Penyebab Utama PBB Hampir Bangkrut: Iuran Anggota

– Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berada di ambang krisis keuangan serius akibat tunggakan iuran negara anggota yang terus membengkak dan ketidakpastian arus kas operasional.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa organisasi dunia itu bahkan berpotensi kehabisan dana operasional pada Juli 2026 apabila kondisi tersebut tidak segera dibenahi.

Peringatan itu disampaikan Guterres dalam surat kepada negara-negara anggota PBB pada Jumat (30/1/2026).

Baca juga: PBB Terancam Bangkrut, Dana Operasional Segera Habis

Surat itu dikeluarkan di tengah persoalan anggaran kronis yang telah lama membelit organisasi internasional tersebut, sebagaimana dilansir AFP.

Guterres menjelaskan, akar persoalan keuangan PBB terletak pada sejumlah negara anggota yang tidak membayar kontribusi wajib secara penuh atau tidak melunasinya tepat waktu.

Kondisi tersebut memaksa PBB menerapkan pembekuan perekrutan pegawai serta melakukan pemangkasan anggaran di berbagai sektor operasional.

"Entah semua negara anggota menghormati kewajiban mereka untuk membayar secara penuh dan tepat waktu, atau negara anggota harus secara mendasar merombak aturan keuangan kami untuk mencegah keruntuhan keuangan yang akan segera terjadi," tulis Guterres.

Baca juga: Tak Mau PBB Disaingi, Presiden Brasil dan Perancis Sindir Dewan Perdamaian Gaza

Dia menegaskan, kondisi keuangan PBB saat ini tidak berkelanjutan dan menempatkan organisasi tersebut dalam risiko struktural yang semakin besar.

"Arah perkembangan saat ini tidak berkelanjutan. Hal ini membuat organisasi rentan terhadap risiko keuangan struktural," lanjutnya dalam surat itu.

Data keuangan PBB menunjukkan bahwa meskipun lebih dari 150 negara anggota telah membayar iuran, organisasi tersebut menutup tahun 2025 dengan tunggakan sebesar 1,6 miliar dollar AS atau sekitar Rp 26 triliun.

Jumlah tersebut tercatat lebih dari dua kali lipat dibandingkan total tunggakan pada 2024.

Besaran tunggakan itu juga hanya terpaut sekitar 600 juta dollar AS dari iuran Dewan Perdamaian yang diluncurkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang mencapai 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 16,7 triliun.

Baca juga: Xi Jinping dan Presiden Brasil Bersatu Dukung PBB, Lawan Dewan Perdamaian Trump?

Tekanan likuiditas

Selain tunggakan iuran, PBB menghadapi tekanan likuiditas tambahan berupa kewajiban mengembalikan dana yang tidak terpakai kepada negara anggota.

Juru bicara Guterres Farhan Haq mengatakan dalam konferensi pers bahwa kewajiban tersebut semakin memperparah kondisi kas organisasi.

Guterres pun menyinggung persoalan itu dalam suratnya dengan nada frustrasi.

"Kami terjebak dalam siklus Kafkaesque; diharapkan mengembalikan uang tunai yang tidak ada," tulisnya.

Baca juga: Bentuk Dewan Perdamaian Gaza, Donald Trump Ingin Saingi PBB?

Dia memperingatkan bahwa tanpa peningkatan signifikan dalam pembayaran iuran, PBB tidak akan mampu menjalankan anggaran program reguler 2026 yang telah disetujui pada Desember 2025.

"Realitas praktisnya sangat jelas: kecuali jika pengumpulan dana meningkat secara drastis, kami tidak dapat sepenuhnya melaksanakan anggaran program 2026," tulis Guterres.

"Lebih buruk lagi, berdasarkan tren historis, dana kas anggaran reguler dapat habis pada Juli," tambahnya.

Dewan Keamanan PBB buntu

Tekanan keuangan PBB terjadi bersamaan dengan dinamika politik global yang semakin kompleks, termasuk kebuntuan di Dewan Keamanan PBB.

Badan pengambil keputusan tertinggi PBB itu disebut lumpuh akibat ketegangan antara AS, Rusia, dan China yang sama-sama memiliki hak veto.

Baca juga: PBB Tuding AS Lebih Percaya Kekuasaannya daripada Hukum Internasional

Kondisi tersebut diperparah oleh kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump yang dalam beberapa bulan terakhir memangkas pendanaan untuk sejumlah badan PBB serta menolak atau menunda pembayaran kontribusi wajib.

Trump juga berulang kali mempertanyakan relevansi PBB dan mengkritik prioritas organisasi tersebut di panggung internasional.

Bulan ini, Trump bahkan meluncurkan Dewan Perdamaian yang oleh para pengkritiknya dinilai berpotensi menjadi tandingan PBB.

Dalam konteks itu, Guterres turut menyoroti pemangkasan besar-besaran bantuan pembangunan dan kemanusiaan oleh Amerika Serikat melalui kebijakan "America First", yang ia sebut sebagai bagian dari persoalan global yang lebih luas.

Baca juga: Kritik Pakar soal Indonesia Jadi Presiden Dewan HAM PBB

Tag:  #penyebab #utama #hampir #bangkrut #iuran #anggota