Sarjana Rp 4,6 Juta dan Ilusi Kelas Menengah Indonesia

RATA-rata gaji lulusan S1 hingga S3 di Indonesia pada November 2025 adalah Rp 4,63 juta per bulan (BPS, 2025). Angka ini terdengar memadai, sampai kita melakukan aritmetika sederhana.

Seorang sarjana yang menjadi satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga dengan satu anak memiliki pendapatan per kapita sekitar Rp1,5 juta.

BPS mendefinisikan kelas menengah berdasarkan pengeluaran per kapita mengacu kerangka Bank Dunia (2019), dan ambang batasnya saat ini sekitar Rp 2,13 juta per orang per bulan (BPS, 2025).

Pendapatan dan pengeluaran memang bukan hal yang sama. Namun, justru di situlah ironinya. Jika seorang sarjana harus berutang agar pengeluaran rumah tangganya menembus garis kelas menengah, status yang dicapainya rapuh sejak awal.

Bahkan jika pasangannya juga bekerja dengan penghasilan setara UMR Jawa Tengah sekitar Rp 2,17 juta, pendapatan per kapita rumah tangga itu hanya naik menjadi Rp 2,27 juta, baru saja melampaui garis batas.

Generasi dulu, satu pencari nafkah berpendidikan tinggi sudah cukup. Sekarang dibutuhkan dua, dan posisinya tetap di bibir jurang.

Angka kelas menengah Indonesia turun dari 57,33 juta pada 2019 menjadi 46,7 juta pada 2025 (BPS, 2024; Mandiri Institute, 2026).

Baca juga: Yang Jarang Dilihat dari Program MBG: Mungkinkah Dihentikan?

Penurunan pada 2025 bahkan lebih dalam dari tahun sebelumnya, berkurang 1,1 juta orang dibanding hanya 0,4 juta pada 2024.

Sementara itu, kelompok aspiring middle class membengkak menjadi 142 juta orang atau lebih dari separuh populasi (Mandiri Institute, 2026).

Jutaan orang berdiri di depan pintu kelas menengah, tapi tidak mampu masuk, sementara sebagian yang sudah di dalam justru terdorong keluar.

Penyusutan ini sudah banyak dibahas. Kharas dan Fengler (2025) bahkan berargumen sebaliknya, bahwa dengan memperhitungkan belanja yang tidak tertangkap survei rumah tangga, kelas menengah dan kelas atas Indonesia sebenarnya 130 juta, bukan 48 juta.

Wihardja dan Basri (2025) mempertanyakan klaim ini dengan data penjualan kendaraan dan kredit macet yang menunjukkan tekanan pada daya beli.

Ketika dua penggaris menghasilkan selisih lebih dari 80 juta orang, persoalannya bukan lagi siapa yang benar, melainkan apakah alat ukur kita masih memadai.

Bagaimana jika sebagian orang yang saat ini tercatat sebagai kelas menengah sesungguhnya tidak berada di sana, karena alat ukur kita menangkap utang sebagai kemakmuran?

BPS mengukur kelas menengah lewat pengeluaran yang dilaporkan dalam Susenas. Jika sebagian pengeluaran itu ditopang utang, bukan pendapatan, maka angka yang dihasilkan bisa terdistorsi ke atas.

Ini hipotesis yang belum dibuktikan secara langsung. Namun, tiga bukti tidak langsung mengarah ke sana secara konsisten.

Komposisi konsumsi itu sendiri sudah mengungkap banyak hal. Mandiri Institute mencatat bahwa pertumbuhan konsumsi per kapita kelas menengah pada 2025 hanya 4,1 persen, yang terendah dari semua kelompok ekonomi, di bawah kelompok miskin sebesar 4,7 persen dan bahkan kelas atas yang tumbuh 6,8 persen (Mandiri Institute, 2026).

Namun, yang lebih mengungkap bukan besarannya, melainkan komposisinya. Konsumsi pangan kelas menengah nyaris stagnan di 0,9 persen, anjlok dari 4,6 persen tahun sebelumnya.

Sementara pembelian handphone melonjak 31 persen dan pengeluaran transportasi naik 22 persen (Mandiri Institute, 2026).

Baca juga: Subsidi Energi, Defisit APBN, dan Efek Lanjutan jika AS-Iran Gagal Damai

Pola ini konsisten dengan rumah tangga yang memangkas belanja harian untuk mempertahankan penampilan kelas menengah melalui pembelian barang tahan lama yang bisa dicicil.

Data sektor keuangan memperkuat gambaran ini. Per Desember 2025, pinjaman daring tumbuh 25 persen per tahun dengan outstanding Rp 96,6 triliun.

Kredit buy now pay later dari perusahaan pembiayaan melonjak 75 persen. Pembiayaan pergadaian, di mana orang menggadaikan barang untuk mendapat uang tunai, meningkat 48 persen dan mencapai Rp 130 triliun (OJK, 2026).

