Trump Rayakan Ulang Tahun dengan Demo “No Kings”, Pertimbangkan Larangan Perjalanan

– Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump merayakan ulang tahunnya ke-79 dalam suasana yang jauh dari meriah. Pada 14 Juni lalu, jutaan warga AS turun ke jalan dalam aksi demonstrasi nasional bertajuk “No Kings” sebagai bentuk penolakan terhadap gaya kepemimpinannya yang dinilai otoriter.

Dikutip dari The Washington Post, Minggu (15/6), aksi protes berlangsung di lebih dari 2.000 kota di seluruh AS. Warga dari berbagai komunitas berkumpul untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka atas kebijakan dan pendekatan Trump terhadap isu-isu domestik dan internasional.

Demonstrasi ini terjadi hanya beberapa jam setelah insiden penembakan terhadap dua politisi Demokrat dan pasangan mereka di Minnesota. Gubernur Tim Walz menyebut insiden tersebut sebagai serangan yang bermotif politik.

Ketegangan semakin meningkat setelah sebelumnya Trump mengerahkan pasukan garda nasional dan marinir ke Los Angeles. Langkah itu diambil untuk menindak unjuk rasa yang menolak kebijakan deportasi yang dilakukan pemerintah, namun justru berujung ricuh.

Di tengah gelombang protes tersebut, Trump dikabarkan sedang mempertimbangkan langkah kontroversial baru. Berdasarkan memo internal yang diperoleh The Washington Post, pemerintah AS tengah menyiapkan perluasan daftar negara yang dikenai pembatasan perjalanan.

Memo itu, ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dikirimkan kepada para diplomat asing di AS pada Sabtu lalu. Isinya menyebutkan bahwa 36 negara tambahan berpotensi masuk daftar pembatasan visa, larangan perjalanan, atau pembatasan lainnya.

Beberapa negara yang masuk daftar tersebut adalah Mesir, Djibouti, Ethiopia, Ghana, Nigeria, Sudan Selatan, dan Zimbabwe. Memo juga mencantumkan negara-negara Asia seperti Bhutan, Kamboja, Kirgistan, dan Suriah, serta negara di kawasan Pasifik seperti Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu.

Alasan pembatasan tersebut bermacam-macam. Antara lain, pemerintah negara-negara itu dinilai tidak memiliki otoritas yang kooperatif untuk memverifikasi identitas warganya, atau sebagian besar warganya disebut kerap melanggar aturan visa di AS.

Namun, memo itu juga membuka ruang negosiasi. Negara-negara yang bersedia menerima warga negara pihak ketiga yang dideportasi dari AS dapat diberikan kelonggaran.

Pemerintah AS memberi batas waktu hingga Rabu (18/6) pukul 8 waktu setempat kepada negara-negara tersebut untuk menyerahkan rencana awal guna memenuhi persyaratan baru. Jika tidak, mereka bisa menghadapi konsekuensi pembatasan.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS enggan berkomentar terkait isi memo tersebut. Namun, mereka menegaskan bahwa peninjauan kebijakan visa terus dilakukan demi menjamin keamanan nasional dan memastikan kepatuhan terhadap hukum imigrasi.

 

Tag:  #trump #rayakan #ulang #tahun #dengan #demo #kings #pertimbangkan #larangan #perjalanan