Solar Tanpa Impor di 2026, Pemerintah Andalkan Kilang dan Biodiesel

– Pemerintah mempercepat agenda kemandirian energi dengan menargetkan penghentian impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar pada 2026.

Kebijakan ini mulai diikuti penyesuaian oleh pelaku usaha SPBU swasta yang kini beralih membeli pasokan dari PT Pertamina (Persero) seiring penguatan produksi dalam negeri.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Laode Sulaeman, menyebut mekanisme pembelian solar domestik oleh badan usaha swasta sudah berjalan melalui koordinasi yang dilakukan sejak kebijakan diumumkan.

“Sudah. Sebenarnya kan sejak diumumkan itu sudah dilakukan pertemuan-pertemuan. Sudah jalan,” ujar Laode, Rabu (6/5/2026).

Baca juga: Harga Solar Naik, Penjualan Diesel Toyota Ikut Terdampak

Percepatan kebijakan dan arah produksi energi nasional

Rencana penghentian impor solar merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi, yang bertumpu pada peningkatan kapasitas kilang dan optimalisasi bahan bakar nabati.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kombinasi pengembangan kilang dan program biodiesel menjadi kunci utama transisi tersebut.

Salah satu proyek yang menjadi penopang adalah pengembangan RDMP Balikpapan oleh PT Kilang Pertamina Internasional, yang meningkatkan kapasitas pengolahan minyak nasional secara signifikan.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat implementasi biodiesel B50 yang ditargetkan mulai berlaku pada Juli 2026 untuk memperkuat substitusi solar impor.

Baca juga: Harga Solar Melonjak Buat Truk Listrik Makin Cepat Kuasai Pasar China

Kapasitas domestik dan struktur kebutuhan solar

Pemerintah menilai produksi dalam negeri semakin mendekati kebutuhan nasional, terutama untuk jenis solar CN48 yang telah dapat dipenuhi tanpa impor. Namun, untuk jenis CN51, pasokan impor masih diperlukan dalam jangka pendek.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, impor solar CN51 pada 2026 diperkirakan masih sekitar 600.000 kiloliter sebelum dihentikan sepenuhnya pada akhir tahun.

Secara keseluruhan, kebutuhan solar nasional pada 2025 mencapai 110.932 kiloliter per hari atau sekitar 40,49 juta kiloliter per tahun.

Sementara pada tahun sebelumnya, impor solar masih berada di level 4,93 juta kiloliter atau 12,17 persen dari total kebutuhan nasional.

Pasokan tersebut didominasi oleh Singapura sebesar 65,06 persen, disusul Malaysia 27,65 persen, Korea Selatan 3,40 persen, India 2,16 persen, Uni Emirat Arab 1,21 persen, Taiwan 0,39 persen, dan Thailand 0,13 persen.

Pemerintah menargetkan penghentian impor solar pada 2026 melalui penguatan produksi kilang dan percepatan biodiesel B50.

Baca juga: Pengendalian Impor Solar Kurangi Tekanan Defisit Neraca Perdagangan Migas

Dampak fiskal: potensi penghematan hingga Rp 65 triliun

Dari sisi ekonomi, penghapusan impor solar diperkirakan memberi ruang penghematan devisa yang cukup besar.

Peneliti Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi, memperkirakan nilai impor solar berada pada kisaran Rp 55 triliun hingga Rp 65 triliun per tahun.

Perhitungan tersebut mengacu pada volume impor 4,93 juta kiloliter dengan asumsi harga minyak US$ 90–100 per barel dan kurs Rp 17.000 per dollar AS.

“Secara fiskal memang ada potensi penghematan devisa yang besar. Target stop impor solar bisa menjadi langkah strategis jika ditopang fondasi produksi dan distribusi yang kuat,” ujar Badiul.

Baca juga: Harga Solar Naik, Banyak Pemilik Mobil Diesel yang Jual Mobilnya

Risiko pasokan dan kesiapan infrastruktur energi

Meski target penghentian impor dinilai ambisius, sejumlah pihak mengingatkan adanya tantangan pada aspek ketahanan pasokan.

Anggota Dewan Energi Nasional Dewan Energi Nasional, Muhammad Kholid Syeirazi, menilai penguatan produksi melalui RDMP Balikpapan dan peningkatan biodiesel B40 ke B50 menjadi faktor penting untuk memastikan ketersediaan solar.

Namun ia menekankan perlunya penguatan diversifikasi pasokan dan infrastruktur distribusi agar sistem energi tidak rentan terhadap gangguan.

Sementara itu, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas), Moshe Rizal, menyoroti pentingnya keseimbangan antara pengurangan impor dan penguatan produksi hulu migas.

Ia menilai peningkatan campuran biodiesel perlu diantisipasi karena berpotensi memengaruhi industri kelapa sawit serta menambah kompleksitas teknis di sektor pengguna energi.

“Kapastias kilang minyak dan produksi hulu juga harus diperbesar, itu akan lebih rasional untuk diimplementasikan,” kata Moshe.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul RI Bidik Stop Impor Solar 2026, SPBU Swasta Sudah Beli dari Pertamina dan telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Pemerintah Targetkan Stop Impor Solar Tahun Ini, Potensi Hemat Devisa Rp 65 Triliun

Tag:  #solar #tanpa #impor #2026 #pemerintah #andalkan #kilang #biodiesel