Hamas Minta Rusia Tekan Presiden Palestina Menuju Pembentukan Pemerintahan Persatuan Pascaperang

Kelompok militan Palestina, Hamas, ingin Rusia mendesak Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk memulai perundingan mengenai pemerintahan persatuan untuk Gaza pascaperang.

Hal itu diungkapkan oleh seorang pejabat senior Hamas kepada kantor berita negara Rusia, RIA, setelah perundingan di Moskow.

Mousa Abu Marzouk, seorang anggota politbiro Hamas, bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Bogdanov, di Moskow.

"Kami membahas isu-isu yang terkait dengan persatuan nasional Palestina dan pembentukan pemerintahan yang akan memerintah Jalur Gaza setelah perang," kata Marzouk seperti dikutip oleh RIA.

Marzouk mengatakan bahwa Hamas telah meminta Rusia untuk mendorong Abbas, yang menghadiri pertemuan puncak BRICS di Kazan, untuk memulai negosiasi tentang pemerintahan persatuan.

Abbas adalah kepala Otoritas Palestina (PA), badan pemerintahan wilayah Palestina yang diduduki.

PA dibentuk tiga dekade lalu berdasarkan perjanjian perdamaian sementara yang dikenal sebagai Kesepakatan Oslo.

PA menjalankan pemerintahan terbatas atas sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki, yang diinginkan Palestina sebagai inti negara merdeka di masa depan.

PA dikendalikan oleh faksi politik Fatah, pimpinan Abbas.

Presiden Rusia Vladimir Putin berjabat tangan dengan Presiden Negara Palestina Mahmoud Abbas sebelum dimulainya KTT BRICS XVI di kota Kazan, barat daya Rusia, pada Rabu (23/10/2024). (Kristina Kormilitsyna/Handout/brics-russia2024.ru)

PA telah lama memiliki hubungan yang tegang dengan Hamas, gerakan yang menguasai Gaza.

Kedua faksi tersebut sempat terlibat perang singkat sebelum Fatah diusir dari wilayah Gaza pada tahun 2007.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah menyatakan penentangan keras terhadap keterlibatan PA dalam mengelola Gaza.

Rencana Netanyahu Terhadap Gaza setelah Perang

Dilansir Al Jazeera, pada 3 Mei 2024, Netanyahu menerbitkan rencana pascaperang untuk Gaza.

Menurut rencana tersebut, warga Palestina di Gaza disebut akan menikmati kemakmuran yang tak tertandingi.

Investasi besar-besaran telah digariskan, termasuk pelabuhan bebas, energi surya, pembuatan mobil listrik, dan masyarakat yang diuntungkan dari ladang gas Gaza yang baru ditemukan.

Skema itu akan terjadi dalam tiga tahap, dari “tanggal kemenangan” yang tidak ditentukan hingga tahun 2035.

Warga Palestina di Gaza akan menjalankan rencana tersebut, dengan diawasi oleh koalisi negara-negara Arab.

Koalisi tersebut meliputi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Bahrain, Yordania, dan Maroko.

Secara politis, setelah Gaza “dideradikalisasi” dan trauma perang “dilupakan,” Gaza akan bergabung dengan Tepi Barat yang diduduki, yang saat ini berada di bawah administrasi PA, dan mengakui Israel melalui Perjanjian Abraham.

Namun, Israel akan mempertahankan hak untuk bereaksi terhadap apa pun yang dilihatnya sebagai “ancaman keamanan” dari Gaza.

Setelah berhasil, skema tersebut dapat diluncurkan di seluruh Suriah, Yaman, dan Lebanon.

Apakah rencana Netanyahu realistis?

Pada tanggal 2 Mei 2024, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa pembangunan kembali Gaza akan menjadi upaya rekonstruksi pascaperang terbesar sejak berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945.

Menurut Program Pembangunan PBB, sekitar 70 persen dari semua perumahan telah hancur.

Di luar trauma yang dialami oleh penduduk daerah kantong itu, Gaza akan membutuhkan sedikitnya $40-$50 miliar untuk membangun kembali.

Namun, tidak ditemukan adanya perkiraan biaya untuk rencana Netanyahu tersebut.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

Tag:  #hamas #minta #rusia #tekan #presiden #palestina #menuju #pembentukan #pemerintahan #persatuan #pascaperang