Menlu AS: Gaza ''Tak Layak Huni'', Warga Harus Pindah

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan pada hari Kamis bahwa Gaza saat ini "tidak layak huni" karena berbagai bahaya seperti senjata yang belum meledak, dan bahwa orang-orang harus tinggal di tempat lain sementara wilayah tersebut dibangun kembali.

Rubio, menjawab pertanyaan wartawan selama kunjungannya ke Republik Dominika, mendorong negara-negara lain untuk maju dan menawarkan bantuan untuk membangun kembali Gaza, tetapi tidak mengatakan apakah warga Palestina akan dapat kembali ke wilayah tersebut berdasarkan usulan Presiden AS Donald Trump untuk mengambil alih dan mengembangkan Jalur Gaza.

"Saya pikir itu hanya kenyataan yang realistis, bahwa untuk memperbaiki tempat seperti itu, orang-orang harus tinggal di tempat lain untuk sementara waktu," kata Rubio.

Setelah Trump menyerukan pembersihan etnis di Gaza, ratusan pengunjuk rasa berkumpul di luar Gedung Putih di Washington, D.C., memperingatkannya bahwa wilayah Palestina itu tidak untuk dijual.

“Gaza tidak untuk dijual,” teriak para pengunjuk rasa pada Selasa malam.

Komentar provokatif presiden AS itu langsung diikuti oleh kecaman dari gerakan perlawanan Palestina Hamas, yang memerintah Jalur Gaza. Kelompok itu mengatakan rencana Trump adalah “resep untuk menciptakan kekacauan dan ketegangan di wilayah tersebut.”

“Rakyat kami di Jalur Gaza tidak akan membiarkan rencana ini terlaksana,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan.

“Yang dibutuhkan adalah diakhirinya pendudukan dan agresi terhadap rakyat kami, bukan pengusiran mereka dari tanah mereka. Rakyat kami di Gaza telah menggagalkan rencana pemindahan dan deportasi di bawah pemboman selama lebih dari 15 bulan.”

Mesir, Yordania, dan sekutu AS lainnya di Asia Barat telah memperingatkan Trump agar tidak merelokasi warga Palestina dari Gaza.

Pekan lalu, baik Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sissi maupun Raja Yordania Abdullah II menolak seruan Trump untuk memukimkan kembali warga Palestina yang terusir secara permanen.

Tag:  #menlu #gaza #layak #huni #warga #harus #pindah