Legislator Soroti Strategi Pemerintah Redam Dampak Kenaikan Harga Energi

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memaparkan berbagai langkah pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama melalui kebijakan energi dan bantuan sosial, di tengah tekanan global terhadap harga minyak.

Misbakhun mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berupaya keras menahan dampak kenaikan harga energi global agar tidak membebani masyarakat.

“Dalam situasi global yang tidak menentu, termasuk dampak konflik internasional terhadap harga energi, negara hadir melalui kebijakan subsidi untuk melindungi masyarakat,” ujar Misbakhun dalam keterangannya, Sabtu (2/5/2026).

Baca juga: Bahlil: Dunia Tak Pasti, RI Pilih Jalan Sendiri Jaga Ketahanan Energi

SHUTTERSTOCK/ANDRI WAHYUDI Ilustrasi BBM, penyaluran BBM di SPBU. Harga BBM April 2026 Stabil, Bagaimana Kondisi Cadangan BBM Indonesia?

Ia menjelaskan, salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah menjaga harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tidak naik, meskipun tekanan harga minyak dunia meningkat akibat konflik geopolitik.

“Karena situasi itu harga minyak menjadi naik. Di seluruh dunia naik, hanya di Indonesia yang tidak naik, BBM bersubsidi,” kata dia.

Misbakhun menambahkan, pemerintah berupaya mempertahankan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun, bahkan dalam skenario harga minyak dunia mencapai 100 dollar AS per barrel.

“Presiden dan Pak Bahlil pergi ke negara-negara produsen minyak agar suplainya masuk ke Indonesia dalam jumlah besar sehingga harga BBM bersubsidi bisa dipertahankan. Pesan ini penting untuk disampaikan seluruh rakyat,” imbuhnya.

Baca juga: Medco Energi (MEDC) Raup Laba Rp 1,16 Triliun, Ditopang Harga Minyak

Selain BBM, ia juga menyinggung harga elpiji 3 kilogram yang tetap terjangkau di masyarakat.

Menurut Misbakhun, harga elpiji 3 kg tersebut masih berada di kisaran Rp 22.000, sementara elpiji nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram telah mencapai ratusan ribu rupiah.

“Artinya pemerintah berusaha agar rakyatnya tidak mengalami kesulitan,” katanya.

KOMPAS.com/Tria Sutrisna Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (10/3/2026).

Lebih lanjut, Misbakhun menyebut pemerintah masih mempertahankan berbagai subsidi dan bantuan, termasuk subsidi BBM dan listrik, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembayaran iuran BPJS Kesehatan, hingga penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Baca juga: Dunia Panik Krisis Energi dan Pangan, Prabowo: Kita Masih Aman

“Bukan ratusan juta atau ratusan miliar, melainkan ratusan triliunn (rupiah, red). Itu pengorbaban negara buat bapak dan ibu sekalian,” ujarnya.

Sebagai pimpinan Komisi XI DPR, Misbakhun mengatakan pihaknya turut terlibat dalam penentuan anggaran kebijakan tersebut, termasuk besaran subsidi yang diberikan kepada masyarakat.

“Artinya, negara hadir untuk rakyat, program-program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Ia juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu kebijakan prioritas pemerintah.

Baca juga: Energi Bukan Sekadar Komoditas, Anak Usaha Elnusa Gelar Pena Petrofin Awards 2026

Program tersebut, menurut dia, bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah sebagai generasi penerus.

Misbakhun membandingkan kondisi saat ini dengan masa sekolahnya dulu, ketika masih harus membayar SPP dan berangkat sekolah tanpa sarapan.

“Zaman saya dulu masih harus bayar SPP, berangkat ke sekolah juga tanpa sarapan. Kini, anak-anak tidak hanya cukup makan, gizinya juga dipikirkan negara,” imbuhnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi negatif di media sosial terkait kebijakan pemerintah.

Baca juga: Krisis Global Picu Percepatan Swasembada Energi RI

“Kalau orang di TikTok bilang Indonesia gelap, jangan percaya. MBG ini agar anak-anak kita nanti bisa bersaing dengan bangsa-bangsa besar di seluruh dunia, sehingga upaya pemerintah mengintervensi generasi mendatang tidak bergizi buruk harus kita dukung,” ucapnya.

Sementara itu, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo mengapresiasi peran Misbakhun dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di tingkat pusat.

“Serap aspirasi ini bukan sekadar agenda formal, melainkan juga tanggung jawab kami untuk memastikan suara masyarakat benar-benar diperjuangkan,” ujar Adi.

Dalam kegiatan masa reses tersebut, Misbakhun menggelar serap aspirasi di tiga lokasi di Kabupaten dan Kota Pasuruan pada Jumat (1/5/2026), yakni di Nguling, Grati, dan Kota Pasuruan.

Baca juga: ASEAN Siaga Dampak Krisis Timur Tengah, Ini Strategi Jaga Energi dan Pangan

Dalam pertemuan itu, ia berdialog langsung dengan konstituen untuk menyerap masukan sekaligus menyampaikan berbagai kebijakan pemerintah.

Tag:  #legislator #soroti #strategi #pemerintah #redam #dampak #kenaikan #harga #energi