Bahlil Buka Peluang Longgarkan Kuota Produksi Nikel dan Batu Bara

— Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang relaksasi terbatas terhadap kuota produksi batu bara dan nikel.

Kebijakan ini dipertimbangkan setelah harga komoditas melonjak akibat konflik Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.

“Andaikan harganya stabil terus, bagus, kami akan membuat relaksasi terhadap perencanaan produksi, tetapi terukur,” ujar Bahlil, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (26/3/2026).

Baca juga: Airlangga-Luhut Sebut Kenaikan Harga CPO-Nikel Jadi Kompensasi Minyak Mahal

Kuota produksi sempat dipangkas

Pemerintah sebelumnya menetapkan kuota produksi batu bara 2026 sekitar 600 juta ton. Angka ini turun sekitar 190 juta ton dari realisasi 2025 yang mencapai 790 juta ton.

Produksi bijih nikel juga ditekan. Target 2026 berada di kisaran 250–260 juta ton, lebih rendah dari Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2025 sebesar 379 juta ton.

Penurunan kuota dilakukan karena pasokan global sempat melampaui permintaan sepanjang 2025. Kondisi ini menekan harga kedua komoditas tersebut.

Harga batu bara bahkan sempat turun hingga 97,65 dollar AS per ton pada paruh kedua Juli 2025 atau sekitar Rp1,66 juta.

Baca juga: Purbaya Sebut Prabowo Telah Tentukan Nilai Bea Keluar Batu Bara

Harga melonjak akibat gangguan energi global

Situasi berubah setelah konflik di Timur Tengah memicu gangguan distribusi energi. Pasokan minyak mentah dan liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair ikut terdampak.

Harga batu bara pun naik tajam. Dari posisi di bawah 120 dollar AS per ton, harga melonjak menembus 130 dollar AS per ton atau sekitar Rp2,21 juta hanya dalam waktu sekitar satu pekan pada awal Maret 2026.

“Kami doakan harga batu bara bagus, harga nikel bagus, kemudian kami akan melakukan relaksasi terukur. Yang namanya relaksasi terukur itu terbatas dan tetap menjaga kestabilan supply dan demand, dan harga,” ucap Bahlil.

Pemerintah incar tambahan penerimaan negara

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meminta optimalisasi penerimaan negara dari sektor batu bara. Pemerintah ingin menangkap keuntungan dari lonjakan harga energi global.

Langkah ini diarahkan untuk memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tertekan akibat dinamika geopolitik.

Pemerintah menyiapkan revisi RKAB batu bara 2026. Revisi ini bertujuan menyesuaikan target produksi sekaligus meningkatkan potensi penerimaan negara.

Tag:  #bahlil #buka #peluang #longgarkan #kuota #produksi #nikel #batu #bara