Kala Tingkat Pengangguran Turun Namun Separuh Pekerja Indonesia Masih Alami Ketidaksesuaan Pendidikan dan Pekerjaan
- Tim ekonom Bank Mandiri melalui Mandiri Institute menyoroti tingginya tingkat ketidaksesuaian (mismatch) di pasar tenaga kerja Indonesia di kala tingkat pengangguran menurun.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia turun 6 basis poin menjadi 4,85 persen pada Agustus 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Proporsi pekerja informal juga menurun menjadi 57,8 persen pada 2025 dari 58 persen pada 2024.
Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menilai, penurunan tingkat pengangguran dan berkurangnya pekerja informal memang mencerminkan perbaikan pasar tenaga kerja.
Baca juga: BPS: Tingkat Pengangguran Turun, Jumlah yang Menganggur 7,35 Juta Orang
"Penurunan TPT dan berkurangnya proporsi pekerja informal menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja kita bergerak ke arah yang lebih sehat dan resilien," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (16/2/2026).
Namun di saat yang sama, kualitas penciptaan kerja dinilai masih menghadapi tantangan.
Pasar tenaga kerja Indonesia mengalami tingginya tingkat ketidaksesuaian antara pendidikan dan jenis pekerjaan.
Data BPS menunjukkan, satu dari dua pekerja di Indonesia mengalami ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaan (vertical mismatch).
Pada 2025, tingkat vertical mismatch tercatat sebesar 50 persen, tapi angka ini membaik dari tahun 2023 yang sebesar 51 persen.
Mismatch terjadi ketika pekerja memiliki pendidikan lebih tinggi atau lebih rendah dibanding kebutuhan jabatan, yang berpotensi menahan optimalisasi produktivitas dan pertumbuhan upah.
Hal ini tecermin dari data BPS yang menunjukkan sumber utama mismatch ini berasal dari kelompok dengan pendidikan dan kualifikasi yang rendah yang mencapai 32 persen dari total pekerja.
Hal ini sejalan dengan komposisi angkatan kerja berpendidikan setara SD atau lebih rendah yang masih sekitar 33 persen.
Secara sektoral, mismatch tertinggi tercatat pada sektor pengadaan air dan pertanian.
Pada sektor pengadaan air, ketidaksesuaian didominasi pekerja overeducated.
Sementara di sektor pertanian, mismatch dipicu dominasi pekerja undereducated yang mencerminkan kebutuhan peningkatan kualitas keterampilan.
Adapun sektor administrasi pemerintahan dan jasa keuangan memiliki proporsi pekerja overeducated yang relatif lebih besar, dipengaruhi daya tarik stabilitas serta insentif sektor formal.
Temuan ini memperkuat urgensi penguatan ekosistem penempatan tenaga kerja agar kompetensi lulusan dapat terserap lebih optimal.
Untuk itu, Mandiri Institute menilai kebijakan ketenagakerjaan perlu diarahkan kepada kualitas penciptaan lapangan kerja.
Terutama melalui sinergi yang terintegrasi antara pendidikan, industri, dan pemerintah.
"Penguatan link and match, perluasan program upskilling dan reskilling berbasis kebutuhan sektor, serta penajaman intervensi pada wilayah prioritas akan membentuk keunggulan berkelanjutan dalam struktur pasar tenaga kerja nasional," ucapnya.
Sebagai bagian dari dukungan terhadap agenda tersebut, Bank Mandiri terlibat aktif dalam berbagai program peningkatan kapasitas tenaga kerja, termasuk Program Magang Nasional yang digagas pemerintah.
Program ini dirancang untuk memberi pengalaman kerja terstruktur bagi lulusan baru agar lebih siap memasuki dunia industri.
Perseroan juga memperluas kerja sama dengan institusi pendidikan guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan memastikan kesiapan talenta sesuai kebutuhan pasar.
Ke depan, konsolidasi kebijakan berbasis data serta penguatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan dinilai menjadi faktor penentu dalam mendorong produktivitas tenaga kerja.
Dengan strategi tersebut, perbaikan pasar kerja diharapkan dapat bertransformasi menjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Baca juga: Nusron Sebut 27.000 Hektar Lahan Menganggur Sudah Diambil Negara
Tag: #kala #tingkat #pengangguran #turun #namun #separuh #pekerja #indonesia #masih #alami #ketidaksesuaan #pendidikan #pekerjaan