekat.

Pembentukan Pemerintahan Baru di Suriah

HTS selama ini telah memimpin pemberontakan yang berusaha menggulingkan pemerintahan Bashar al-Assad.

Setelah serangan cepat pada Minggu lalu, pasukan pemberontak HTS berhasil menguasai ibu kota Damaskus, yang menjadi titik balik penting dalam perang saudara Suriah.

Mengingat perubahan besar yang terjadi di Suriah, pejabat AS menganggap langkah ini perlu dipertimbangkan dengan hati-hati.

Pada saat yang sama, AS ingin memperoleh persetujuan dari negara-negara di kawasan tersebut mengenai dasar pembentukan pemerintahan baru yang lebih inklusif.

Pemerintah Inggris juga mengungkapkan bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk menghapus HTS dari daftar teroris.

Menteri Keamanan Nasional Inggris, Pat McFadden menyatakan bahwa keputusan tersebut kemungkinan akan diambil dalam waktu dekat, mengingat perkembangan situasi di lapangan yang semakin cepat.

McFadden mengatakan kepada BBC Radio 4 bahwa keputusan ini perlu diambil dengan cepat untuk memastikan stabilitas yang lebih baik di Suriah pasca-kejatuhan rezim Assad.

HTS dan Perubahan dalam Sikap Politik

Pemimpin HTS, Abu Mohammad al-Julani, telah berusaha menjauhkan kelompoknya dari sejarah masa lalu dengan al-Qaeda.

Dalam beberapa wawancara terbaru, termasuk dengan CNN, al-Julani menegaskan bahwa tujuan kelompoknya adalah untuk membangun Suriah sebagai negara yang lebih stabil dan berbasis pada pemerintahan yang lebih inklusif.

Pernyataan ini memberikan harapan bahwa HTS mungkin dapat beradaptasi dengan norma internasional, meski banyak pihak yang masih skeptis dengan niat kelompok ini.

Al-Julani juga telah menyatakan bahwa kelompoknya menghormati hak-hak rakyat dan minoritas di Suriah, suatu hal yang mendapat perhatian lebih dari negara-negara internasional.

Namun, banyak pihak yang menegaskan bahwa meski kata-kata tersebut terdengar menjanjikan, tindakan kelompok ini di masa depan yang akan benar-benar menentukan sikap dunia terhadap mereka.

Pemerintah AS sendiri menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan menilai berdasarkan kata-kata, tetapi juga berdasarkan tindakan nyata kelompok ini ke depan.

Reaksi Dunia Internasional

Di Eropa, Uni Eropa (UE) menyatakan bahwa mereka belum melakukan kontak dengan HTS dan akan menilai lebih lanjut berdasarkan kata-kata dan tindakan kelompok tersebut.

Juru bicara Uni Eropa menyebutkan bahwa keputusan untuk mencabut sanksi dari HTS akan bergantung pada evaluasi yang lebih mendalam mengenai perilaku kelompok tersebut dalam beberapa bulan mendatang.

Sementara itu, AS, meskipun terbuka untuk kemungkinan berkomunikasi dengan kelompok yang telah menguasai Damaskus, tetap menjaga kehati-hatian.

Koordinator Dewan Keamanan Nasional AS untuk Komunikasi Strategis, John Kirby menyatakan bahwa ini adalah "periode ketidakpastian" dan Washington akan terus memantau perkembangan di lapangan.

Meskipun AS mengakui bahwa beberapa kelompok pemberontak, termasuk HTS, telah mengeluarkan pernyataan positif, mereka tetap waspada dengan potensi risiko yang ada.

Risiko dan Ketidakpastian Pasca Kejatuhan Assad

Kehadiran HTS sebagai kekuatan utama pasca-kejatuhan Assad telah memunculkan potensi perubahan besar di Suriah.

Perang saudara yang telah berlangsung lebih dari satu dekade telah mengubah wajah negara ini, dengan terlibatnya berbagai kekuatan asing dan kelompok jihadis.

Presiden AS Joe Biden menilai pengambilalihan Damaskus oleh pemberontak sebagai “tindakan keadilan yang mendasar".

Namun ia juga mengingatkan akan adanya "risiko dan ketidakpastian" yang masih mengancam kawasan tersebut.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

Editor: Garudea Prabawati

Tag:  #inggris #pertimbangkan #hapus #dari #daftar #kelompok #teroris #pasca #kejatuhan #assad

KOMENTAR