Rusia dan AS Kompak Kawal Pemerintahan Baru Suriah pasca Rezim Assad Runtuh

Pemandangan unik terjadi pada sidang tertutup antara anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) pada Senin (9/12/2024).

Sidang tersebut digelar DK PBB untuk membahas respons mereka terkait langkah pemberontakan di Suriah pimpinan kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang menggulingkan rezim Bashar al-Assad pada akhir pekan lalu.

Adapun agenda dari sidang tersebut adalah penyusunan sikap dan pernyataan resmi PBB terkait pemberontakan Suriah.

Beda dari biasanya, dua anggota negara yang sering bersiteru di DK PBB yakni Amerika Serikat (AS) dan Rusia justru terlihat kompak menanggapi transisi pergantian pemerintahan di Suriah.

Hal ini diutarakan oleh diplomat AS dan Rusia yang ikut menghadiri pertemuan pada hari Senin tersebut.

"Dewan Keamanan PBB, pada dasarnya sepakat untuk terus menjaga keutuhan wilayah dan persatuan Suriah, memastikan perlindungan warga sipil, dan memastikan bantuan kemanusiaan menjangkau penduduk yang membutuhkan," kata Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia.

Dikutip dari Reuters, hal senada juga disampaikan oleh duta besar perwakilan AS di PBB, Robert Wood.

"Ini adalah momen luar biasa bagi rakyat Suriah," kata Wood usai menghadiri rapat DK PBB yang beranggotakan 15 negara tersebut.

Wood mengonfirmasi bahwa sebagian besar anggota DK PBB sepakat untuk terus mengawal pemerintahan baru di Suriah.

"Saat ini, kami benar-benar fokus untuk melihat bagaimana situasi berkembang. Apakah bisa ada otoritas pemerintahan di Suriah yang menghormati hak dan martabat rakyat Suriah?" ungkap Wood kepada wartawan.

Menanggapi ucapan Wood dan ia, Nebenzia mengaku, pihaknya sama-sama tak menduga betapa cepatnya rezim Bashar al-Assad runtuh pada akhir pekan lalu.

"Semua orang terkejut, semua orang, termasuk anggota dewan. Jadi, kita harus menunggu, melihat, dan mengevaluasi bagaimana situasi akan berkembang," kata Nebenzia.

Sementara itu,  Duta Besar China untuk PBB, Fu Cong, juga turut buka suara terkait hasil pertemuan antara anggota DK PBB.

Mengamini ucapan Wood dan Nebenzia, Fu Cong menilai saat ini fokus PBB adalah mengawal pemerintahan yang baru serta menstabilkan kembali kondisi Suriah.

"Situasi di Suriah perlu distabilkan, harus ada proses politik yang inklusif, dan juga tidak boleh ada kebangkitan kembali dari kekuatan teroris," ungkap Cu Fong.

Meski pihak PBB mengaku ingin mengawal pemerintahan baru di Suriah, tapi para diplomat yang datang mengaku masih belum mau membahas penghapusan status HTS dari daftar sanksi DK PBB.

Seperti yang diketahui sebelumnya, serangan pemberontak yang menggulingkan Assad tersebut dipimpin oleh kelompok HTS pimpinan Abu Mohammad al-Julani.

HTS mulanya dikenal sebagai sayap resmi organisasi al-Qaeda di Suriah hingga akhirnya memutus hubungan pada 2016. 

Meskipun sudah tak terafiliasi dengan al-Qaeda, kelompok HTS hingga saat ini masih termasuk dalam daftar organisasi yang disanksi Dewan Keamanan PBB.

Diplomat Suriah di Seluruh Dunia Bekerja Normal seperti Hari Biasa

Sekelompok pria mengibarkan bendera oposisi di kedubes Suriah di Moskow, sehari setelah pemerintahan Bashar al-Assad di Damaskus runtuh di sabotase kelompok pemberontak Hayat Tahrir al-Sham (HTS) (Al Jazeera)

Kesepakatan cepat antar anggota DK PBB untuk mengawal rezim baru di Suriah ini tak terlepas dari "mulusnya" transisi pemerintahan sementara mereka pasca Bashar al-Assad digulingkan.

Hal ini bisa terlihat dalam pernyataaan Duta Besar Suriah untuk PBB, Koussay Aldahhak saat ditemui sejumlah wartawan di luar tempat sidang DK PBB.

Jauh dari kesan kacau, Koussay mengatakan kepada wartawan bahwa saat ini diplomat mereka di seluruh dunia telah menerima komunikasi dan instruksi terbaru dari Damaskus terkait transisi pemerintahan yang baru.

Pada dasarnya Diplomat Suriah di seluruh penjuru dunia diinstruksikan untuk terus menjalankan tugas mereka seperti biasanya.

Tak adanya perubahan drastis ini disepakati baik oleh kubu pemberontakan maupun incumbent guna menjaga institusi negara selama masa transisi.

"Saat ini kami menunggu pemerintahan baru, tetapi sementara itu kami melanjutkan dengan pemerintahan dan kepemimpinan saat ini," katanya.

Koussay mengatakan bahwa instruksi yang diberikan untuk semua kedutaan Suriah di luar negeri tersebut datangnya dari perintah Menteri Luar Negeri Suriah, Bassam Sabbagh, yang diangkat oleh Bashar al-Assad.

"Kami bersama rakyat Suriah. Kami akan terus membela dan bekerja untuk rakyat Suriah. Jadi, kami akan melanjutkan pekerjaan kami sampai pemberitahuan lebih lanjut," katanya kepada wartawan di luar dewan.

"Rakyat Suriah berharap untuk membangun negara yang bebas, setara, berdasarkan supremasi hukum, demokrasi, dan kami akan bekerja sama untuk membangun kembali negara kami, memperbaiki yang telah hancur, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi Suriah," tambahnya.

(Tribunnews.com/Bobby)

Tag:  #rusia #kompak #kawal #pemerintahan #baru #suriah #pasca #rezim #assad #runtuh