Anggota DPR Usulkan 5 Kebijakan Ekologis Pascabencana Sumatera, Apa Saja?

- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Azis Subekti mengusulkan sejumlah kebijakan berbasis ekologis pascabencana Sumatera.

Azis mengatakan, banjir dan longsor yang terjadi bukan peristiwa alam yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari relasi panjang antara manusia dan ruang hidupnya.

"Degradasi hulu sungai, penurunan daya serap tanah, alih fungsi lahan yang tak terkendali, serta pemukiman yang dipaksa bertahan di zona rawan," kata Azis, dalam keterangannya, Sabtu (31/1/2026).

Dari data yang diperolehnya, skala kerusakan pascabencana Sumatera tidak kecil.

Baca juga: 26 Sumur Bor Rampung Dibangun untuk Korban Banjir Sumatera Barat

Ada ratusan ribu rumah rusak, ribuan fasilitas publik lumpuh, dan puluhan desa hilang dari peta.

Azis mengeklaim, pemerintah telah bergerak cepat melalui tanggap darurat, pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta dukungan fiskal yang signifikan.

Namun, lanjut Azis, pengalaman panjang penanganan bencana di negeri ini mengajarkan bahwa kecepatan tidak selalu berbanding lurus dengan ketepatan arah.

Ia menambahkan, kesalahan yang paling sering berulang adalah memandang rehabilitasi dan rekonstruksi semata sebagai proyek pembangunan fisik.

"Rumah dibangun kembali, jalan diperbaiki, jembatan ditegakkan ulang, tetapi lanskap ekologis yang rusak dibiarkan apa adanya. Akibatnya, bencana yang sama datang kembali, dengan daya rusak yang sering kali lebih besar," tutur Azis.

Oleh karena itu, ia mengusulkan ada lima langkah kebijakan operasional berbasis ekologi yang perlu ditegaskan.

Pertama, restorasi daerah aliran sungai (DAS) harus menjadi proyek utama, bukan tambahan.

Baca juga: Prajurit TNI yang Tuduh Penjual Es Gabus Jualan Pakai Spons Resmi Ditahan

"Pemulihan pascabencana tidak cukup dengan normalisasi sungai di hilir. Negara harus berani memindahkan fokus ke hulu: rehabilitasi hutan, pengendalian pembukaan lahan, dan penataan ulang ruang tangkap air. Tanpa ini, rumah yang dibangun hari ini hanya menunggu banjir berikutnya," ucap dia.

Kedua, rekonstruksi hunian wajib berbasis peta risiko ekologis terbaru.

Menurut Azis, relokasi tidak boleh sekadar memindahkan warga dari satu titik ke titik lain yang sama-sama rawan.

"Setiap keputusan relokasi harus didasarkan pada kajian geologi, hidrologi, dan perubahan iklim lokal. Ini berarti ada wilayah yang harus dikosongkan secara permanen, keputusan yang tidak populer, tetapi jauh lebih jujur dan berkelanjutan," kata Azis.

Azis juga mengusulkan pemulihan ekonomi desa harus dikaitkan dengan ekologi lokal.

Ia menyebut, BUMDes dan pasar desa yang rusak tidak cukup dibangun kembali secara fisik, tetapi arah usahanya perlu disesuaikan dengan daya dukung lingkungan.

"Pertanian yang lebih adaptif terhadap banjir, perikanan yang tidak merusak pesisir, serta usaha jasa lingkungan seperti pengelolaan air, hutan desa, dan ekowisata berbasis komunitas. Tanpa itu, pemulihan ekonomi akan rapuh dan mudah runtuh oleh guncangan berikutnya," tutur dia.

Baca juga: Terus Berkurang, Jumlah Pengungsi Bencana Sumatera Kini 111.788 Orang

Keempat, perlindungan kawasan pesisir dan pulau kecil terluar harus dipercepat sebagai bagian dari kedaulatan ekologis.

Sebab, abrasi yang menggerus daratan bukan hanya mengancam rumah warga, tetapi juga menghilangkan batas fisik negara.

"Infrastruktur pengaman pantai harus dipadukan dengan rehabilitasi mangrove dan tata ruang pesisir yang ketat. Mengabaikan ini sama artinya membiarkan wilayah negara hilang perlahan," tutur dia.

Kelima, ia menilai indikator pemulihan pascabencana harus memasukkan variabel ekologis.

Azis mengatakan, selama ini, pemulihan diukur dari berfungsinya layanan pemerintahan dan infrastruktur dasar.

Hal itu memang penting, tetapi tidak cukup.

"Pemulihan sejati juga harus diukur dari pulihnya fungsi lingkungan, kualitas air, stabilitas tanah, tutupan vegetasi, dan berkurangnya risiko bencana ulang. Tanpa indikator ini, laporan pemulihan akan tampak baik di atas kertas, tetapi rapuh di lapangan," lanjut dia.

Politikus Partai Gerindra ini juga mengatakan, penajaman ekologi ini juga harus berjalan seiring dengan penguatan tata kelola.

Dia menambahkan, transparansi bukan hanya soal siapa menerima bantuan, tetapi juga mengapa suatu wilayah dibangun kembali dan wilayah lain tidak.

Baca juga: BNPB: Gayo Lues Aceh Butuh 2.659 Hunian Sementara Korban Banjir

"Data yang sudah dikumpulkan secara by name by address perlu ditautkan dengan by location by risk," ucap Azis.

Pada akhirnya, kata Azis, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana adalah ujian kedewasaan negara.

Azis mengatakan, membangun kembali lebih baik bukan berarti membangun lebih besar dan lebih cepat, melainkan membangun lebih bijak, selaras dengan batas-batas ekologis yang selama ini kita langgar.

"Jika setelah air surut negara kembali ke titik nol, maka bencana berikutnya tinggal menunggu waktu. Tetapi, jika pemulihan dijadikan momentum koreksi arah, maka dari puing dan lumpur, kepercayaan warga pada negara bisa tumbuh kembali, lebih kuat, lebih jujur, dan lebih berkelanjutan," imbuh dia.

Tag:  #anggota #usulkan #kebijakan #ekologis #pascabencana #sumatera #saja