''Double Reading'' Diplomasi Masif Prabowo ke Paris

KUNJUNGAN Presiden Prabowo ke Perancis keempat kalinya dalam setahun terakhir sontak mendapat sorotan luas dari publik dalam negeri Indonesia.

Kunjungan ini berlangsung simultan sejak pertama kali dilakukan pada Juli 2025 ketika Presiden Prabowo menjadi tamu kehormatan pada parade militer Bastille Day.

Lawatan terus berlanjut pada Januari 2026 setelah menghadiri Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) di Davos, Swiss, berlanjut kembali pada April 2026 setelah bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin di Moskwa.

Teranyar, Presiden Prabowo kembali berkunjung ke Paris menemui Macron di pengujung Mei ini. Apa makna tersurat dan tersirat dari kunjungan diplomatik tersebut?

Kunjungan dari satu kepala negara ke kepala negara lain merupakan praktik lazim nan lawas dalam semesta diplomasi antarnegara.

Setiap kunjungan umumnya mengandung muatan dan pesan diplomatik yang hendak disampaikan.

Baca juga: Lelah Menjadi Kelas Menengah

Negara yang dikunjungi akan menangkap pesan diplomatik tersebut dan memberikan respons dalam berbagai bentuk, mulai dari penandatanganan perjanjian kerja sama di berbagai bidang, komitmen bersama dalam ikatan organisasional berbasis regional atau global, hingga melakukan kunjungan balasan yang dilakukan oleh kepala negara yang dikunjungi.

Maka, ketika Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke Perancis sebanyak empat kali setelah kunjungan Macron pada Mei 2025—kunjungan terakhir Macron ke Indonesia, menjadi sebuah anomali diplomatik tersendiri dalam praksis hubungan antara Indonesia dan Perancis yang harus dibaca secara cermat dan teliti.

Keunggulan Perancis

Sebagai sebuah nation-state yang matang di benua Eropa, Perancis tentu bernilai strategis bagi banyak negara, termasuk Indonesia.

Di bidang militer, Perancis merupakan salah satu negara dengan kapasitas militer terkuat di Eropa dan dunia dengan menduduki peringkat keenam di dunia berdasarkan rilis Global Firepower 2026.

Di Eropa, kekuatan militer Perancis hanya kalah dari Rusia yang menduduki peringkat kedua dunia.

Tak hanya itu, kapasitas militer Perancis secara sistemik dibangun di atas doktrin kemandirian nasional (swasembada militer) yang mendudukkan Perancis sebagai negara yang mampu memproduksi sistem persenjataan canggih secara mandiri, menjelma sebagai produsen alat utama sistem persenjataan militer ternama di dunia dengan pangsa pasar yang tidak sedikit.

Dari sisi ekonomi, Perancis tak kalah mumpuni. Perancis memahami betul bahwa ekonomi merupakan kanvas utama diplomasi global di tengah globalisasi dan arus disrupsi yang makin masif.

Ekonomi Perancis tercatat sebagai kedua terbesar di Zona Euro yang ditopang oleh sektor pariwisata, industri pesawat terbang terkemuka, eksportasi energi nuklir ke negara-negara kawasan, serta kuasa pengelolaan berbasis teknologi tinggi untuk sektor pertanian dan peternakan.

Ekonomi Perancis merupakan gambaran berkelas betapa apiknya pemerintah Perancis dalam membangun rantai konektivitas industri dari energi, ekstraksi, hingga komoditas yang siap dikonsumsi baik oleh rakyat domestik maupun diekspor ke luar negeri untuk menambah devisa negara. 

Selain itu, ekonomi Perancis adalah sektor yang tangguh yang memiliki resiliensi tinggi tehadap tekanan geopolitik global.

Baca juga: Menanti Ketegasan Presiden

Ketika Iran melakukan blokade terhadap Selat Hormuz dalam perang melawan Amerika Serikat (AS), Perancis tidak terpapar secara signifikan gejolak fluktusi harga minyak mentah global dan kelangkaan bahan bakar karena secara konsisten mengembangkan energi nuklir yang berbasis energi baru dan terbarukan. 

Perancis adalah negara pelopor global dalam penggunaan tenaga nuklir dengan memproduksi sendiri sekitar 70-75 persen pasokan listrik domestiknya melalui 56 reaktor yang dioperasionalkan oleh perusahaan negara, Electricite de France (EDF).

Daya tahan ekonomi Perancis yang ditopang oleh kemandirian energi ini bahkan sudah teruji sejak meletus perang Rusia-Ukraina, yang mana pasokan gas Rusia ke Eropa menjadi tersumbat akibat sanksi yang diberikan oleh Uni Eropa.

Dengan berbagai keunggulan komparatif di bidang militer dan ekonomi tersebut, maka kunjungan Presiden Prabowo ke Perancis hingga empat kali dalam setahun dapat dibaca secara gamblang maksudnya.

Hal ini juga secara telanjang dapat dibaca dari kesepakatan-kesepakatan kedua belah pihak yang berhasil dibuat.

Indonesia membuat kesepakatan untuk mengimpor 42 unit jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation, yang mana 6 unit telah datang dan diserahkan kepada TNI AU.

Masuknya perusahaan militer Perancis tersebut dalam daftar importasi pesawat tempur Indonesia menunjukkan bukti kuat upaya Indonesia untuk mendiversifikasi pengadaan dan menghilangkan ketergantungan dari negara ekspotir tradisional seperti AS, Rusia, Korea Selatan, serta Tiongkok. 

Peningkatan kerja sama tidak terbatas pada sektor militer saja, tapi juga menyasar sektor peternakan, investasi, dan kebudayaan.

