Jurus Jitu Menko Ekuin Era Soeharto: Tutup 16 Bank untuk Redam Krisis 1998

- Menteri Koordinator Bidang Ekonomi era Soeharto, Ginandjar Kartasasmita, yang sekaligus merangkap menjadi Ketua Bappenas, berada di garis depan ketika krisis ekonomi 1998 berlangsung.

Penutupan 16 bank pada tahun 1998 merupakan tindakan keras yang diambil pemerintah untuk membedah dan membersihkan sistem perbankan. Keputusan tersebut diambil dari hasil analisis terhadap institusi-institusi yang secara fundamental sudah tidak layak beroperasi.

Dalam bukunya yang berjudul Ginandjar Kartasasmita “Pengabdian dari Masa ke Masa” yang diterbitkan oleh Penerbit Buku Kompas, diceritakan bahwa Ginandjar diminta Presiden Soeharto memulihkan kepercayaan pasar. Selain itu dukungan internasional juga dinilai menjadi kunci untuk meredam krisis saat itu.

Ketika nilai rupiah merosot tajam, pemulihan menjadi sangat penting. Negara-negara kreditor menegaskan bantuan hanya dapat disalurkan melalui IMF.

"Pesan ini saya terima langsung dari Menteri Keuangan AS Robert Rubin, disusul Lawrence Summers, yang menawarkan dukungan penuh untuk memperbaiki hubungan Indonesia dengan IMF, yang pada waktu itu sedang dalam keadaan tidak baik. Delegasi tingkat tinggi dari AS, Jepang, Jerman, IMF. Bank Dunia, termasuk Joe Stiglitz, datang ke Indonesia. Bersama mereka, kami menyusun agenda pemulihan ekonomi," kata Ginandjar, dikutip dari buku itu, Kamis (9/8/2025).

Baca juga: Ginandjar Kartasasmita: Bila Tak Amanah, Kekuasaan Bisa Memukul Diri Sendiri

Setelah komunikasi terjalin, Indonesia menandatangani Letter of Intent (Lol) dengan IMF, yang terakhir pada 31 Oktober 1997. Sehari setelahnya, pemerintah menutup 16 bank yang dianggap bermasalah. Menurut Ginandjar, langkah ini merupakan bagian dari prioritas kerjanya, yaitu restrukturisasi perbankan.

Menurut dia, penutupan 16 bank itu adalah keputusan pahit namun diperlukan. Ginandjar menjelaskan bahwa bank-bank yang ditutup adalah bank yang sudah tak berhak hidup lagi. Pangkal masalahnya adalah regulasi perbankan yang terlalu longgar di masa sebelumnya, yang memungkinkan berdirinya bank dengan modal sangat kecil. "Waktu itu kita harus menutup bank-bank yang memang sudah tidak berhak hidup lagi," tegas Ginandjar.

Bank-bank ini, yang beroperasi dengan modal seadanya, secara praktis tidak berfungsi dengan baik sehingga menimbulkan risiko sistemik yang besar di tengah gejolak moneter.

Meskipun secara teknis penutupan bank adalah kewenangan Bank Indonesia (BI), pada masa krisis, Gubernur BI berada di bawah koordinasi Menko Ekuin, yang saat itu dijabat Ginandjar. Keputusan final untuk menutup 16 bank itu dibahas dan disetujui dalam forum tertinggi di bidang ekonomi. "Hal itu diputuskan dalam Sidang Kabinet Bidang Ekonomi," ujar Ginandjar.

Baca juga: Rahmat Pambudy Soal Buku Ginandjar Kartasasmita, “Dia Meletakkan Dasar Hilirisasi dan Wirausaha”

Dalam buku itu juga diungkapkan bahwa saat penutupan 16 bank, ada sisi sayang dan sisi untungnya juga bagi Ginandjar. Karena sebagai Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas, pihaknya tidak dilibatkan untuk membahas hal itu, la mengaku tidak pernah diminta hadir dalam rapat Dewan Moneter tersebut.

Ginandjar berterus terang, saat negosiasi dengan IMF, tidak ada menteri "luar" dilibatkan, termasuk dirinya. Kondisi ini, menurutnya, memiliki sisi "sayang dan untungnya juga", karena meskipun berada dalam posisi strategis di bidang ekonomi, ia tidak termasuk dalam lingkaran pengambilan keputusan teknis tersebut. Semua, boleh dibilang bersifat rahasia, tidak ada yang pernah tahu bahwa negosiasi tengah terjadi antara pemerintahdengan IMF.

Menurut Ginandjar, menteri yang melakukan negosiasi dengan IMF saat itu adalah Menko Ekuin Saleh Afif, Menteri Keuangan Ma'rie Muhammad, dan Gubernur BI Sudrajat Jiwandono. Juga hadir penasihat pemerintah Widjojo Nitisastro dan Ali Wardhana, selaku pengawas jalannya negosiasi.

Baca juga: Rahasia Moncernya Pertanian Kala PDB RI Terburuk Sejak Krisis 98

Pelemahan Rupiah

Pelemahan nilai tukar rupiah menjadi gejala paling menyakitkan dalam krisis 1997-1998. Rupiah jatuh bebas, sebuah peristiwa yang melumpuhkan hampir seluruh sendi perekonomian nasional. Kejatuhan nilai rupiah berdampak langsung pada lumpuhnya Perbankan nasional seketika kehilangan kredibilitas di mata dunia. kemampuan Indonesia untuk berdagang secara internasional.

"Bank-bank Indonesia tidak bisa membuka L/C (letter of credit) untuk impor karena kita tidak lagi dipercaya oleh bank-bank luar negeri," ungkap Ginandjar.

Melihat kondisi rupiah yang terjun bebas, tim ekonomi di bawah koordinasi Ginandjar berusaha untuk memulihkan stabilitas. Angka psikologis yang mereka coba capai adalah mengembalikan rupiah menekan kembali rupiah sampai di bawah Rp 10.000 per dolar AS, itu ke level yang lebih realistis dan diterima pasar. "Waktu itu kita mas sudah bagus banget," kata Ginandjar

Upaya pemulihan tersebut menjadi titik fokus utama. Sebab, Ginandjar menyadari bahwa nilai tukar yang stabil adalah kunci untuk mengembalikan kepercayaan, menghentikan pelarian modal (capital flight), dan memulihkan kemampuan industri nasional untuk beroperasi kembali. Krisis rupiah, pada dasarnya, adalah krisis kepercayaan yang harus diperangi dengan kebijakan-kebijakan yang tepat dan terarah.

Mengenai pelemahan rupiah, Ginandjar mengambil langkah-langkah strategis. Presiden yang pada saat itu sudah dijabat Habibie menugaskan untuk memulihkan perekonomian dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi sebelumnya. Namun, tugas yang diberikan Presiden kepadanya tidak mudah.

"Saya berjanji kepada Presiden untuk semaksimal mungkin. Dengan mengesampingkan berbagai kontroversi yang mengiringi Presiden Habibie dan pengangkatan sejumlah menteri, saya segera fokus menangani persoalan ekonomi yang mendesak," katanya.

Ginandjar segera memusatkan perhatian pada krisis ekonomi yang memburuk, yang ditandai kejatuhan nilai tukar rupiah hingga melampaui Rp 10.000 per dollar AS.

Tag:  #jurus #jitu #menko #ekuin #soeharto #tutup #bank #untuk #redam #krisis #1998