Anggota Parlemen Inggris Kecam Seruan Biadab Netanyahu yang Sarankan Negara Palestina di Tanah Saudi

Anggota parlemen dari Partai Buruh Inggris mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu karena menyarankan agar warga Palestina mendirikan negara di Arab Saudi dan bukan di tanah air mereka.

Riyadh telah menegaskan selama setahun terakhir bahwa jalur yang jelas menuju negara Palestina merupakan prasyarat untuk menjalin hubungan resmi dengan Israel, sebuah gagasan yang dicemooh Netanyahu dalam wawancaranya dengan Channel 14 Israel pada hari Kamis.

“Saudi dapat mendirikan negara Palestina di Arab Saudi; mereka punya banyak tanah di sana,” kata Netanyahu, menepis desakan kerajaan itu untuk mendirikan negara Palestina.

Dalam komentar yang disampaikan kepada Middle East Eye, Anggota Parlemen Partai Buruh Afzal Khan, wakil ketua Kelompok Parlemen Semua Partai Inggris untuk Muslim Inggris, menyebut usulan Netanyahu sebagai “biadab”.

"Warga Palestina tidak membutuhkan lebih banyak pengungsian. Mereka membutuhkan tanah air yang bebas," ungkapnya, seraya menambahkan, "Usulan biadab Netanyahu adalah pemindahan paksa penduduk dan rencana pembersihan etnis di Gaza."

Partai Buruh saat ini berkuasa, dan Khan mengumumkan bahwa pemerintah "telah menyatakan penolakan tegas terhadap rencana apa pun untuk menggusur warga Palestina. Kami berdiri teguh menentang pelanggaran hukum internasional yang mencolok tersebut".

Ia mendesak Netanyahu untuk “terlibat dengan rencana yang diusulkan Arab Saudi untuk memastikan warga Palestina dapat kembali ke negara Palestina yang merdeka dan memungkinkan terciptanya Israel yang aman”.

Anggota parlemen Partai Buruh lainnya, Kim Johnson, mengatakan kepada MEE bahwa komentar Netanyahu “tidak masuk akal dan menghina”.

“Masa depan Palestina harus ditentukan oleh rakyat Palestina, bukan ditentukan oleh kekuatan eksternal,” imbuhnya, seraya mendesak pemerintah untuk segera mengakui negara Palestina.

“Menteri luar negeri harus menolak usulan Netanyahu dengan tegas.”

Kantor luar negeri Inggris menolak mengomentari pernyataan Netanyahu, tetapi mengarahkan MEE pada pernyataan Perdana Menteri Keir Starmer pada hari Rabu bahwa Palestina "harus diizinkan untuk membangun kembali, dan kita harus bersama mereka dalam perjalanan menuju solusi dua negara".

Anggota parlemen independen Adnan Hussain juga menyerang komentar Netanyahu.

"Saya tidak menganggap perkataan seorang penjahat perang yang surat perintah penangkapannya ditulis atas namanya harus diberi kredibilitas atau kepentingan yang tinggi," katanya kepada MEE.

“Mimpinya tentang pemindahan massal rakyat Palestina merupakan pengakuannya atas keinginannya untuk melakukan kejahatan perang yang lebih mengerikan,” lanjutnya, seraya menambahkan, “Inggris harus memainkan perannya dalam mengakui dan menegakkan hak dan prinsip yang ditetapkan dengan jelas dalam hukum internasional.”

Perkembangan terkini ini terjadi saat Arab Saudi dan Israel tampaknya semakin menjauh dari normalisasi hubungan – lebih dari setahun setelah pejabat AS mengklaim kesepakatan sudah dekat.

Chris Doyle, ketua Council for Arab-British Understanding, mengatakan kepada MEE bahwa perdana menteri Israel tampaknya “menentang Saudi untuk menyampaikan maksudnya”.

"Ia mencoba menunjukkan sikap negosiasi bahwa ia tidak putus asa untuk mencapai kesepakatan dengan Arab Saudi," kata Doyle, seraya menambahkan, "Namun ia menginginkan kesepakatan. Ia menginginkan perjanjian bersejarah yang akan memisahkan Arab Saudi dari perjuangan Palestina."

Netanyahu menyampaikan pernyataan tersebut saat melakukan kunjungan resmi kenegaraan ke AS, beberapa hari setelah Presiden Donald Trump mengumumkan rencananya pada hari Selasa untuk mengusir warga Palestina dari Gaza dan menjadikan daerah kantong itu sebagai “Riviera Mediterania”, dengan AS mengambil alih wilayah tersebut.

Trump mengklaim bahwa Arab Saudi tidak memaksakan negara Palestina sebagai syarat normalisasi, sehingga mendorong Kementerian Luar Negeri Saudi mengeluarkan pernyataan pada pukul 4 pagi yang menegaskan bahwa sikap kerajaan terhadap negara Palestina adalah “tegas dan tidak tergoyahkan”.

Doyle mengatakan Riyadh menyadari "mereka tidak mampu meninggalkan Palestina saat ini, di dalam negeri jika tidak ada alasan lain. Kemarahannya akan sangat ekstrem."

Andreas Krieg, seorang profesor madya di Departemen Studi Pertahanan King's College London, setuju.

"Saya kira Saudi tidak memandang normalisasi sebagai sesuatu yang realistis dengan adanya pemerintahan Israel saat ini," katanya kepada MEE.

“Ini adalah komentar politik yang dibuat oleh Netanyahu untuk menenangkan basisnya, yang khawatir bahwa Netanyahu harus membuat konsesi kepada Palestina untuk mendapatkan normalisasi dengan Arab Saudi,” tambahnya.

“Seperti halnya Trump, ini adalah narasi politik populis yang dapat berubah jika Israel serius terlibat dengan Arab Saudi.”

Krieg mencatat bahwa pernyataan Netanyahu "sama sekali tidak sejalan dengan kebijakan sekitar 193 negara anggota PBB di luar AS dan Israel", yang semuanya setuju bahwa Palestina memiliki "hak untuk menentukan nasib sendiri dalam batas-batas historis Palestina".

SUMBER: IFPNEWS

Tag:  #anggota #parlemen #inggris #kecam #seruan #biadab #netanyahu #yang #sarankan #negara #palestina #tanah #saudi