Berburu Utang

PENGUMUMAN Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa dirinya akan terbang ke China dan Inggris untuk mempromosikan surat utang Indonesia menarik untuk dicermati.

Dalam bahasa teknokratis, agenda itu disebut sebagai upaya diversifikasi pembiayaan negara melalui penerbitan Panda Bond dan penjajakan investor global.

Namun, dalam bahasa yang lebih sederhana, publik dapat memaknainya sebagai upaya pemerintah "berburu utang".

Purbaya menyatakan akan berangkat ke China pada 16 Juni 2026 untuk menawarkan obligasi berdenominasi yuan dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Inggris untuk bertemu investor Eropa (Kompas.com, 6 Juni 2026; ANTARA, 5 Juni 2026).

Mengapa Menteri Keuangan harus turun langsung menawarkan obligasi negara kepada investor asing?

Jawabannya dapat dilihat dari kondisi APBN. Hingga akhir Mei 2026, APBN mencatat defisit sebesar Rp 180,4 triliun, setara dengan 0,70 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Defisit tersebut melonjak sekitar 763,2 persen (year-on-year) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp 20,9 triliun (Kompas.com, 5 Juni 2026; Bisnis Indonesia, 5 Juni 2026).

Baca juga: Delapan Persen untuk Driver, 100 Persen untuk Masa Depan

Pendapatan negara baru mencapai Rp 1.185 triliun, sementara belanja negara sudah mencapai Rp 1.365 triliun, sehingga pemerintah membutuhkan pembiayaan untuk menutup selisih tersebut. (Kompas.com, 5 Juni 2026; Bisnis Indonesia, 5 Juni 2026).

Situasi tersebut menjadi semakin berat karena tahun 2026 merupakan periode dengan beban utang jatuh tempo terbesar dalam satu dekade.

Berdasarkan data yang dipublikasikan Bloomberg Technoz dari Komisi XI DPR RI, total utang pemerintah yang jatuh tempo pada tahun 2026 mencapai Rp 833,96 triliun, naik dari Rp 800,33 triliun pada 2025 dan menjadi yang tertinggi hingga tahun 2036 (Bloomberg Technoz, Mei 2026).

Bahkan, profil tersebut sudah memasukkan kewajiban pembayaran SBN yang diterbitkan melalui skema Surat Keputusan Bersama (SKB) masa pandemi Covid-19 sebesar Rp 154,5 triliun yang jatuh tempo pada 2026.

Dalam praktik pengelolaan fiskal modern, menerbitkan utang baru untuk membayar utang lama memang dikenal sebagai refinancing atau roll over.

Hampir semua negara melakukannya. Namun, persoalannya menjadi berbeda ketika pemerintah harus mencari utang baru di tengah biaya dana global yang sedang tinggi.

Dalam konteks inilah peribahasanya adalah "menggali lubang untuk menutup lubang".

Tantangan pemerintah semakin berat setelah Bank Indonesia menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen pada 20 Mei 2026.

Kenaikan suku bunga tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengantisipasi tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah serta kebijakan suku bunga tinggi Amerika Serikat (Siaran Pers Bank Indonesia No. 28/107/DKom, 20 Mei 2026).

Pada saat yang sama, imbal hasil (yield) US Treasury tenor 10 tahun telah naik menjadi 4,66 persen, sementara tenor 2 tahun mencapai 4,11 persen, sehingga aset dolar AS menjadi semakin menarik bagi investor global.

Kenaikan BI Rate tersebut pada akhirnya ikut mendorong pasar meminta imbal hasil yang lebih tinggi atas Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia.

Data pasar yang dikutip Kontan menunjukkan yield SUN tenor 5 tahun berada pada kisaran 6,73 persen, sedangkan tenor 10 tahun berada di sekitar 6,85 persen (Kontan, 25 Mei 2026).

Bloomberg Technoz bahkan mencatat setelah pengumuman BI Rate, yield obligasi pemerintah tenor 1 tahun naik menjadi 6,69 persen, tenor 2 tahun menjadi 6,654 persen, dan tenor 7 tahun mencapai 6,91 persen (Bloomberg Technoz, 20 Mei 2026).

Artinya, jika pemerintah ingin menarik minat investor, maka pemerintah harus bersedia membayar bunga yang lebih mahal.

Hubungannya sederhana. Ketika obligasi pemerintah Amerika Serikat menawarkan imbal hasil tinggi dengan risiko yang relatif rendah, investor global akan cenderung menempatkan dananya pada aset dolar AS.

Agar Surat Berharga Negara Indonesia tetap kompetitif, pemerintah harus menawarkan yield yang lebih menarik.

Jika tidak, investor lebih memilih menyimpan dananya dalam sekuritas berdenominasi dolar AS daripada membeli obligasi pemerintah Indonesia.

Baca juga: Mengapa Kita Terus Melahirkan Koruptor?

Persoalan tersebut diperburuk oleh pelemahan nilai tukar rupiah.

Bank Indonesia mencatat kurs rupiah pada 19 Mei 2026 berada di level Rp 17.700 per dolar AS, melemah sekitar 2,20 persen dibandingkan akhir April 2026 (Siaran Pers Bank Indonesia, 20 Mei 2026) bahkan telah menembus Rp 18.000 per dolar AS pada awal Juni 2026.

Pelemahan rupiah tentu meningkatkan biaya pembayaran utang pemerintah yang berdenominasi valuta asing.

Semakin lemah rupiah, semakin besar pula rupiah yang harus disediakan APBN untuk melunasi kewajiban dalam dolar AS.

Para ekonom juga mengingatkan bahwa kenaikan yield SBN dan penguatan dolar AS meningkatkan risiko refinancing pemerintah di masa mendatang (Kompas, Mei 2026; IKPI, Mei 2026).

Dalam konteks inilah perjalanan Menteri Keuangan ke China dan Inggris menjadi simbol penting.

Pemerintah tidak sekadar melakukan diplomasi ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa kebutuhan pembiayaan APBN tetap terpenuhi di tengah pasar global yang semakin ketat.

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) menunjukkan posisi utang pemerintah hingga akhir Maret 2026 telah mencapai Rp 9.920,42 triliun, dengan sekitar 87 persen atau Rp 8.652,89 triliun berasal dari Surat Berharga Negara (Kompas; DJPPR Kementerian Keuangan, Maret 2026).

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pengelolaan fiskal tidak hanya terletak pada kemampuan mencari investor baru atau menjual obligasi ke berbagai negara.

Ukuran yang lebih penting adalah kemampuan memperkuat basis penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan APBN terhadap pembiayaan utang.

Selain itu, rasionalisasi alokasi belanja negara pada program prioritas nasional yang kontroversial juga harus dilakukan.

Sebab, semakin sering negara harus "berburu utang", semakin besar pula pertanyaan publik: apakah yang sedang dilakukan pemerintah adalah membangun fondasi fiskal yang sehat, atau sekadar menggali lubang baru untuk menutup lubang yang lama.

Tag:  #berburu #utang