Kenapa Trump Bekukan Dana Universitas Harvard Rp 36,5 Triliun?

- Pemerintah Amerika Serikat membekukan dana federal sebesar 2,2 miliar dollar AS (sekitar Rp 36,5 triliun) untuk Universitas Harvard pada Senin (14/4/2025), setelah universitas elite itu menolak serangkaian tuntutan dari Gedung Putih terkait penanganan anti-Semitisme di kampus.

Tuntutan tersebut dikeluarkan pada 3 April 2025 oleh pemerintahan Presiden Donald Trump, dan mencakup perubahan besar dalam sistem tata kelola, perekrutan, serta penerimaan mahasiswa baru di Harvard.

Salah satu poin yang paling disorot adalah permintaan untuk menutup kantor keberagaman dan menjalin kerja sama dengan otoritas imigrasi dalam penyaringan mahasiswa internasional.

Menanggapi hal ini, Presiden Harvard Alan Garber menegaskan bahwa pihak universitas tidak akan menyerahkan independensi akademiknya kepada pemerintah.

“Harvard tidak akan tunduk pada tekanan dari pemerintah dan tidak akan menyerahkan haknya untuk mengatur independensi akademiknya,” ujar Garber dalam surat kepada civitas akademika, dikutip kantor berita AFP, Selasa (15/4/2025).

Pembekuan dana dan tuntutan audit

Sebagai respons atas penolakan tersebut, Satuan Tugas Gabungan Trump untuk Memerangi Anti-Semitisme mengumumkan pembekuan dana hibah multi-tahun senilai 2,2 miliar dollar AS, serta kontrak pemerintah sebesar 60 juta dollar AS.

Pemerintah juga meminta Harvard melakukan audit internal atas pandangan mahasiswa dan staf fakultas, serta meninjau ulang kebijakan disiplin dan proses perekrutan.

“Harvard memperlihatkan pola pikir meresahkan yang sudah menjadi endemik di universitas-universitas bergengsi di negara ini,” demikian pernyataan dari satuan tugas tersebut.

“Sudah saatnya universitas elite melakukan perubahan yang nyata jika ingin terus mendapatkan dukungan dari pembayar pajak,” lanjut pernyataan itu.

Gelombang protes mahasiswa yang terjadi tahun lalu terkait perang di Gaza menjadi latar belakang meningkatnya tensi antara universitas dan pemerintah. Beberapa demonstrasi berujung bentrokan keras dengan aparat, termasuk aksi pro-Israel yang juga memicu ketegangan.

Pemerintahan Trump dan sejumlah anggota Partai Republik menuding sebagian aktivis kampus mendukung kelompok Hamas, yang dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh Pemerintah AS, dan dianggap bertanggung jawab atas serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023.

Pada Maret 2025, Departemen Pendidikan AS mengumumkan tengah menyelidiki lebih dari 60 kampus di seluruh negeri atas tuduhan diskriminasi dan pelecehan terhadap mahasiswa Yahudi.

Harvard teguh pada prinsip

Di tengah tekanan tersebut, Harvard tetap mempertahankan prinsip-prinsipnya.

“Kami akan terus terbuka terhadap informasi baru, tetapi tidak akan menerima tuntutan yang melampaui kewenangan sah pemerintah,” kata Garber.

Pernyataan ini turut mendapatkan dukungan dari sejumlah tokoh politik liberal, termasuk Senator Bernie Sanders dan pemimpin minoritas Senat, Chuck Schumer.

“Universitas lain harus mengikuti jejak Harvard dalam membela hak konstitusional mereka,” tulis Sanders di media sosial.

Sebaliknya, Anggota Kongres dari Partai Republik Elise Stefanik mengecam keras sikap Harvard dan menyebutnya sebagai “simbol kebusukan moral dalam pendidikan tinggi.”

Universitas MIT, yang juga terdampak kebijakan serupa, memilih untuk menggugat pemerintah. Mereka mengajukan tuntutan hukum guna menghentikan penghentian dana hibah yang menyokong lebih dari 1.000 anggota komunitas kampusnya.

Sementara itu, Harvard melaporkan pendapatan tahunan sekitar 6,5 miliar dollar AS (Rp 107 triliun), dengan surplus operasional mencapai 45 juta dollar AS pada tahun keuangan sebelumnya.

“Kami tidak akan membiarkan pihak manapun, apa pun partai politiknya, mendiktekan apa yang boleh kami ajarkan, siapa yang boleh diterima, atau bidang studi yang dapat kami tekuni,” tutup pernyataan universitas tersebut.

Tag:  #kenapa #trump #bekukan #dana #universitas #harvard #triliun