Meskipun tidak semencolok kerja sama militer, penguatan kerja sama di bidang-bidang tersebut tetap menjadi bagan penting dalam analisis hubungan diplomatik kedua negara.

Dalam kunjungannya ke Perancis, Presiden Prabowo menyepakati importasi sapi perah dan sapi daging Perancis masuk ke pasar Indonesia. 

Baca juga: Indonesia Menonton Sepak Bola, Negara Lain Menjualnya

Meskipun secara diplomatik kerja sama di sektor ini dapat menguatkan hubungan kedua negara, akan tetapi berdampak serius terhadap kemandirian ekonomi Indonesia.

Di level domestik, kesepakatan ini akan menekan daya tawar para peternak lokal dan nasional yang sedang bergiat untuk mandiri dan berswasembada secara komoditas.

Secara kalkulatif, kesepakatan sektor peternakan—yang sejatinya tidak terlalu urgent, berkontribusi terhadap pelebaran neraca perdagangan Indonesia-Perancis, yang mana defisit dari sisi Indonesia telah menembus angka lebih dari 500 dolar AS juta pada 2024.

Pembacaan secara eksplisit lainnya dari kunjungan Presiden Prabowo ke Perancis adalah upaya jangka panjang Indonesia dalam rangka aksesi ke OECD—Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan.

Seperti diketahui bahwa OECD berkedudukan di Paris dan Perancis menjadi negara target Indonesia untuk menarik investasi.

Maka dari itu, kunjungan Presiden Prabowo pada penghujung Mei ini dibersamai oleh KADIN dan 30 pimpinan industri dan perusahaan Indonesia. 

Dalam kunjungan keempat ini, Presiden Prabowo dan Macron menghadiri peluncuran France-Indonesia High Level Business Council yang diinisiasi oleh KADIN dan MEDEF Internasional.

Forum pertemuan pemimpin bisnis dan industri kedua negara tersebut diproyeksi mencapai total kapitalisasi pasar gabungan sebesar USD 1,3 triliun.

Membaca Maksud Tersirat

Pembacaan yang paling menarik tentu saja adalah pembacaan mengenai maksud implisit atau tersirat dari kunjungan.

Poin implisit di sini menjadi bagan analisis kritis yang tidak bisa diproduksi dari kacamata asimetri saja dengan mengaitkan keunggulan komparatif negara tujuan dengan poin-poin kesepakatan.

Poin implisit di sini dapat diarahkan dengan menelisik faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi, hingga sirkumstansi domestik yang mempengaruhi dari kunjungan tersebut. 

Indonesia di masa kepemimpinan Presiden Prabowo suka tidak suka berada dalam situasi yang tidak kondusif sejak bergabung ke dalam Board of Peace (BoP) buatan AS.

Posisi Indonesia menjadi dilematis bukan saja karena penolakan masyarakat dalam negeri terhadap keputusan tersebut, tapi oleh praktik hegemonik dan koersif AS sendiri yang mengoyak marwah status juru damai dengan mengobar perang di TimurTengah.

Baca juga: Indonesia Menonton Sepak Bola, Negara Lain Menjualnya

Maka dari itu, kunjungan masif Presiden Prabowo ke Perancis dapat dimaknai secara implisit sebagai upaya Indonesia untuk membentuk kesetimbangan baru dan keluar dari jerat manipulasi perdamaian yang dilakukan oleh Donald Trump.

Upaya ini tampaknya senafas dengan politik luar negeri Perancis di bawah Macron yang mengedepankan liberal international order, mengutuk serangan Israel ke Gaza, dan menolak berpartisipasi dalam perang yang dikobar AS di Iran. 

Secara implisit, kita bisa membaca secara lugas suasana kebatinan Presiden Prabowo yang berupaya mewujudkan keseimbangan kepentingan nasional Indonesia di panggung global—menjadkan Perancis sebagai Rusia kedua bagi Indonesia sebagai perimbangan relasi Indonesia terhadap AS dan mitranya.

Bagi Presiden Prabowo, ketergantungan yang besar pada satu kekuatan saja akan menjadi bumerang geopolitik yang tidak menguntungkan Indonesia.

Terlepas dari pembacaan secara double reading tersebut, ada beberapa catatan serius bagi Presiden Prabowo yang menjadi nahkoda Indonesia.

Pertama, kesepakatan lebih baik dioptimalkan dalam satu dua pertemuan.

Hal ini akan menjadi penanda diplomasi telah dilakukan secara efektif dan efisien, selain tentu saja menjaga marwah bangsa.

Kedua, diplomasi selaiknya dilakukan secara masif dari lingkaran konsentris terdekat, yakni Asia Tenggara.

Sejarah telah menguji bahwa payung keamanan yang paling tebal bagi kedaulatan nasional sebuah negara adalah soliditas dan ketahanan kawasan. Tidak sepatutnya ASEAN dijadikan anak tiri dalam bagan diplomasi. 

Ketiga, kesepakatan kerja sama secara ideal dilakukan secara simetris dengan memperbaiki posisi neraca perdagangan.

Poin ini luput dari atensi Presiden Prabowo selama kunjungan. Terakhir, kedigdayaan Perancis di sektor EBT nuklir seharusnya dijadikan batu lompatan bagi Indonesia untuk mengakselerasi transisi energi di dalam negeri berbasis nuklir.

Dengan memperhatikan keempat poin tersebut, kunjungan ke Perancis akan bermakna secara maksimal, jauh dari kenyinyiran publik domestik bahwa kunjungan tersebut adalah sekadar safari senang-senang belaka. 

Tag:  #double #reading #diplomasi #masif #prabowo #paris