Pertumbuhan utang ini terjadi ketika fondasi pendapatannya justru melemah. Pendapatan bersih riil per pekerja turun dari Rp 1,8 juta pada 2019 menjadi Rp 1,5 juta pada 2024 (Tresnatri et al., 2025).

Upah riil menurun rata-rata 1,1 persen per tahun antara 2018 dan 2024 (World Bank, 2025). Saldo tabungan kecil turun 40 persen dalam lima tahun dan kredit macet kendaraan naik dari 1,4 ke 2,5 persen (Wihardja & Basri, 2025; Carnegie Endowment, 2025).

Pasar kerja melengkapi gambarannya. Kajian terbaru IMF menemukan bahwa kelas menengah adalah satu-satunya kelompok ekonomi yang formalitas kerjanya turun secara konsisten (Tresnatri et al., 2025).

Pada 2024, hanya 59 persen pekerja kelas menengah memegang pekerjaan formal. Seperempat tergolong underemployed. Untuk pertama kalinya, proporsi yang turun ke pekerjaan bergaji lebih rendah melampaui yang naik.

Kajian yang sama menemukan bahwa hubungan antara pendidikan dan pangsa kelas menengah bahkan berbalik arah di tingkat provinsi sejak pandemi, dari positif menjadi negatif hampir 10 poin persentase (Tresnatri et al., 2025).

Bukan pendidikannya yang gagal, melainkan pasar kerja yang tidak mampu mengonversinya menjadi pekerjaan bergaji kelas menengah. Eskalator pendidikan bukan rusak di tangga individualnya, tapi macet di mesin penggeraknya.

Semua ini mengarah pada satu kesimpulan. Kita mungkin berhadapan dengan inflasi statistik kelas menengah.

Baca juga: Lulusan Cumlaude tapi Tak Siap Kerja

Angka konsumsi terlihat bertahan karena ditopang utang dan belanja barang cicilan, sementara konsumsi pangan, fondasi paling dasar daya beli, nyaris tidak tumbuh. Penyusutan 10 juta orang yang dicatat BPS bisa jadi masih terlalu konservatif.

Dimensi geografis memperparah distorsi ini. Mandiri Institute mencatat bahwa beberapa provinsi justru mengalami kenaikan kelas menengah, dipimpin Jawa Barat dan Jawa Timur, sementara Sumatera Selatan, Banten, dan Jawa Tengah mengalami kontraksi terdalam (Mandiri Institute, 2026).

Satu angka nasional menyembunyikan dinamika yang saling bertolak belakang. Kajian IMF mengonfirmasi ini. Indeks pembangunan sosial kelas menengah di Yogyakarta mencapai 56,69, sementara Papua Pegunungan hanya 14,97 (Tresnatri et al., 2025).

Jika ini benar, pertanyaan kebijakan yang mengikutinya jelas. Faktor paling konsisten mendukung pangsa kelas menengah bukan pertumbuhan ekonomi agregat dan bukan pendidikan di era pasca pandemi, melainkan akses terhadap pekerjaan formal (Tresnatri et al., 2025). Namun, justru di situ kebijakan industrialisasi belum menjawab.

Hilirisasi nikel memang mendongkrak nilai ekspor dari Rp 17 triliun pada 2017 menjadi lebih dari Rp 400 triliun pada 2024 (BKPM, 2024).

Namun, industri smelter adalah sektor padat modal yang hanya menyerap sekitar 170.000 tenaga kerja (Kemenperin), sementara sektor padat modal tumbuh lebih cepat dari padat karya sejak 2020 (Tresnatri et al., 2025).

Belanja pemerintah daerah untuk ekonomi dan perlindungan sosial berasosiasi positif dengan pertumbuhan kelas menengah (Tresnatri et al., 2025), sebuah instrumen yang langsung tersedia dan belum dimanfaatkan optimal.

Visi Indonesia Emas 2045 menargetkan 80 persen populasi masuk kelas menengah (Tresnatri et al., 2025). Angka saat ini 16,6 persen.

Menutup jarak itu mustahil jika kita hanya mendorong angka konsumsi melewati garis Rp 2,13 juta, karena itu bisa dilakukan dengan kredit dan hasilnya adalah kerapuhan hari ini.

Hilirisasi perlu diperluas ke sektor yang lebih padat karya terampil. Inklusi keuangan perlu diimbangi penguatan literasi yang jauh lebih agresif.

Dan cara kita mengukur kelas menengah perlu diperbarui, karena ketika utang bisa mengangkat seseorang melewati garis batas tanpa mengubah kondisi hidupnya, penggaris itu bukan lagi soal teknis melainkan soal arah kebijakan.

Ketika seorang sarjana yang baru berkeluarga membutuhkan dua pencari nafkah hanya untuk berdiri di bibir garis kelas menengah, yang bermasalah bukan sarjananya. Yang bermasalah adalah struktur ekonomi yang seharusnya memberi mereka pijakan lebih kokoh.

Tag:  #sarjana #juta #ilusi #kelas #menengah #indonesia